Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama optimistis menyongsong pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, 1 Januari 2014. “Harus optimistis, karena kalau tidak optimistis bangsa ini akan kalah,” kata pria yangbiasa disapa Ahok itu program 811 Show di Studio Metro TV, Jakarta, Jumat (12/7).
Bersama Aceh dan Jawa Barat, DKI Jakarta menjadi ujicoba pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Ahok mengharapkan seluruh warga Jakarta memiliki jaminan kesehatan itu. Ia meminta rumah sakit swasta dapat ikut berpartisipasi. Karena program ini memerlukan dukungan banyak pihak agar berjalan lancar.
Rencananya, jika Jaminan Kesehatan Nasional ini berjalan lancar Ahok akan memberlakukan auto debit pembayaran premi secara otomatis bagi warga DKI yang memiliki KTP dan rekening bank bagi masyarakat yang memang diharuskan untuk membayar premi. Untuk peserta Jaminan Kesehatan yang tidak mampu, pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan membayar premi tersebut.
Menurut Menteri Kesehatan dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, ada tiga macam kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Pertama, penerima bantuan iuran. Ini adalah keluarga atau anggota masyarakat yang tidak mampu membayar premi. Yang termasuk ini adalah masyarakat fakir, miskin, dan tidak mampu.
Pembayaran dikategorikan menjadi dua. Pertama dibayarkan oleh pemerintah pusat yang disebut Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, dibayarkan oleh pemerintah daerah yang biasa disebut dengan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Kedua, jelas Nafsiah, penerima upah, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri atau buruh. Sistem pembayaran premi sebesar lima persen: dua persen dibayar oleh penerima upah dan tiga persen dibayar oleh pemberi kerja.
Ketiga, peserta yang bukan penerima upah, seperti wiraswasta. Premi harus dibayar oleh masing-masing. “Untuk berapa yang harus dibayar oleh bukan penerima upah dan buruh besarannya belum ditetapkan, masih dalam proses,” jelas Nafsiah.
Jaminan Kesehatan Nasional, kata Ahok, diberlakukan untuk mengamankan perdagangan obat bermerek yang sebetulnya terkadang tidak dibutuhkan. Jaminan ini bermanfaat agar Indonesia memiliki dana medis di seluruh daerahnya meskipun ia tidak menampik dalam praktik masih sering terjadi keributan atau permasalahan.
“Kita harapkan dengan model di DKI Jakarta yang tingkat kerumitannya tinggi dan biaya lebih mahal bisa beres. Saya yakin pelaksanaan Jaminan ini di seluruh wilayah Indonesia akan lebih mudah. Kami sangat optimistis seluruh Indonesia akan memiliki Sistem Jaminan Sosial Nasional,” jelas Ahok.[Metrotvnews]
Video:
Bagian 1
Bagian 2
tidak ada sejarahnya, negara bangkrut karena menjamin kesehatan seluruh rakyatnya. kankernya negara itu korupsi dan koruptor.
Pak wagub daerah pademangan masih banjir rob, tolong problem ini di perhatikan. waktu pak jokowi dateng sebulan yg lalu janji pompa bener dalam seminggu dan itu benar air surut dalam seminggu tapi kini banjir rob lagi. apakah dinas PU nya bener2 memperbaiki rumah pompa di ancol ?
ini bisa mengundang berbagai macam penyakit terutama DBD. sampai sekarang banjir rob tidak surut2. sdh masuk ke detiknews, http://news.detik.com/read/2013/07/12/103936/2300490/10/warga-pademangan-resah-banjir-rob-tak-kunjung-surut?9922032
Admin Sak tolong disampaikan ke pak wagub.
thanks.
yang terhormat pak BTP qq moderator, tolong disediakan slot khusus untuk menyampaikan uneg-uneg warga DKI Jakarta menyangkut transport Jakarta (busway,MRT,Monorel,angkot, metromini,kopaja,Commuter)disitus ini.
Apa ada kebijakan busway TransJakarta, di hari Sabtu sore dari Pluit hanya sampai Sunter doang, ga sampai Priok???
sepertinya Bu Menkes sendiri tidak menguasai grass road, beda dengan Pak Ahok yang sudah sukses di Belitung…..belajar dong Bu, nanti jatuh lagi lhooo…..ditolong pak Ahok lagi