Kasudin Kominfomas Jakpus dan Jaksel Dinonaktifkan

Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo akirnya mencopot Kepala Sudin Komunikasi Informatika dan Kehumasan (Kominfomas) Jakarta Pusat Ridha Bahar dan Kepala Sudin Kominfomas Jakarta Selatan Yuswil Iswantara. Hal ini dilakukan setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus penyelewengan dana pengadaan close circuit television (CCTV) untuk kawasan Monas pada tahun anggaran 2010 lalu.

“Langsung copot, tapi kalau sudah ada indikasi ke sana, langsung diganti dengan pejabat lainnya,” tegas Jokowi, di sela-sela pemberian bonus kepada atlet dan pelatih kontingen Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) DKI Jakarta, di Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (24/10).

Dikatakan Jokowi, kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh anak buahnya terjadi antara tahun 2010-2011. Namun kasus tersebut baru dilaporkan pada tahun ini, sehingga langsung diproses. “Ya sudah dong. Itu wilayahnya wilayah hukum, kejadian pada 2010-2011, tapi ketemunya tahun ini,” katanya.

Meski begitu, lanjut Jokowi, penggantian pejabat harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Sebelum ada pejabat pengganti, untuk sementara jabatan yang ditingalkan akan diisi pelaksana tugas (Plt). “Mesti ada prosedur. Di pemerintahan masih ada prosedur yang harus diikuti,” ucapnya.

Dalam satu tahun ini, setidaknya sejumlah pejabat struktural Pemprov DKI Jakarta yang terjerat kasus penyalahgunaan anggaran. Kelimanya yakni Ridha Bahar Kepala Sudin Kominfomas Jakarta Pusat dan Yuswil Iswantara Kepala Sudin Kominfomas Jakarta Selatan. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 23 Oktober atas penyalahgunaan anggaran proyek pengadaan kamera pengawas dan sarana pendukungnya di Monas senilai Rp 1,7 miliar.

Kemudian, pada tanggal 11 Oktober Fanda Fadly Lubis Lurah Ceger dan Zaitul Akmam Bendahara Lurah Ceger juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur atas penyalahgunaan anggaran kasus pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif tahun 2012 senlai Rp 454 juta. Keduanya bahkan langsung ditahan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, I Made Karmayoga mengatakan, walau terjerat kasus korupsi, mereka yang menyandang status tersangka tetap masih menerima gaji. Namun, gaji yang diterima tidak utuh lagi, yakni hanya 75 persen dari gaji pokok. Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) juga tidak akan diterima oleh pejabat yang bersangkutan. “Statusnya masih PNS, mereka tetap menerima gaji pojok sampai ada keputusan hukum tetap,” kata Made. [Beritajakarta]