Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Jokowi akhirnya mengeksekusi para pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebanyak 200 PKL di sepanjang Jalan Kebon Jati telah ditertibkan. Para PKL pun mengeluhkan upaya penertiban ini.
Mereka menilai, pemerintahan saat ini lebih ribet jika dibandingkan dengan saat Gubernur DKI terdahulu Fauzi Bowo atau Foke ketika berkuasa dulu.
Keluhan PKL ini pun mendapatkan tanggapan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Pria yang akrab disapa Ahok tak peduli jika harus dibandingkan dengan pemerintahan terdahulu. Yang terpenting baginya adalah aturan ditegakkan demi menertibkan Jakarta.
“Bagus dong,” cetus Ahok di Balaikota, Jakarta, Kamis (11/7/2013).
“Lebih rumit apa? Sekarang Anda mau gubernur yang membiarkan Anda melanggar peraturan atau mau tegakkan peraturan?” ujar mantan anggota Komisi II DPR itu.
Untuk menertibkan 200 PKL itu, sebanyak 150 personel Satpol PP Tanah Abang diturunkan. Petugas Pamong Praja ini akan terus bersiaga hingga sore menjelang. Kalau ditinggal, takutnya pedagang buka lapak lagi,” ujar Kasie Satpol PP, Kecamatan Tanah Abang, Maju Siburian. [Liputan6.com]
Terkait: Ahok: Kami Tangkap 3 Orang yang Jual Lapak di Tanah Abang
laen kali klo ngatur bilang aja.di jepang/singpor/malay bisa maju karna byk peraturan yg membuat keadilan lebi merata ke smua warganya.peraturan dibuat utk memberikan keadilan bagi semua pihak.agar tidak ada yg lebi diuntungkan/dirugikan atau byk yg diuntungkan.bila ada yg lebi untung/rugi / byk dirugikan berarti harus dirubah.
‘Jelas! Kami mau yg menegakkan peraturan!!!’ lantang saya serukan!
Terima kasih buat duo JB!
PKL: sekarang ribet, dulu enak tenan…
Pokemon: Makanya ente harusnya milih gue… pindah ke solo sono… wkwkwkwk….
Wakil Pokemon: dulu kita semuanya nga mau tao… yg tao, duit masuk kantong… itu aja cukup… hehehe…
Jelas, pemimpin pun perlu memberikan teladan, dan mindset baru.
Dalam hal ini, ikut aturan main, dan fair play bagi yang dipimpinnya.
Jadi,
Jakarta Baru selain membutuhkan pemberesan sana-sini sejak dulu-dulunya, perlu juga mindset yang baru utk mewujudkan Jakarta Baru.
Pemimpin punya kewajiban melaksanakan keadilan sosial, sebaliknya rakyat harus mau bertindak sesuai peraturan yang dibuat oleh pemimpin, agar negara bisa makmur dan sederajat dengan negara2 maju lainnya.
Suatu saat nanti para pembayar pajak yang jujur dan setia akan menuntut pemerintah daerah atas janjinya untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota yang bersih dan manusiawi.Sehingga tidak ada alasan bagi pemprov dki untuk tidak menertibkan PKL dari jalanan.
pkl banyak yang tidak punya ktp dki, dan bukan pemilih jokowi-ahok. Atas dasar apa bilang ribet. Elu lah pkl yang bikin ribet ini kota jakarta. Nggak punya ktp dki dan bukan warga dki, dan tidak berhak untuk memilih gubernur dki. Orang jakarta jelas keberatan dengan adanya pkl seperti bakteri dan parasit. Jualan semaunya, taroh dagangan dimana aja. Bikin macet. bikin kumuh.
PKL bilang JB ribet sebab tdk bisa disuap/kolusi seperti jaman Foke,Aturan ditegakkan setelah PKL tanabang dipindahkan ,lokasi dijaga trus jgn pilih kasih, kepala pasar,lurah bertanggung jawab,klo ada yg ngotot laporkan ke polisi agar dihukum/sidang.
Pemerintahan yang baik, tidak bisa dilakukan tanpa kerjasama antara rakyat dan pemerintahnya.
