Ahok.Org – Gubernur Jakarta DKI Joko Widodo menilai tuntutan buruh yang terus-menerus akan bermuara pada tidak harmonisnya hubungan antara buruh dan pengusaha. Ia pun berharap keduanya membangun komunikasi yang harmonis. Dengan begitu, gejolak demonstrasi tak akan berulang terjadi di DKI.
“Mestinya hubungan pekerja sama pengusaha itu harmonis, bukan hubungan konflik. Kalau terjadi tiap tahun, konflik namanya,” ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2013).
Jokowi melanjutkan, komunikasi yang dimaksud adalah bagaimana manajemen suatu perusahaan memberikan informasi secara terang benderang mengenai kondisi perusahaannya kepada para pekerja. Misalnya, soal kerugian ataupun keuntungan.
Dengan komunikasi itu, Jokowi pun berharap jalan keluar bisa dicari bersama-sama. “Mestinya kan saling membutuhkan. Pekerja itu harus dianggap aset perusahaan,” lanjut Jokowi.
Jokowi mengaku jika keharmonisan tidak terjalin, maka upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang setiap tahun memfasilitasi pertemuan antara buruh dan pengusaha pun tidak ada gunanya. “Tiap tahun kita ponggal-panggil, ponggal-panggil, nyatanya masih begitu,” sesal Jokowi.
Sebelumnya, buruh menuntut Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama untuk memperbaiki kualitas hitungan poin komponen hidup layak (KHL) pekerja di Ibu Kota.
Diketahui, berdasarkan KHL Dewan Pengupahan tahun 2012 lalu, upah minimum provinsi (UMP) DKI ditetapkan Rp 2,2 juta. Namun, buruh tetap menolak. Mereka menuntut UMP Rp 3,7 juta.
Dewan Pengupahan DKI Jakarta menetapkan besaran KHL melalui sidang pada 25 Oktober 2013 lalu sebesar Rp 2.299.860. Dengan ditetapkannya KHL, maka angka itu akan dibawa ke tahap selanjutnya, yakni menetapkan besaran UMP tahun 2014. [Kompas.com]
Sulit untuk mencari jalan tengah antara buruh dan pengusaha utk industri di jkt.
Disisi pengusaha, dengan membayar gaji tinggi, mereka bisa rugi.
Disisi buruh, mereka ingin hidup layak di jakarta
Solusinya industri di pindah ke luar jakarta yg UMP nya lebih rendah
Paling mudah, pengusaha memindahkan pabriknya ke luar Indonesia (Vietnam?). Pengusaha buat usaha importir/distributor untuk mendistribusikan barangnya di Indonesia untuk itu dibutuhkan S1 (lebih mudah mengaturnya). Tahun 2015 toh antar ASEAN bebas pajak. Tidak ada buruh jadi mustinya tidak ada demo lagi. Buruh jadi PKL (wiraswasta) saja.
Sebetulnya alangkah baiknya jika ada survey, apakah buruh merokok, punya HP beberapa, istri & anaknya berapa. Selama pengeluarannya konsumtif berapanpun akan kurang!
Cara ekstrim satu lagi yang masih mungkin dilaksanakan.
Biarlah pengusaha dan buruhnya merundingkan gaji yang bisa dibayar pengusaha dan yang bisa diterima buruh.
Ada pengusaha yang dapat membayar lebih tapi ada pula yang tidak.
Kalau buruh tidak mau dengan gaji yang ditawarkan dipersilakan keluar cari tempat lain yang bisa memberikan lebih. Kalau pengusaha tidak dapat buruh dengan gaji yang ditawarkan otomatis dia akan menaikkan standard gajinya atau pindah kedaerah lain.
Sekarang demo tampak besar karena pabrik2 di sweeping. Saya pernah mengalami ketika sweeping mereka meneriakkan “bakar, bakar”. Apakah cara-cara ini legal???
Kalau ketenangan berusaha tidak ada, otomatis pengusaha baru tidak akan mau investasi di Indonesia. Apalagi Vietnam saat ini lagi bagus2nya.
para demonstran itu kalau nuntus itu poakei perhitungan mustinya …semakin buruh banyak tuntutan ..pengusaha juga akan menaikkan persyaratan dan menambah tanggung jawab lebih besar kepada buruh …apakah buruh mau ? …biasanya cuma bisa demo tapi kerja nggak becus …
yang mengherankan mengapa sepertinya menteri tenaga kerja diam saja …kelihatan semua diarahkan ke jokowi …pastinya ada agenda lain …mungkinkah buruh didomplengi oleh kelompok yang ingin menjatuhkan jokowi ?
dulu gaji di singapore $2000 = Rp 2jt
Sekarang $2000 = 18jt..
Kesimpulannya, bukan masalah buruh atau pengusaha, tapi pemerintah bisa menaikkan mata uang Rp.
