BTP: Yang Melarat Sampai Konglomerat Sama-sama…..(Wawancara Majalah Tempo)

Ahok.Org – Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama kerap membikin kuping merah, lebih-lebih bagi mereka yang berseberangan pendapat. Sebagian orang bahkan menilainya kasar, tanpa sopan santun. Ahok-panggilan akrab Basuki, Wakil Gubernur DKI Jakarta sejak Oktober 2012- mengaku berbicara ceplas-ceplos sudah menjadi karakternya. Jadi, apa boleh buat, kata Ahok dia akan jalan terus dengan watak keterusterangannya.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan bahwa dia tidak punya beban untuk berbicara terus terang karena,”Dalam memimpin Jakarta, kami hanya taat kepada konstitusi dan tidak ada kepentingan apapun,” Alhasil, Pria Belitung ini mengaku tak peduli jika kebijakan yang diambil menyenggol aneka kelas: dari yang melarat sampai konglomerat.

Sikap ini bukan tanpa resiko. Ada banyak amarah bahkan ancaman yang dia terima. Menurut Ahok, sudah agak lama dia berdamai dengan rasa takut, termasuk takut mati. Ini membuatnya lebih rileks menghadapi kondisi terburuk sekalipun. Kematian, menurut Ahok, adalah takdir yang niscaya.”Emang kalau kita takut, lalu enggak jadi mati?” ujarnya.

Selama delapan bulan memimpin Jakarta bersama Gubernur Joko Widodo, Ahok berulang kali menegaskan perlunya transparansi publik bila ingin melahirkan Jakarta yang baru. Salah satu upaya menyokong transparansi adalah melalui situs www.ahok.org. Dalam situs pribadinya ini, termuat antara lain informasi kegiatan dan jadwal kerja, kekayaan, besaran gaji dan tunjangan Wakil Gubernur DKI Jakarta, hingga nomor telepon seluler pribadi untuk kontak langsung.

Dua kali Ahok memberikan wawancara, disela-sela jadwal kerjanya yang padat. Pertemuan terakhir terjadi Rabu dua pekan lalu, Wartawan Tempo Dwi Wiyana, Widiarsi Agustina serta Fotografer Aditia Noviansyah menjumpai dia di kantor wakil gubernur, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Perbincangan berlangsung blakblakan-khas Ahok-serta rileks dan kasual tanpa basa-basi protokoler.

Kajian lengkap tentang problem Jakarta sudah berulang kali dilakukan. Tapi kenapa masalah Ibu Kota sulit dipecahkan sejak dulu?

Masalahnya, ada atau tidak pemimpin yang berani taat hanya pada konstitusi, dan bukan taat konstituen serta kepentingan lain. Di Jakarta ini, kelas melarat punya oknum, kelas konglomerat juga memiliki oknum.

Anda berani menyenggol konglomerat?

Kerna tak punya kepentingan dan hanya taat pada konstitusi, kami bisa menggol kelar melarat sampai konglomerat. Di Jakarta, semua masalah sudah dipetakan. Kajian dan solusinya dari berbagai universitas ataupun lembaga tingkat dunia sudah ada. Di Jakarta itukan tinggal eksekusi. Itu yang selalu dikatakan Pak Joko. Ini berbeda dengan daerah.

Apa Perbedaannya?

Di daerah, tidak ada kajian-kajian serta usulan solusi, Di Jakarta, yang besar dan kompleks, semua kajian masalah tersedia lengkap, termasuk solusinya. Di daerah, bila saya ketemu 10 orang, mungkin maaf-paling hanya dua orang yang lebih pintar dari saya. Yang delapan mirip-mirip saya. Tapi di Jakarta, saya ketemu 10 orang, yang delapan orang lebih pintar dari saya dan hanya dua orang mirip-mirip saya, Jadi, lebih mudah mengurus Ibu Kota. Namun ada mata rantai yang hilang di DKI Jakarta.

Mata rantai apa itu?

Keberanian mengeksekusi karena tak punya kepentingan.

Bisa beri contoh?

Kita semua tahu pola transportasi makro untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, seperi transportasi berbabis rel. Tapi, untuk mengeksekusi MRT (mass rapid transit) saja, enggak jalan-jalan. Lalu. Transjakarta, sudah sembilan tahun berjalan, jumlah busnya tetap 600, itu pun banyak yang rusak. Ketika operator tak memenuhi jumlah bus yang disediakan, kita enggak berani memberikan sanksi.

Apa Solusi yang Anda tawarkan untuk mengatasi kemacetan?

Tambah bus! Seribu bus ukuran sedang dan seribu bus Transjakarta.

Beberapa waktu yang diperlukan untuk memenuhi tambahan bus?

Dua tahun. Andai rapat koordinasi pelaporan pembangunan bisa cepat, tahun depan kita sudah bisa cepat membeli bus. Target kami: Sampai tahun depan beli seribu bus sedang dan seribu bus Transjakarta.

Solusi lain mengatasi kemacetan?

Tentu MRT harus dibangun, Kereta api loop line (sistem jalur melingkar kereta rel listrik) harus dibantuu dengan underpass atau flyover. Ada 18 titik yang harus digarap, Tapi mengerjakan 18 titik bukan sulap lampu Aladin. Bila 18 titik itu dikerjakan sekaligus, Jakarta bisa macet total. Ya, ini pekerjaan rumah 30-40 tahun dan menyuruh kami selesaikan dalam delapan bulan.

Sejauh mana rencana eksekusi nomor kendaraan ganjil-genap?

