Basuki Kecewa Hasil Evaluasi LPPD DKI (Video)

7
311

Ahok.Org – Hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinyatakan masih rendah. Melihat hasil evaluasi LPPD tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama mengaku malu karena semula laporan evaluasi tersebut diharapkan mampu menjadi barometer untuk model penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

“Kita agak malu. Ternyata LPPD  DKI yang kita harapkan menjadi barometer untuk sebuah model Pemda ternyata kita tidak bisa penuhi,” ujar Basuki, saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi DKI Jakarta di Balaikota, Kamis (17/10).

Dikatakan Basuki, nilai LPPD DKI yang rendah tidak sekadar disebabkan adanya sejumlah pejabat yang ditangkap karena melakukan tindakan korupsi. Melainkan ada juga sejumlah proyek pembangunan di dalam APBD 2013 yang dinilai terlalu mahal.

Misalnya, biaya pembangunan rumah sakit di Jakarta yang dianggarkan di dalam APBD DKI sebesar Rp 10 juta per meter persegi. Padahal, pembangunan rumah sakit mewah dan lengkap di Solo hanya membutuhkan biaya sebesar Rp 6 juta per meter persegi.

“Benar apa kata orang selama ini saat dicek ke lapangan ternyata ada sejumlah kontraktor pemenang lelang mensubkontrakkan pekerjaannya ke pihak lain dengan nilai 65 persen dari anggaran yang tersedia. Jadi mutunya lebih rendah,” ungkapnya.

Melihat persoalan tersebut, Basuki mengaku telah berdiskusi bersama Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo yang menyepakati menambah satu pasal dalam kontrak Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI dengan Kontraktor pemenang lelang. “Pasal tambahan ini akan mengatur jika di lapangan ditemukan ada spesifikasi bangunan tidak sesuai standar spesifikasi yang telah ditentukan, maka pekerjaan akan dihentikan segera,” ucapnya.

Ditambahkan Basuki, kontraktor juga tidak akan menerima ganti rugi dari pembangunan fisik yang telah dikerjakan serta bangunan akan disita menjadi aset milik Pemprov DKI. “Saya minta Bu Yani (Plt Bappeda) untuk lakukan seperti itu. Karena terlalu mahal semua anggaran yang kita pakai. Seperti rehabilitasi sekolah saja anggarannya gila-gilaan,” tandas Basuki.[Beritajakarta]

7 COMMENTS

  1. karena Jokowi-Ahok adalah pejabat yg baru menggantikan yang lama, harap segala rehabilitas gedung diperhatikan anggarannya, bila bisa membangun gedung baru yg lebih ber multi fungsi dan lebih kokoh dari yang telah ada , sebaiknya dipikirkan anggarannya daripada hanya di rehab karena ada gedung yang sudah puluhan tahun dan setiap tahun mesti rehab2 menghabiskan waktu serta anggaran karena itu itu saja kerjanya setiap tahun bagai kerjaan mengaspal jalan setiap tahun jalan di daerah itu2 saja di aspal karena berlubang, rusak dsbnya, Akhirnya wilayah lain jadi terbengkalai dan tak tersentuh pembangunan sarana dan prasarana nya

  2. Panggil saja pememang tendernya pak, dan diberitahu terlalu mahal, kalau tidak mau csr sebesar kemahalan harga tersebut, tahun depan di black list saja, itu sudah jelas kongkalikong walau belum mempunyai bukti hukumnya.

  3. Maju terus BANG JOKOWI & BANG AHOK.
    Bongkar habis praktek KKN yang membuat tidak effisien anggaran.
    Sudah menjadi rahasia umum banyak pemenang tender adalah perusahaan yang tidak kompeten alias perusahaan calo saja. Sebaiknya dibuat klausal perjanjian kerja harus ada persetujuan penuh dari PEMPROV DKI bila mensub kontrakan. Beri penghargaan bagi yang baik & black list bagi yang bekerja abal abal.
    SALAM JAKARTA BARU

  4. ini akibat tender melibatkan banyak calo-calo, walau harga selangit tetep aja di approve (mestinya kan harga proyek standarnya jelas, bego amat nech penjabat tender, apa sengaja …coba diperiksa KPK???

  5. sebarkan video ini biar jadi pelajaran semua daerah. Pak Bambang DH yg dicintai warga Sby sampai 2x pemilohan wali kota kok bisa kalah dlm pilgub Jatim bahkan di kotanya sendiri. Ada apa ini?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here