Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan akan memanggil asosiasi konsultan tender. Tujuannya, untuk menata ulang proses tender dan pengerjaan konstruksi di DKI Jakarta.
“Harus melakukan evaluasi besar-besaran. Seluruh Indonesia masalahnya sama. Yang menang tendernya siapa, yang ngerjain semua sub. Padahal sub ini bisa lebih murah lebih baik tapi tidak bisa ikut, karena tidak memenuhi syarat,” kata Ahok di Jakarta, Jumat, 20 September 2013.
Rencana ini muncul berawal dari peristiwa runtuhnya bangunan pondasi tangga gedung Gelanggang Olahraga (GOR) Koja, Jakarta Utara. Ahok menuding ambruknya bangunan tersebut akibat kelalaian SKPD yang bersangkutan dalam melakukan proses tender atau memilih konsultan. “Kami mau panggil asosiasi konsultan, mau tahu ini abal-abal atau tidak. Soalnya kan banyak sekali yang cuma modal surat doang. Sok-sok-an jd konsultan dan bisa menang tender,” kata dia. (Baca: Jokowi: GOR Runtuh karena Tak Ditangani Ahlinya)
Menurut mantan Bupati Belitung Timur ini, konsultan yang menang dalam tender dalam pengerjaannya biasanya memberikan lagi sebagian pekerjaan ke orang atau pemborong-pemborong kecil. Padahal orang lain atau pemborong kecil tersebut tidak bisa ikut tender proyek lantaran tidak memenuhi syarat-syarat atau klasifikasi yang telah ditentukan. “Ini negara kita yang punya sistem. Yang benar-benar kerja tidak bisa ikut tender karena dia tidak punya sertifikat. Tidak ada akreditasi A, B, C, yang punya itu ya orang asosiasi yang tidak punya orang kerja,” kata Ahok.
Ahok menegaskan niatnya untuk bertemu dengan asosiasi konsultan konstruksi dengan tujuan memperjelas peraturan ini. Serta, untuk menghindari banyaknya calo proyek di Indonesia. “Kerja jadi calo bersertifikat namanya. Tentunya ada juga yang baik. Tapi yang baik kadang tidak mau kerja sama pemerintah. Runyam katanya. Terlalu banyak macam-macamnya,” ujarnya.[Tempo.co]
Tapi yang baik kadang tidak mau kerja sama pemerintah. Runyam katanya. Terlalu banyak macam-macamnya,” ujarnya.[Tempo.co]
SETUJU banget pak!!
evaluasi sistemnya supaya yg bagus juga ga segan kerja sama dengan pemerintah..
Sudah tahu masalahnya. Yang penting kelanjutannya bagaimana mengatasinya, jangan hanya “hangat-hangat tahi ayam”.
Di Indonesia terlalu banyak calo (broker) termasuk pegawai pemerintah, akibatnya harga proyek jadi mahal atau mutu dikurangi. Termasuk dalam bidang pengawasan mutu kalau ada upeti mutu kurangpun disetujui (TST).
mantab pak ahok gw sangat salut ama kinerja bapak,sejarah akan mencatat tentang bpk.
coba aja di riau ada pemimpin mcm bapk ,\
pasti mahu nih daerah.
salam dari weisly nababan by:pekanbaru
betul kata ahok, semua permasalahan di indonesia khususnya di jakarta sudah dipetakan, yang penting adl eksekusinya, pengawasan yang tuntas, ahok tdk dpt bekerja sendiri, perlu bantuan dr anda2 yg msh bermimpi mewujudkan indonesia jaya, bantulah ahok untuk membenahi pemerintahan yang jujur dan berkeadilan, merdeka
masukkan personil unsur KPK di jajaran Itwilprov, jadi hasil kerjanya maksimal, bukan sebatas pembisik Gubernur doang! Tapi ada tanggung jawab disegala sektor dari 43 SKPD di pemprov DKI Jakarta….
Untuk jujur dan lurus, terbukti doktrin saja tidak mempan, tapi pengawasan dan penegakkan hukum bagi yg terbukti salah, pecat dariPNS dan cabut pensiunnya! Harus tegas!
di Republik ini Legal Formal lebih penting dari pada riil skill, sementara lembaga penerbit perijinan mulai dari sk Domisili, SIUP, LPJK->SIUJK, lebih memprioritas kan berapa setornya dari pada kelayakan memperoleh ijin, sedangkan SK DOMISILI sering terbentur status lokasi bangunan yang lokasinya tidak boleh tempat usaha dan digiring harus membeli/menyewa Rukan ataupun Ruko (aturan ini sudah sejak pemerintahan Jakarta lama dan perlu dipertimbangkan untuk direvisi), lembaga sertifikasi keahlian sama saja, yang penting bayar pasti punya sertifikat, jadi buat yang nggak mau melakukan cara-cara ini semua, supaya bisa ikutan lelang yang sewa bendera, atau tunggu siapa yang jadi pemenang tender nanti nge-sub…….
di Republik ini Legal Formal lebih penting dari pada riil skill, sementara lembaga penerbit perijinan mulai dari sk Domisili, SIUP, LPJK->SIUJK, lebih memprioritas kan berapa setornya dari pada kelayakan memperoleh ijin, sedangkan SK DOMISILI sering terbentur status lokasi bangunan yang lokasinya tidak boleh tempat usaha dan digiring harus membeli/menyewa Rukan ataupun Ruko (aturan ini sudah sejak pemerintahan Jakarta lama dan perlu dipertimbangkan untuk direvisi), lembaga sertifikasi keahlian sama saja, yang penting bayar pasti punya sertifikat, jadi buat yang nggak mau melakukan cara-cara ini semua, supaya bisa ikutan lelang, ya sewa bendera sajs, atau tunggu siapa yang jadi pemenang tender nanti nge-sub 100% pada pemenang
Udah spt ini, hampir korban jiwa 6 orang, masih gak juga ditentukan Hukuman Mati buat koruptor!!
Komnas HAM mana? Bantu 6 rakyat kecil yg jd korban dong, rekomendasi hukuman mati tdk melanggar HAM!
“yg bersertifikat baik malah tidak mau kerja dg pemerintah, krn byk macam2nya” hahaha lucu. Didalam tender ada yg dlm istilah bhs Jawa “susuk susukan”. Peserta tender sudah ditentukan dan peserta sisanya dapat kembalian yg diperhitungkan didepan. Jadi bayak perusahaan bersertifikat kerjanya cuma ikut tender, rapat dan dapat suap dari pemenang sudah selesai. Yg menang panggil sub kadang sub nya adalah direksi proyek jadi yg mengawasi yg mengerjakan…..ampun ( tepuk jidat)