Ahok.Org – Melalui pidato tertulis yang dibacakan oleh Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengapresiasi kebijakan Pemprov DKI Jakarta soal lelang jabatan. Lantas, apa tanggapan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atas pujian itu?
“Yang paling penting lelang jabatan ini menyebabkan transparansi. Bukan masalah ada yang senang atau enggak senang dan suka enggak suka,” ujar Jokowi di Balaikota, Jumat (29/11/2013).
Meski menuai pujian dari SBY, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut tak lantas girang. Menurutnya, lelang jabatan itu juga perlu dievaluasi efektivitasnya terhadap pembenahan birokrasi, apakah sudah maksimal atau belum.
“Kalau lebih transparan iya, hanya sampai mana efektivitasnya saya belum ngerti. Kan harus evaluasi terlebih dahulu,” ujarnya.
Atas dasar itu pula, Jokowi mengaku belum bisa berkomentar apa-apa jika lelang jabatan tersebut dicontoh oleh pemerintah daerah yang lainnya. Jokowi pun menolak bahwa ide untuk melelang sejumlah jabatan berasal dari dirinya.
Menurutnya, ide tersebut berasal dari banyak pihak, baik dari rancangan undang-undang (RUU) aparatur disiplin negara di Kementerian PAN dan RB dan masukan dari akademisi. “Saya ndak mau dikira klaim-klaim yang punya ide,” ujar Jokowi.
Seperti diketahui, Presiden SBY mengapresiasi pelaksanaan sistem perekrutan seleksi dan promosi jabatan terbuka atau yang lebih dikenal dengan lelang jabatan oleh Pemprov DKI.
Pernyataan SBY itu disampaikan oleh Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar dalam HUT Ke-42 Korpri di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Jumat (29/11/2013) pagi ini. “Saya mengapresiasi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, yang telah menjalankan lelang jabatan,” kata Azwar mengutip pujian dari Presiden SBY.[Kompas.com]
Hehehe..
.
Mungkin pak SBY sedikit menyesal kenapa dari awal-awal pemerintahannya lelang jabatan tidak diterapkan utk menteri-menterinya juga.
.
Menyesal karena masa jabatan sudah mulai habis..
Saya mengapresiasi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, yang telah menjalankan lelang jabatan.
sudahlah , gini aja di polemik, kan gak bilang klaim meng klaim, ntar ridwan saidi tambah marah lagi loh pak jokowi ^_^
bank bud, nang satu ini sempet kadada ya ngunjungin tempat yang terinfeksi virus tuberculosis dan hepatitis….
dimarahi “orang tua” sendiri gak apa-apa, karena mereka sebetulnya sayang, supaya ga sempoyongan jadi birokratnya, terlalu banyak pujian kosong…! 😀
Sistem lelang terbuka sangat bergantung dengan Kepala Daerah, di saat Kepala Daerah seperti Jokowi-Ahok, tentunya bisa berharap dipilih kepala-kepala bagian yang lebih diutamakan kualitasnya. Sedang bagaimana daerah lain? Masih banyak praktek bagi-bagi kekuasaan dan ABS(asal bapak senang).
lah mo gimana lagi, orang pimpinan nya kebanyakan seneng denger yg ABS , seneng di puji, seneng semua lancar tanpa mau nge check ke lapangan, seneng nya di layani kgk mau melayani, kalau dah pakai seragam lgsg jiwa korsa seragam nya muncul, padahal dikasih pakai seragam tujuan nya untuk melayani bkn dilayani