Ahok.Org – Dari 3.140 kejanggalan keuangan di Pemprov DKI sejak 2009 hingga semester I 2013 yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebanyak 12,80 persen belum ditindaklanjuti Pemprov DKI.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menyatakan akan menyelesaikan rekomendasi yang belum dilaksanakan tersebut. Namun, untuk temuan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum tidak akan dilanjutkan, dan akan diserakan ke pihak berwajib.
“Sisanya 12,8 persen itu diproses dan ditindaklanjuti sampai rampung. Tapi kalau itu memang dilihat bukan administrasi atau ada tindak pidananya bukan urusan saya,” kata Jokowi, Selasa (29/10).
Menurut Jokowi, meski hasil audit yang ditemukan sebelum ia menjabat, namun dirinya merasa berkewajiban menyelesaikannya. Sebab, saat ini dirinya yang menjabat sebagai kepala daerah di ibu kota. “Itu kan 2009-2013 sebelum saya, tapi apapun menjadi tanggung jawab saya. Yang namanya temuan-temuan seperti itu akan bisa dikurangi kalau sistemnya dibangun,” ucapnya.
Anggota V BPK-RI, Agung Firman Sampurna mengatakan, dari 3.140 rekomendasi yang disampaikan bernilai Rp 454,8 miliar. Dari rekomendasi tersebut sudah ada 63,60 persen yang sudah dilakukan sesuai rekomendasi. Namun juga masih ada 23,50 persen yang tidak sesuai rekomendasi BPK. “Dan masih ada 0,10 persen yang tidak dapat ditindaklanjuti,” kata Agung.
Jumlah ini lebih kecil bila dibandingkan rekomendasi dari hasil audit BPK di Provinsi Jawa Barat yang mencapai 8.594 dengan nilai mencapai Rp 676,65 miliar. [Beritajakarta]
Budaya korupsi para penjabat kita sudah sangat parah.
.
Tiap tahun, di tiap daerah ada aja temuan-temuan. Ngga pernah sepi ..
.
Kalo aja di pemprov dki tiap tahun ada temuan di tahun-tahun sebelum Jokowi dan AHok, katakanlah 100 milyar, maka dalam 5 tahun sudah 500 M, 10 tahun sudah 1 T.
.
Uang segitu bisa buat beli krupuk utk ditumpuk-tumpuk di teluk Jakarta bikin pulau baru bernama Pulau Krupuk.
Semoga dapat cepat diselesaikan temuan temuannya.Budaya Anti korupsi dapat diterapkan dan disosialisasikan menyeluruh, dari lini bawah hingga pemerintah pusat, termasuk dpr.
waduhh.. pusing deh kepala pakde ku jokowi dan pak ahok..begitu banyaknya korupsi dijajaran pns pemprov di jkt,, sebaiknya ganti az semua pak de,, buka lelang jabatan baru lg untuk setiap kepala sesi yg mencurigakan..sy siap untuk mengantikannya..biar kita basmi semua koruptor2 dijajaran pns DKI..buat Pakde ku pusing az…apalg pakde udah mau jadi RI1..kasihan pak ahoknya nanti harus menangani masalah spt ini..