Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak khawatir invansi mobil murah di Jakarta. Menurut dia, keberadaan mobil murah bisa diminimalisasi efek ledakannya dengan penerapan zonasi parkir, ganjil-genap, dan electronic road pricing (ERP).
“Coba nanti kalau zonasi parkir sudah diterapkan, toh, mereka yang punya mobil pasti pikir-pikir,” kata Basuki di Balai Kota pada Rabu, 11 September 2013. Alasannya, tarif parkir di pusat kota bakal lebih mahal daripada di pinggiran, sehingga warga dipaksa naik angkutan umum.
Pria yang akrab disapa Ahok ini juga memastikan bahwa penerapan ganjil-genap akan segera dijalankan setelah program 1.000 bus berjalan. Menurut dia, akhir tahun ini akan ada 400 bus sedang reguler datang. Pengelolaannya sementara akan dijalankan di bawah Badan Layanan Umum Transjakarta sampai hibah Perusahaan Pengangkutan Djakarta selesai.
Setelah bus tersebut datang, DKI tinggal mematangkan ganjil-genap. “Bagaimana bisa menjalankan penerapan ganjil-genap jika tidak ada infrastruktur penunjang?” ujarnya. Untuk itu, Basuki ingin fokus pada pengadaan bus terlebih dahulu.
Untuk program ERP akan dijalankan berjenjang setelah ganjil-genap. Tapi Basuki menegaskan bahwa ERP sebentar lagi masuk ke dalam lelang investasi untuk memilih operator pelaksanaan. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran pengadaan.
Namun, untuk menerapkan jalan berbayar ini, DKI Jakarta masih harus menunggu peraturan pemerintah dari Kementerian Keuangan untuk mengatur masalah pengadaan alat, tarif, dan hal-hal terkait ERP lainnya. Peraturan pemerintah ini merupakan penyesuaian dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.[Tempo.co]
Kayaknya memang benar teori bahwa pemimpin yang cocok sekarang adalah yang bermentalitas entrepreneur, jadi apapun yang terjadi di lingkungan (yang tidak bisa diubah) akan dicari opportunitynya untuk tetap tumbuh-kembang. Mudah-mudahan Anda berdua tidak terus dihambat agar berhasil untuk membenahi infrastruktur transportasi di DKI, pak Bas. What I like is your positive attitude, young man.
justru hambatannya malah datang karena berlikunya birokrasi di pemerintah pusat qq Kementrian-Kementrian, serta menganggap proyek pemprov DKI Jakarta, bukan proyek mereka!!!
Lihat aja hibah PPD, kenapa lambat sekali, padahal pemprov DKI Jakarta, butuh untuk membenahi transportasi yg amburadul kayak metromini, kopaja, bemo, bajaj…
krn PPD = Perusahaan Pengangkutan Djadoel, jadi maklumlah kalo rada lama ‘dikit’ 😀
Coba kalo “D”-nya bener2 = Djakarta, pasti gak pake lama,lha harusnya klo udah pake embel2 nama Jakarta ya artinya sudah milik pemkot/pemda Jakarta, lha koq ini malahan milik pempu/BUMN (yg harusnya pakai kode “N” = Negara, jadi “PPN” – nah loh jadi bikin rancu lagi dgn istilah KeMenKeu.Pajak yg sudah populer ini – atau diganti saja dgn “PPNeg” gimana? jadi nama “PPD” masih bisa dipertahankan [ane lebih inget banget kode ‘angkutan bis besar’ ini drpd “PDTJ”] dan prosesnya bisa dipercepat dgn bikin usaha djawatan angkutan baru asli lokal jakarta lagi spt maunya Jokowi)… piye toh?
hanya ada 1 jawabannya biarkan pakde menjadi RI 1 akan membuat peraturan yg simpel untuk daerah dan pakde ahok gubernur dki supaya saling sinergi dan eksekusi peraturan
lho bukannya sudah berjalan (scr diam2) spt itu skedulnya? 🙂
.
radar2 intelijen ane telah menangkap sinyal2 selulit (“selular & satelit”, ane bikin rancu aja sekalian as revenge :D) yg terpancar dlm frekwensi ultra tinggi dari kegalauan Mega utk memastikan bisa menggolkan partainya sbg pemenang pemilu 2014 krn udah bosen partainya jadi ‘underdog’, eh oposisi, terus2an…
.
so, logically, Jokowi is the only reasonable WMD (read: great bulldozer/napalm) in Mega’s arsenal to pave the way for her ambitions in 2014, and for blasting other competitors’ away from the political waters of course – including those ‘big fishes’.