Para PKL harusnya tahu, bahwa mereka dipindahkan bukan bwt di bikin sengsara, tapi unuk disejahterakan
Bukan ribet.. masalahnya kalau PKL bayarnya ama RW dan RT serta aparat setempat lebih murah dibanding sewa kios didalam…dan lebih parahnya pedagang PKL di emperan akan lebih dibela ama RT dan RW setempat…coba bapak ganti atau diroling RT/RW yang ada ditempat basah..seperti daerah mangga besar, pasar pagi, asemka, tanah abang,dlll yang biasanya banyak PKL-PKL nya itu tempat RT/RW basah (gampang dapat duitnya) roling aja Pak….terima kasih
namannya pkl kan kaga sekolah otaknya nyampe ke duit doang,asal dapet makan udah beres bagi dia, indonesia sudah terbiasa malas cari gampang aja
Masalahnya bukan “kebencian” terhadap pkl, tapi mendorong pkl mempunyai tempat yang jelas, alamat yang jelas itu sangat perlu. Apalagi untuk pedagang makanan, agar dinkes bisa mengawasi mereka, apakah mereka memakai bahan pewarna pakaian, atau bahan bahan terlarang untuk makanan. Bila dipinggir jalan mereka bebas berjualan, maka, rakyat banyak pulalah yang menderita kerugian, akhirnya pemprov pulalah yang rugi banyak, karena banyak yang sakit. Kita tidak bisa membiarkan mereka hanya karena rasa “kasihan” dan membela ham mereka karena pada akhirnya merekalah para pkl yang merampas ham orang lain. Kasihan dan bodoh beda tipis, tergantung sudut pandang mana mereka mulai memandang.
Salam JB, Agak miris atau dilema memang menanggapi respon warga yang demikian mengingat Dahulu Aib (kesemrawutan) ini tercipta di jaman pejabat2 korup. Namun yang menarik dan menjadi dilema untuk saya pribadi tentang kebijakan terhadap PKL yang notabane adalah rakyat yang menjadi korban masa lalu dan telah bertahun/berpuluh tahun bahkan, seperti tidak mendapat kesempatan kedua dibandingkan Pejabat2 korup pada era lalu yang dengan mudahnya Bapak dalam kutipan Rapat yang direkam di Video mengatakan “Kita tidak mau ungkit2 lagi yang lalu2.” Yang menjadi dilema saya adalah, kenapa tidak dikatakan oleh bapak2, bahwa merekapun (PKL ktp DKI atau Tidak) berhak berjualan ditempat yang pikir mereka sudah lama mereka didiami. Tapi saya pun setuju jika tidak boleh ada lagi pedagang2 baru yang diluar KTP JKT (membuat kemacetan) dengan dalih mencari nafkah. Jadi, Bisakah kedapannya Kebijakan bapak2 terhadap orang2 lama itu (PKL dki atau tidak) mendata, photo wajah2 mereka, beri Id card pedagang, menawari mereka sebuat tempat dan tidak berjualan dipinggir jalan,trotoar. Caranya, sebuah lahan luas (mungkin cukup dengan beralaskan Coneblok) dengan tempat parkir terpisah (mungkin bisa dibuat bertingkat baja seperti di Pondok Indah dan Lippo karawaci). Beli lahan dari Ruko/bangunan/Rumah dekat2 pasar, dan tawarkan mereka Plang nama lengkap dengan nama2 dan photo bangunan mereka seblumnya (sebagai memory) untuk mereka jadikan kenangan, bahwa mereka pernah disana, dan seolah2 berjasa telah bersedia untuk direlokasi. Tentu saja bukan hanya Plang Nama itu, melainkan berikut harga yang kedua pihak telah sepakati. Maksd saya “karena bagi warga, kenangan bahwa mereka pernah tinggal dengan semua kisah kehidupan merekalah yang membuat mereka berat untuk relokasi, bukan semata2 karena uang, atau tempat baru.” Mudah2an dapat dimengerti, dan dipahami. Dan tak terlalu rumit untuk direalisasikan, agar tak ada lagi statement2 seprti diatas, karena pasti masih banyak lagi kekurangan yang kita harus kita benahi. Maju terus JB. untuk Indonesia Jaya.
Bagus pak Basuki, maju terus demi perubahan yang lebih baik. Jalan umum sudah semestinya difungsikan untuk umum bukan demi kepentingan ego pedagang. Perubahan yg lebih baik memang perlu ketegasan.