Pak Wagub, buruh di Indo terlalu amat sangat dimanjakan dengan undang2 perburuhan negara yang berlaku saat ini, terutama soal PHK. benar2 biaya sangat mahal untuk PHK buruh padahal buruh tsb tidak ada minat samasekali untuk upgrade skill-nya dengan sekolah lagi, atau ikut kursus dsb.
–
Buruh kita jadi sangat pemalas untuk kerja sungguh2 karna tahu gajinya stiap tahun akan naik terus OTOMATIS. yang penting mintanya rame2 massal sehingga bila perusahaan PHK buruh mogok, perusahaan harus bayar pesangon sangat berat di satu waktu. Negara Indo telah memfasilitasi buruh untuk MERAMPOK PERUSAHAAN. Bila saja perusahaan hanya perlu membayar 1 bulan gaji saja saat PHK buruhnya, maka buruh2 di Indo akan mikir 1 juga kali untuk tuntut kenaikan upah. yang penting pemerintah menetapkan UMP yang adil baik bagi buruh maupun bagi pengusaha. UMP ini tidak harus naik terus kan ? bisa tetap sama, bisa juga malah turun. kalau turun, berarti nilai uang Rupiah menguat di pasaran dunia. harga2 barang kebutuhan pokok pun mengalami penurunan karna kebijakan2 pemerintah yang sangat baik.
–
mending perkara satu ini benar2 dipikirkan baik2 daripada perhatian pak Gubernur dan pak Wagub terbagi2 urusin PKL segala – kelompok warga yang tidak tahu terima kasih & tidak tahu diuntung sudah diurusin. Perkara soal PKL taruh diurutan paling bawah sekali saja dalam agenda pak Wagub. kalau perlu tak ada PKL di Jakarta, hidup akan lebih baik dan pasti sangat maju deh perekonomian negara 🙂 thanks atas perhatiannya pak Wagub.
Nggak usah terlalu didengerin keinginan keinginan buruh. Permintaannya terlalu berlebihan. Sebetulnya kan sederhana kalo kita bekerja sama orang dan kita nggak cocok sama gajinya tinggal berhenti saja. Kalo bos merasa kita ini menghasilkan banyak keuntungan buat bos, bos pasti berusaha untuk mempertahankan kita, dan kita pasti tidak boleh berhenti kerja sama si bos. TApi kalo kepintaran kita ini banyak yang juga bisa, atau keterampilan kita ini banyak yang bisa juga, maka si bos juga merasa elu ini biasa biasa saja, mau berhenti kerja, yah berhenti saja bos juga tidak akan manahan kita. Jadi semuanya berpulang pada kita. Jadi kalo kita ini cuma bisa kerja yang “biasa biasa” saja, nggak usah minta gaji yang “luar biasa” dong. Itu namanya “nggak tau malu, dan tidak tahu diuntung” Udah bego minta gaji selangit.
Bapak dan Ibu janganlah kita terjebak masalah tuntutan buruh terhadap pengusaha saja, biang keroknya sebenarnya adalah perekonomian di negara kita ini yang babak belur. Nilai rupiah merosot sehingga daya beli rupiah mengecil juga. Di Indonesia ini rakyatnya bukan hanya pengusaha dan buruh saja, ada pns, ada ABRI, ada polisi, ada pensiunan, ada pkl, ada petani , ada pekerja kasar , ada ulama, ada pengemis, ada pedagang asongan, ada pemulung dlsb, semua merasakan betapa berat kehidupan di Indonesia. Kalau mau bekerja jujur pendapatan tidak cukup, jadi yang bisa korupsi ya korupsi. Jadi yang bertanggung jawab perekonomian adalah Pemerintah. Apakah Pemerintah sudah benar menata perekonomian kita ? Ada 11 item kebutuhan yang masih diimpor padahal seharusnya bisa dihasilkan sendiri, banyak WNI yang menjad TKI/TKW dengan segala risiko.Penegakan hukum masih lemah,eksekutif dan legislatif bermasalah demikian juga yudikatif. Jadi jangan menyalahkan buruh saja. Masalah buruh berkaitan dengan yang lain-lain. Jangan jangan karena kita sudah menyeleweng dari UUD 45 ps.33. Semoga Pemerintah menemukan solusi yang terbaik untuk kita semua.
boro2 ikut ump, mau nuntut upah naik sedikit az susah,, banyak pekerja yg masih dibawah ump jkarta,,dibawah 2 jt, bahkan ada yg dibawah 1 jt..bekerja sudah 10 tahunan,,mau nuntut upah naik sedikit az langsung di ancam tutup pabrik..dimana tugas fungsi disnaker..???pantas az buruh banyak demo,,krn melaporkan ke disnaker selalu jadi arsip bulan2an yg akhirnya jd sampah..krn masih banyak pns2 di disnaker yg korupsi bermain dgn pengusaha.. ini lah fakta yg ada dilapangan..sehingga buruh tersebut mau tdk mau harus bekerja krn kebutuhan hidup keluarga dan sulitnya mencari lapangan kerja..