Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menduga selama ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditipu saat melakukan pemeriksaan administrasi tender pekerjaan yang menggunakan uang negara. Menurutnya BPKP ditipu kontraktor.
“BPKP selama ini ditipu. Dalam tender administrasinya cocok padahal kontraktor arisan. Kontraktor punya modus terselubung, rapih,” kata Ahok, sapaan Basuki usai acara Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Rabu 30 Oktober 2013.
Ahok juga mengungkapkan bahwa BPKP hanya memeriksa administrasi, padahal kontraktor pemenang tender melakukan arisan dengan cara berlindung menggunakan sertifikasi yang dimiliki anggota asosiasi.
Modus canggih ini diakuinya sering mengecoh banyak pihak seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, BPKP termasuk Pemprov DKI sendiri. Ahok mengatakan ada triliunan rupiah yang hilang dalam konspirasi pengusaha ini. Ia minta lembaga hukum untuk semakin jeli menyelamatkan uang negara.
Hasil audit BPKP menemukan anggaran siluman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta 2012. Angka temuan mencapai Rp1,4 triliun.
Anggaran siluman itu ditemukan pada empat instansi yakni Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
Kepala BPKP, Mardiasmo menjelaskan empat dinas tersebut menambah kegiatan baru pada APBD induk Rp1,068 triliun yang tidak masuk dalam prosedur formal. Kemudian ada penambahan kegiatan Rp395 miliar sehingga anggaran siluman yang ditemukan BPKP pada anggaran 2012 mencapai Rp1,4 triliun.
“Anggaran siluman ditemukan BPKP Rp1,2 triliun tahun 2012 untuk APBD induk dan APBD Perubahan 2012 juga ditemukan ada siluman baru di bantuan sosial dan hibah,” katanya.
Pos siluman dalam APBD Perubahan 2012 mencapai Rp8,23 miliar karena ditemukan penambahan 191 penerima bantuan sosial dan hibah. Saat mengajukan proposal ada koordinatornya yang mengawal bantuan sampai cair dan mereka dapat imbalan berupa komisi atau fee.
BPKP mengingatkan APBD Perubahan sangat rawan. Walaupun sudah ada Perda namun di dalamnya ada angka siluman yang harus diantisipasi. Kecenderungan anggaran siluman ini meningkat saat pengawasn lemah. “Temuan anggaran siluman Rp1,4 triliun itu kalau untuk beli cendol bisa renang,” kata Mardiasmo.[Viva.co.id]
penipu, penjahat, koruptor, taktiknya selalu satu langkah lebih kedepan daripada yg mengawasinya, sehingga diharapkan lembaga-lembaga anti korupsi dan lembaga pengawas keuangan negara lebih intens, terus menerus mengevaluasi dan jangan lengah mencegah, menutup lebih rapat kebocoran uang negara, termasuk dana sosial dan hibah yg tercatat di APBD yg ga jelas juntrungannya…
Maju terus BANG JOKOWI, BANG AHOK, BPKP, PPATK, KPK.
Sapu bersih PENGUSAHA HITAM & PNS HITAM.
Sudah menjadi rahasia umum pemenang tender adalah calo proyek. Coba diaudit real dikantor & dilapangan, jangan percaya sertifikasi. Hal tsb membuat: ekonomi biaya tinggi, penurunan spesifikasi, fiktif DLL.
SALAM JAKARTA BARU
Setuju, paling tidak DKI dijadikan pilot proyek agar semua jadi bersih. Anggaran 2013 Ahok sudah mengakui masih adanya kebocoran. Anggaran 2014 BERSIH!
Tapi saya tidak setuju yang lama2 diputihkan, miskinkan agar uang bisa kembali dan jadikan pelajaran/contoh agar yang baru tidak terjadi lagi.
Pembuktian terbalik diberlakukan!
Dimulai sejak awal rezim Orde Baru, yang namanya ‘Proyek’ , kecil maupun besar, pasti sarat dengan kongkalikong. Kalau dulu pelaku (Pemberi dan Pelaksana pekerjaan) saling ‘malu2’ , sekarang saling ‘tidak tau malu’. Tender, bahkan sekarang eranya E-Proc, tetap saja banyak celah untuk dikadalin. Meskipun ada ketentuan utk menandatangani ‘Pakta Integritas’ apakah dng demikian para pihak benar2 telah ber-integritas…? Hahahaha jangan mimpi. Sekarang ini sebuah proyek bocor/tidak efisien sebesar 25 sd 30% sudah dibilang bagus. Di rezim kemarin, penggelembungan/mark up nilai proyek menjadi dua kalinya (200%) dianggap kewajaran. So what now…….? Gubernur/Wkl.Gubernur sudah memberi contoh jujur-terbuka-melayani. 1.Maksimalkan fungsi Inspektorat. 2.Hati2 memilih Pejabat Pembuat Komitmen dan juga pemilihan panitya tender. 3.Tindak lanjuti mou kerjasama dengan PPATK/KPK. Hanya dua instansi ini yg sekarang masih layak dipercaya. 4.Penindakan kpd setiap pelanggaran tanpa pandangn bulu.
Dari pengalaman saya bekerja disalah satu BUMN, setiap Proyek terdapat unsur2 kepentingan.
– Mark up nilai barang & jasa diatas dari harga retail.
– Kontraktor yg bekerja tidak sesuai Kontrak, payung hukumnya belum ada klo tidak salah (cmiiw)
– Proyek2 titipan dari pejabat dan kroni2nya.
Berlakukan e-catalog untuk seluruh jenis barang yang rutin dibeli oleh Pemda
Setiap pergantian Kepala SKPD, yang diwarisi adalah Tikus Tikus peliharaan… Merekalah yang memelihara tikus tikus itu dan duduk diam tunggu hasil.. jadi hanya omongkosong jika ada “KENDARAAN UMUM” yang mau berangkat tanpa ada “PENUMPANG” karena mereka kejar “SETORAN”.???