Nomor ganjil-genap tak bisa jalan kalau busnya belum cukup. Orang disuruh menggunakan kendaraan bernomor ganjil dan genap, tapi bus tidak ada, mau disuruh naik apa? Jadi, rencana ini ditunda sampai jumlah bus cukup.

Yang tidak bisa ditunda tentu soal banjir…..

Untuk membereskan banjir, sungai dan waduk harus dinormalisasi dari hilir. Kita harus membuat penahan rob (banjir saat air laut pasang) di utara Jakarta. Nah, hilir yang paling vital adalah Waduk Pluit, yang luasnya 80 H dan bisa menampung tujuh meter kubik air. Sudah puluhan tahun orang menduduki lahan disitu. Saat dilakukan normalisasi, mereka meminta uang kerohiman (ganti rugi), kami tidak mau bayar.

Kenapa?

Itukan minta uang dengan cara  yang salah. Kalau dibayar mereka akan pindah lagi, dibayar lagi, pindah lagi. Kami tidak mau membayar agar bisa memisahkan mana yang betul-betul mau rusun dan mana pemain yang hidup dari uang kerohiman dan yang menyewa-nyewakan tanah.

Bukankah jumlah rumah susun masih kurang?

Untuk itu, kami butuh menyediakan rumah susun yang banyak. Kami tagih rumah susun itu dari pengembang yang berhutang (ke Pemprov DKI Jakarta). Kalau dihitung satu blok rumah susun luasnya 4.000 meter persegi, para pengembang sudah utang kepada kami sekitar 685 blok. Kalau satu blok 100 unit berarti ada 68.500 unit. Di bawahnya nanti ada pasar terpadu untuk tempat usaha. Jadi, ada tempat tinggal, ada pasar, ada pelatihan.

Di mana saja lokasi pembangunan rumah susun tersebut?

Kami rencanakan di Marunda, Kec Cilincing, Jakarta Utara. Di sana ada kawasan Berikat Nusantara yang mempekerjakan 40 ribu orang lebih. Juga akan segera dibuka satu kawasan lagi seluas 170 hektare, yang bakal menyerap tenaga lebih dari 30 ribu orang. Membangun rumah susun menjadi kewajiban para pengembang yang masih berhutang (ke DKI). Maka normalisasi sungai dan wadukm termasuk Waduk Pluit butuh waktu dua tahun, karena -harus menyiapkan dulu rumah susun.

Para pengembang sudah komitmen membayar utang?

Ini kewajiban! Dan kami mulai membangun. Kalau orang yang sebelumnya menyewa rumah,  pasti senang dong dapat rumah susun, dapat kulkas, televisi dan segala macam. Yang marah-marah kan si bos yang menyewakan 10-20 rumah sewa atau menguasai tanah pemerintah hingga 6.000 meter persegi. Kita bisa tahu langsung bedanya. Memang semua  butuh waktu, tapi prinsipnya kami tidak mau ada kawasan kumuh.

Bagaimana nasib lahan di bantaran Kali Ciliwung?

Semuanya akan dibebaskan. Pemerintah DKI akan membangun rumah susun di Pasar Rumput. Kami juga sedang menginvestarisasi pasar-pasar lain. Biasanya pasar cuma dua sampai empat lantai. Kenapa di atasnya tidak dibangun rumah susun?

Mereka yang Anda tertibkan mengaku dulu memilih Anda dan sekarang merasa kecewa.

Kalau kecewa, biarlah saja. Sebab, kalau kita lakoni, kita manjadi takut pada konstituen, dan bukan pada konstitusi, Biasanya orang mengklaim dulu memilih kita, padalah belum tentu. Atau, benar  memilih kita tapi dengan niat yang enggak bener. Kalau kita turuti mereka, kita melanggar konstitusi. Bagi saya, lebih baik mendidik rakyat taat pada konstitusi, bukan pada konstituen.

Banyak orang tak suka pada sikap keras Anda, bahkan menjadi musuh, Ada komentar?

Rasa takut itu sudah lewat, karena kalau takdirnya mati pasti mati. Emang kalau kita takut, lalu enggak jadi mati? Ya udah, pasrah saja. Kalau belum sampai ajal, dilempar granat juga nggak mati.

Hasil sejumlah jajak pendapat menempatkan Gubernur Jokowi sebagai kandidat kuat Calon Presiden 2014. Anda pernah diajak bicara soal ini?

Enggak pernah. Gubernur cuma ketawa kalau orang membicarakan masalah itu. Mana berpikir soal itu, mikir Jakarta saja sudah pusing.

Menurut Anda, Jokowi layak maju sebagai calon presiden?

O, layak! Dia itu pengambil keputusan dan dia tak ada kepentingan pribadi.

Kan, bisa ada kepentingan PDI Perjuangan?

Enggak juga, PDIP kalau menyodorkan apa-apa juga ditolak sama dia.

Kalau harus maju, lebih bauk 2014 atau 2019?

Menurut saya, kalau mau ya, 2014. Sebab, Indonesia tidak bisa menunggu. Kalau menunggu lima tahun lagi, Indonesia sudah babak belur.

Apakah dia teruji? Jadi Gubernur Jakarta saja belum ada setahun.

Lho, dia teruji engga saat menjadi Walikota Solo? Teruji. Tapi soal teruji ini juga menyangkut soal karakter. Bangsa Indonesia butuh orang yang berani mengambil keputusan dan taat pada konstitusi. Pak Jokowi punya karakter seperti itu, sehingga menurut saya layak jadi Presiden.[Majalah Tempo Edisi 1-7 Jul 13]