Ahok.Org – Gubernur DKI Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua kelurahan di Jakarta Timur, yaitu Kelurahan Pondok Bambu dan Kelurahan Cipinang Cempedak, pada Kamis (18/7/2013). Di dua tempat itu, hal pertama yang dicek Jokowi adalah ruang dan kualitas pelayanan publik.
“Yang beliau cek hanya satu item, yaitu masalah pelayanan umum. Terutama masalah target pengurusan KTP, KK, dan Pengantar Kelurahan,” ujar Lurah Cipinang Cempedak, Ali Mansyur, Kamis (18/7/2013).
“Selanjutnya beliau tanyakan pelayanan KTP. Untuk KTP, begitu warga yang bersangkutan datang dan foto, bisa langsung,” kata Ali.
Mengenai KK, menurut Ali, Jokowi bertanya kenapa surat pengantar dari RT yang dibawa warga untuk mengurus KK masih menggunakan tulisan tangan.
“Memang surat pengantar dari RT masih ditulis tangan. Tapi kalau surat pengatar dari kelurahan pakai komputer,” ujar Ali, mengulang penjelasan yang disampaikannya kepada Jokowi.
Ali juga menjelaskan, setiap harinya ada 20-30 orang yang datang ke kelurahan untuk mengurus dokumen kependudukan.
“Tapi dalam hal tertentu, paling banyak itu waktu yang datang ngurus kartu jakarta pintar dan kartu jakarta sehat. Sehari itu ramai bisa sampai seratus orang,” ujar Ali.
Mengenai kondisi fisik ruang pelayanan di kelurahannya, Ali mengaku sudah melaporkan hal itu kepada Jokowi. Menurutnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan Suku Dinas Perumahan Jakarta Timur untuk melakukan perbaikan.
“Kita butuh rancangan anggaran biaya (RAB) dan dikonfirmasi Sudin Perumahan. Supaya berdasarkan RAB Sudin Perumahan itu baru bisa dilaksanakan. RAB juga sudah kita layangkan melalui surat. Jadi tinggal tunggu rekomendasi,” ujarnya.[Kompas.com]
Terkait: Lihat Spanduk Bergambar Dirinya, Jokowi Tegur Lurah Ini
Dari dulu sampai sekarang, belum pernah ada pejabat yang bekerja secara detail seperti ini. Salut! Gaji dan uang negara tidak hilang dengan sia sia…semuanya bermanfa’at. Alhamdulillah
Di kelurahan-kelurahan, sudah mulai ada perubahan-perubahan service, walaupun harus terus dilakukan sidak-sidak supaya tidak kendor etos kerjanya.
Yg masih ada kendala kepatutan adalah di sudin-sudin, seperti di Sudin Kependudukan Jakarta Utara contohnya, warga patuh membayar denda keterlambatan pembuatan KTP, tetapi ada embel-embel PNS menghimbau untuk bayar administrasi serelanya??
Kenapa harus meminta ongkos administrasi, lebih bijak kalau meniru tax service kayak bon restaurant misalnya +5%, ini lebih terhormat! Daripada himbauan serelanya, kesannya meminta secara halus!!!
Betul kata sdr Hattori, waktu saya perpanjang KTP di minta 10rb untuk foto dan biaya keterlambatan pembuatan KTP 15rb.
Yah yg di halal Kan Dan pantas’ yg gak mampu gimana, Pak Hatorri?’ Apa perlu bikin kartu masyarakat Kurang mampu sprti KJS & KJP?
Seharusnya semua hal yang menyangkut Public Service tidak dipungut biaya, baik yg resmi maupun yg bersifat himbauan. Budaya pungutan harus mulai dikikis habis, karena hanya akan menyuburkan tabiat koruptif. Pemberantasan korupsi memang sebaiknya dimulai oleh setiap individu, dimulai dari hal2 yg kecil dan sepele.
Pak Wagub,
Di kelurahan Batu Ampar, saat kami akan mengurus E-KTP baru / susulan berbekal surat keterangan RT/RW setempat, kami terpaksa balik kanan serta kecewa.
Ini disebabkan alat & kelengkapan pendukung-nya “SEDANG OFFLINE” dikarenakan “TERLALU SENSITIF” ketika mereka pindah lokasi dari kantor lama ke kantor baru, menurut salah satu petugas-nya.
Alangkah sayang-nya peralatan canggih yang bernilai tidak murah namun tidak bisa berfungsi maksimal / dengan baik hanya karena “TERLALU SENSITIF”. Juga waktu kami yang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik karena waktu pengurusan E-KTP hanya tertentu 13:30 – 15:30 hari kerja, dimana kami harus izin dari perkerjaan kami.
Mohon kira-nya untuk lebih intensif melakukan sidak ke jajaran kelurahan lain-nya juga, Pak.
Atas perhatian-nya saya ucapkan terima kasih.
Salam,
Acho