Ahok.Org – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memercayakan badan usaha milik negara, PT Askes, sebagai pengelola program Kartu Jakarta Sehat (KJS), menggantikan Unit Pengelola (UP) Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang berada di bawah koordinasi Dinas Kesehatan DKI.
Ditemui di Balai Kota DKI, Jumat (31/5), Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal dengan panggilan akrab Ahok mengatakan, penunjukan atau disposisi menjadi PT Askes sebagai verifikator klaim jaminan pemeliharaan kesehatan melalui KJS sesuai aturan.”Nggak ada penunjukan. Kami undang LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah), undang BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” ujar Ahok.
“Sekarang kamu mau lelang apa? Sekarang lebih parah lagi, kami dibilang hanya main tunjuk Askes. Wah, lebih kacau lagi saya bilang, kau mau tunjuk Askes atau tunjuk siapa? Itu amanat undang-undang bahwa yang menjadi BPJS Kesehatan itu PT Askes,”
Ahok menambahkan.
Menurut Ahok, memercayakan PT Askes untuk bertanggung jawab dalam menjalankan program KJS sudah sesuai dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2011. Badan pengelola program KJS harus berbadan hukum dan merupakan lembaga milik pemerintah (negara). “PT Askes ini adalah BPJS Kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Dia (PT Askes) punya sistem,” ujarnya.
Dia menuturkan, PT Askes dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk merancang sistem yang akan digunakan di setiap rumah sakit dan instansi terkait kesehatan di seluruh Indonesia; serta melibatkan pegawai-pegawai di seluruh Indonesia.”Karena kita melaksanakan KJN ke depan. Nasional. Itu yang mau dilakukan,”tuturnya.
Sebelumnya, informasi beredar menyatakan Ahok melanggar kode etik karena melakukan penunjukan PT Askes tanpa sepengetahuan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo serta bersalah karena tidak melakukan proses lelang.
Hal itu ditunjukkan melalui surat atau nota dinas bernomor 6295/2012 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, tertanggal 11 Desember 2012. Dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Dien Emawati disebutkan, penunjukan pemeliharaan kesehatan melalui proses lelang.
Namun, dalam surat yang ditujukan ke Gubernur DKI itu, Ahok langsung memerintahkan Fadjar Panjaitan, yang saat itu menjabat sekda, untuk langsung menunjuk PT Askes sebagai pelaksana program KJS.
Itu terbukti dengan adanya tulisan tangan Ahok yang ditujukan kepada sekda pada 14 Desember 2012 yang tertulis,”Sdr Sekda, BPJS sudah ada PP-nya. Otomatis bisa menunjuk PT Askes sebagai pelaksananya. Sesuai aturan bisa dicek.” [SinarHarapan]
BNN meminta pemprov DKI membangun panti rehab narkoba.Hal ini tidak lain dikarena begitu banyaknya pengguna narkoba di DKI.Kepada pak Wagub mohon sebaiknya tempat2 diskotik /karaoke benar2 dibatasi jam usahanya karena sering dapat dilihat tempat2 tsb bisa buka selama 24 jam pd hari jumat-minggu dan bukan rahasia umum lagi bahwa tempat2 tsb menjadi tempat pengedaran dan pengguna narkoba.Sungguh sangat miris melihat bahwa yang keluar/masuk tempat2 tsb adalah anak2 muda/generasi penerus bangsa ini yg dirusak/dihancurkan oleh segelintir cukong2/aparat bejad.?
Hahahaha buDien Emawati, mau main adu domba atau ambil hati pak Jokowi ya terbukti ada surat pd 11 Desember 2012 dan 14 Desember 2012, dia nggak tahu waktu itu JOKOHOK sudah “SEHATI”. Mudah-mudahan sekarang sudah satu gerbong dengan Jokohok.
aturan inilah yg tdk dimengerti / mungkin pura2 tdk tau dr anggota dewan mengenai knapa sampai dikerjasamakan dgn askes.
sgala macam cara mreka cari u/ memasalahkn program pro rakyat Bpk JokoHok…ngini barangkali jka zona nyaman mreka terusik… weleh…weleh…weleh…
DPRD emang cari celah…bawahannya ada yg main mata..kurang ajar..maju terus JokowiAhok..warga dibelakangmu.!
saran buat pak Jokowi/BTP-Ahok, tidak mustahil dilingkungan pemprov sendiri masih ada yg menjual data ke bekas majikan karena utang budi atau tersandera masa lalu dengan wakil-wakil politik culas……mereka semua sisa-sisa masa jahiliyah yg penuh dengan korupsi dan kolusi tanpa memperhatikan kenyamanan dan kesejahteraan warga…..
DPR yg mempermasalahkan itu hanyalah sampah masyarakat :3
Sdr Sekda, BPJS sudah ada PP-nya. Otomatis bisa menunjuk PT Askes sebagai pelaksananya. Sesuai aturan bisa dicek.
apa yang salah dari tulisan tangan ahok ? BPJS ada PP nya , sesuai aturan , bisa di cek? apa yang salah ????
nah pihak sekda yang udah ngecek dan lapor kembali ke ahok belum bahwa bisa dilakukan dan bila tidak maka tulisan ahok tidak sesuai aturan dan tidak bisa dilaksanakan, kan boleh sekda bilang gitu, gak di tulis ama ahok bahwa pak sekda wajib laksanakan tidak boleh di bantah dsbnya , aneh aja mo nyari2 kesalahan orang tapi argumennya belepotan
Lah, sekdanya sudah cek belum ada PPnya. tanya menkes kalau perlu. kalau belum ketahuan ndak kerja deh…ini kebiasaan lama. kata iwan fals dan saya, harus dibongkar, dibuang dan diganti….dengan pns yang pintar dan punya hati…..benar to?
Saran saja buat Pak Gub dan Wagub..tolong hati-hati dalam berbicara, bertindak dan memutuskan segala sesuatu, karena kelihatannya serigala banyak berkeliaran disekitar anda berdua…Mereka mencari-cari celah untuk menjatuhkan Bapak berdua, karena sudah mengacak-ngacak gudang uang mereka yang seharusnya sudah penuh untuk kampanye nanti di 2014…mau jadi caleg lagi gitu loh…Salam…Go…JB
Sebelumnya sy BER TERIMA KASIH kepada BPK JOKOWI & AHOK atas perjuangannya mengenai KJS , sebelumnya sy jg menggunakan KJS karena anak sy skit & hrs dirawat disalah satu RS di JAKTIM dan terima kasih sekali lagi karena KJS memang benar-benar dibutuhkan oleh warga seperti sy Pak… selebihnya sy turut mendukung perjuangan Bapak dan kalau bisa nih, mohon pelayanan KJS agar dipermudah soalnya dari pengamatan saya dilapangan, Pihak RS sepertinya agak lamban bila melayani PASIEN KJS, baik dari Sistem, Pemeriksaan Pasien maupun Pemberian OBAT!
Sekiranya bisa diperbaiki saya usul agar kinerja KJS diperbaiki lebih bagus lagi supaya lebih cepat dan pelayanannya juga lebih MANUSIAWI agar warga tidak mengalami diskriminasi di RS pak… Sudah sakit .. harus tersakiti lagi dengan diskriminasi …
TERIMA KASIH
Rumah Sakit Didirikan untuk Membuat Orang Sehat, Bukan untuk Membuat Sakit Orang Lain