Ahok.Org – Penggunaan anggaran sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta disinyalir tidak berjalan efektif. Karenanya, evaluasi menyeluruh soal anggaran pun segera dilakukan di seluruh SKPD.
“Hari ini atau besok akan dievaluasi. Anggaran yang tidak jelas akan kita hapus,” ujar Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (19/6).
Dicontohkan Basuki, persoalan pembebasan lahan di ibu kota masih menjadi kendala utama. Sedangkan, di Dinas Pekerjaan Umum (PU) tender berjalan bagus. “Tender tidak masalah. Masalah terjadi pada anggaran belanja tidak langsung, semua macam-macam enggak jelas,” katanya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menuturkan, anggaran belanja tidak langsung diantaranya, pembelian alat tulis, biaya perjalanan dinas, dan seminar-seminar. Anggaran tidak langsung tersebut terkadang di mark-up oleh pihak dinas sebesar 10 persen dari harga sebenarnya. “Segala macam itu kan semua mereka buat-buat seperti itu. Makanya, kita mesti evaluasi,” tegas Basuki.
Saat ditanya wartawan perihal kemungkinan timbulnya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa), dikatakan Basuki, pihaknya memastikan hal itu tidak akan terjadi pada tahun ini. “Kita akan memperbaiki melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT),” ucapnya.
Seperti diketahui, saat ini, penyerapan anggaran tahun 2013 di lingkungan Pemprov DKI antara 5-10 persen. Sedangkan pada periode yang sama tahun lalu, penyerapan anggaran mencapai sekitar 9 persen.[Beritajakarta.com]
Pd males kerja…pdhal banyak sarana umum tdk terawat. Tanaman liar, penyandang masalah sosial, mestinya pikirkan program yg berkesinambungan, jd ganti gub/wagub berikutnya, semua terus berjln. Belanja untuk maintenance peralatan kerja jg gak jelas, soalnya ya terbiasa begitu…andai dirawat, umur pakai bisa lbh panjang.
Pastilah banyak anggaran yang tidak sesuai penyerapannya….wong patokan yang digunakan adalah berdasarkan anggaran tahun yang sudah lewat…paling ditambah dikit sana sini + “mark up” kalau bisa…sekarang ketika di ingatkan Pak Jokowi, ya gelagapanlah, mau dibuang kemana tuh kelebihannya…belum punya ide gituloh…belum lagi mungkin kepala SKPD nya baru, jadi dia bingung, ini kepala SKPD buat program, kenapa besarannya segini ya ? dan buat apa ya ? Kan jadi bingung dan tidak bisa dijalankan…Sebaiknya memang di evaluasi dan kalau memang tidak efektif dan tidak tepat sasaran sebaiknya dihapus dan digunakan untuk hal-hal yang lain saja Pak…Salam..Go..JB
atau kebiasaan yg kerja sub kontraktor pak.
yg ngerti,yg nyusun,yg kerja, org lain…..
org pemda nya tinggal kerja sedikit, lalu nunggu komisi doang…