Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku tidak mengetahui perihal surat perjanjian Kecamatan Tanah Abang dengan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Surat itu menyatakan para PKL bisa berjualan dari jam 10.00 hingga 17.00 WIB.
“Tidak tahu. Nanti cek semuanya dari masalah premannya. Apa pemerintah kita juga ikut-ikutan, karena menyangkut ruang besar,” ujar Jokowi saat ditemui di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (24/7/2013)
Lebih lanjut, Jokowi memastikan tidak memberikan surat tersebut. “Tidak ada,” tegasnya.
Akan tetapi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan toleransi bagi PKL untuk berjualan asalkan tidak mengganggu lalu lintas. “Ya, kalau itu bolehlah sampai Lebaran,” kata Jokowi.
Adanya perjanjian antara Kecamatan Tanah Abang dan PKL terungkap dari pengakuan Taufik, warga RW 07, Kelurahan Kebon Kacang, Tanah Abang. Menurutnya perjanjian itu terjadi pada 15 Juli.
Isinya, perjanjian itu menyebut pedagang masih diperbolehkan berjualan hingga Lebaran usai. Sebelum masa itu, pedagang bisa berjualan setelah pukul 12.00 hingga pukul 17.00. Perjanjian itu, kata Taufik, dibuat dengan aparat Kecamatan Tanah Abang. Selain warga RW 07, ikut menandatangani perjanjian itu warga RW 09, RW 10, dan perwakilan warga Petamburan.[Kompas.com]
Lho kan pak camat suka ikut rapat penataan Tanah Abang sama pak Ahok dan aparat lainnya, koq gak sinkron kebijakannya?
mungkin karena takut sama preman. ntar kalo di ‘kek’ preman gimana?
Kalo memakai ukuran prosentase, yang namanya profesi preman, profesi mafia, dan sejenisnya, umumnya, kira-kira 70% dari level mencuri yang levelnya 100% secara sembunyi-sembunyi, takut ketauan orang lain.
Karena di Jakarta level pembiaran tindakan mafia, premanisme, dan sejenisnya sudah cukup lama selama ini, maka tindakan utk menghentikan, mengurangi, membutuhkan keterbukaan, tranparansi, yang minimal melampaui atau sama-sama kuat levelnya dgn level kesembunyian itu.
Pak Jokowi dan Pa Basuki, sy menerima laporan khususnya dari para Ibu2 yg sering ke Tanah Abang menggunakan Bis besar atau sedang (seperti Damri, Mayasari, Kopaja kecuali APTB) tujuan Bekasi, Jatiasih, Bogor/Cibinong dll menuju Tanah Abang seringkali menjadi lahan pemalakan sejumlah preman bertatto. Mereka memaksa minta duit dengan kasar dan mengancam, tdk segan mau memukul. Mereka biasa naik dekat duku atas sarinah, dn turun sblm tanah abang (jg sebaliknya). Mhn diamankan ya Pak
ya pasti byk yg terlibat tinggal disidik aja sumber” masalahnya siapa dan diganti org baru.semuanya masalah di manusia yg bandel & egois.
mmg PKL hrs di tertibkan… dan hrs PKL yg KTP DKI…klu tdk bisa2 dari seluruh indo dtg org ke jkt utk dagang..dgn modal jualan di pinggir jalan dan tinggal di lahan kosong dgn bebas….. kita ini hidup ada aturannya….. jgn cm mau untung..pikirkan lingkungan, keamanan, kebersihan.. klu blh preman ditindak tegas…pasang kamera cctv disetiap tempat..jika ada yg buat onar..lgsng di tangkap…. Sy dukung pak jokowi n ahok….
Kerjasama dgn Polri atau TNI, bentuk satgas berpakaian sipil. Jadi latih mereka/preman/pelanggar untuk takut, bahwa sewaktu2 bisa ditangkap/ditindak tegas oleh petugas berpakaian sipil.
Bangun Penjara, selain rumah susun.