Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyorot lemahnya pelayanan kepada masyarakat di setiap kantor kelurahan dan kecamatan. Termasuk adanya pungli.
Basuki mengatakan, biasanya pungli diminta kepada masyarakat dengan modus sumbangan untuk BAZIS atau PMI. Oleh karena itu, dia meminta masyarakat tidak memberikan pungli kepada pegawai kelurahan dan kecamatan, serta berniat memasang CCTV di setiap kantor kelurahan dan kecamatan.
“Kelemahannya, mereka masih pakai modus BAZIS atau PMI gitu. Kita kan enggak tahu, jujur apa enggak,” kata Basuki, seusai pengarahan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) DKI, Jumat (3/1/2014).
Selain itu, kata Basuki, masih banyak warga yang tidak mengetahui akan mengurus administrasi di bagian mana.
Melalui pengesahan perda pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), ia berharap tak ada lagi petugas kelurahan dan kecamatan yang saling melempar tupoksi. Hal ini karena para petugas kelurahan dan kecamatan sudah dilatih sebelumnya bersama Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) PNS DKI, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, dan Inspektorat DKI Jakarta.
Berdasarkan perjanjian Jokowi-Basuki, setiap enam bulan, pihak dari DKI akan mengevaluasi kinerja lurah dan camat. Salah satu pertimbangan yang akan dievaluasi adalah soal kebersihan. Para lurah dan camat yang tidak peduli terhadap lingkungannya akan dievaluasi.
Mereka juga diberikan pengarahan terkait transparansi anggaran. Jangan sampai, para lurah dan camat itu kembali mengulang dosa-dosa lama yang telah terungkap. “Masyarakat juga akan mengevaluasi mereka. Baru kita bongkar pasang lagi,” kata Basuki.
Kepala BKD DKI Jakarta I Made Karmayoga mengatakan, pada Senin (6/1/2014) mendatang pihaknya akan mengadakan rapat evaluasi lurah dan camat. Pada rapat itu akan dipaparkan kekurangan dan kelebihan lurah camat selama enam bulan pemerintahan pascalelang jabatan. [Kompas.com]
Bukan cuma kelurahan yg bermodus PMI. Di Madrasah Ibtidaiyah Negri Durensawit juga terjadi. Sudah 2x terjadi khususnya waktu ambil raport. Tapi aku nggak pernah kasih dg hanya bilang ‘maaf nggak ikutan’. Coba dong pemda sekali2 check di MIN Durensawit dan investigasi. Ini wilayah DKI juga lho… Keep on fighting against corruption.
Sama seperti di daerah semanan raya, kali deres jakarta barat. Di daerah ini bukan hanya RT dan RW yang meminta pungutan. Sampai Pihak kepolisian pun meminta dan semuanya bermodus dana keamanan. Ini terjadi kepada semua orang yang memiliki usaha di daerah semanan raya. Ini terjadi disini sudah sangat lama. Saya berharap Bapak Basuki bisa membantu kami di daerah ini untuk ditegakkan keadilan. Keep fighting, we all always be with you.
modus lagi modus lagi,,, udh tangkap aja orang yang pungli biar pada kapok, heran sm petugas kelurahan petugas kecamatan dll, mank gaji anda kurang apa, kalau kurang minta aja langsung sm pak ahok. pasti dhkasih koq daripada anda jd bejat. i love ahok
untuk lingkungan memang RW biang keroknya, karena setor jadi dapat backingan dari Lurah dan Camat, disini peran Walikota sangat lemah dan sangat jauh dari jangkauan….
Sudah tepat, Lurah/Camat dievaluasi 6bulan sekali berdasar kinerja pelayanan terhadap masyarakat… evaluasi dan sidak secara incognito juga masih perlu…
siluman-siluman model jahiliyah ini selalu berusaha bangkit lagi, warga cuma bisa lapor atau nyaris berkeluh kesah doang dimasa lalu….
Kelurahan kelapa dua wetan, cibubur, jaktim. Mengurus KK, harus bayar 10000, padahal di papan pengumuman ditulis gratis.
We love you Pak BTP
pengalam itu pernah saya dapatkan dimedan Pak Andi. sekitar tahun 2006 mantan walikota medan yang koruptor itu, kalo tidak salah..abdi salah namanya hehehhe..menuliskan di spanduk2 bahwa urus ktp dan kk gratis…tapi prakteknya di kelurahan diminta duit lah….terus saya bilang , tapi ditulis dispanduk bahwa pengurusannya gratis…jawaban mereka…silahkan urus di spanduk …hahahaha….mengkal nggak……SUMUT sesuai dengan namanya memang SEMUA URUSAN MUSTI UANG TUNAI….dan banyak seperti itu di Indonesia….setelah 12 bulan mencoba ikutan prosedur…akhirnya saya kalah juga….bayar juga 100ribu deh….nasib orang medan dan sumut itu yah rata rata seperti itu…..
hahaha, akhirnya kecium juga nih perengkat desa yang suka membawa nama kemanusiaan untuk kepentingan pribadi. aduh tolong deh, musuhin aja orang yang kaya gitu.
sebaiknya lurah , camat , walikota, kepala pasar,terminal masing2 wilayah(sejenis raport terbuka yg isi warga) dibuatkan web khusus di website DKI agar warga dapat memasukkan informasi(kebaikan/kekurangan)ditiap2 lurah , camat , walikota, kepala pasar,terminal dan pejabat ybs juga cepat dpt mengetahui untuk dpt dilakukan/ditingkatkan.bravo JB