Ahok.Org – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan mengulang tes seleksi terbuka alias lelang jabatan kepala sekolah. Tes ulang digelar karena diduga telah terjadi tindak kecurangan saat proses lelang kepsek sebelumnya.
“Iya, nanti mereka disuruh tes lagi didampingi polisi. Nanti ada komponen-komponennya,” ujar Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Selasa (8/1).
Dikatakan Basuki, pihaknya juga akan mengambil keputusan terkait kasus lelang kepsek Senin depan. “Pokoknya nanti lihat saja, Senin depan ada kejutan,” katanya.
Sebelumnya, Basuki mengakui telah terjadi kecurangan dalam proses lelang jabatan kepala sekolah. Namun, kecurangan itu sulit dibuktikan disebabkan terjadi secara sistematik. “Ada kecurangan. Kecurangan kayak pemilukada saja. Sistematik, susah dibuktikan,” ungkapnya.
Ditambahkan Basuki, kecurangan tersebut dibuktikan dengan adanya sejumlah kepala sekolah bersama oknum Dinas Pendidikan DKI menggelar diskusi bersama terkait soal tes lelang jabatan kepala sekolah. “Mereka terbukti kok belajar bareng, belajar soal. Terus dibatasi yang ikut ke tahap berikutnya siapa aja, sekian nilainya. Jadi mereka batasi, mereka yang lolos temen-temen dia juga. Inikan namanya ingin mempertahankan status quo,” ucapnya.
Sekadar diketahui seleksi jabatan kepsek yang digelar oleh Pemprov DKI untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas, diduga telah dicoreng oleh beberapa pihak.
Sejumlah organisasi guru diantaranya Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Persatuan Guru Indonesia (PGSI) dan Forum Guru Jakarta (FGJ) melaporkan dugaan kecurangan sistemik yang terjadi di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) yang melibatkan oknum pejabat LPMP dalam membekali dan melatih soal untuk lelang jabatan kepada 180 kepala sekolah. [Beritajakarta]
wah kurang maksimal Itwilprov nya, masak soal yg ginian aja harus pake KPK??? Team intel Kejaksaan dan intel Kepolisian mestinya bisa langsung cari biang keroknya….pasti orang dalam sendiri dan orang lama…
“Iya, nanti mereka disuruh tes lagi didampingi polisi. Nanti ada komponen-komponennya,” ujar Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Selasa (8/1).
Kenapa harus polisi yang mengawasi? Pake cctv aja, duduk berjauhan. Satu meja ujian, satu cctv. Biar yang awasin rame rame.
Waktu saya kecil dulu, guru saya bilang bahwa manusia tidak boleh membeda-bedakan manusia satu dengan manusia yang lain. Ngomong sih gampang prakteknya yang susah. Kebanyakan guru nggak bisa membedakan itu benar dan salah. Pasti lebih sayang sama murid yang manis daripada yang hitam dekil, lebih sayang sama yang kaya dan mamanya sering kasih hadiah, daripada yang miskin dan bau. Ini benar benar terjadi. Kadang kadang perasaan jadi murid itu bisa lebih minder dan merasa sangat rendah diri daripada jadi koruptor kelas kakap yang tidak tahu malu biar disorot banyak kamera tv. Bila guru telah keliru, murid pasti tersesat sangat jauh, kadang tidak bisa kembali pulang.
Mohon pak Ahok suara-suara kepala sekolah negeri SDN se-Jakarta mengeluhkan bahwa uang BOS dan uang BOP yang turun ke rekening kami di BANK DKI sering kali setelah keluar kami harus membayar pungli-pungli yg di lakukan oleh K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) tingkat kecamatan judul pungli nya macam-macam ada PUNGLI UANG GUGUS, PUNGLI IURAN K3S,PUNGLI MONITORING Kepala Seksi Dikdas Kecamatan, dana itu biasanya di kumpulkan oleh oknum pengurus K3S lalu di setorkan ke Kepala Seksi Dikdas Kecamatan,sekedar pak Ahok tahu saja utk jatah uang monitoring saja di Kecamatan Tambora Jakarta Barat Kepala Kasi Dikdasnya minta uang setiap uang turun BOS dan BOP wajib setor Rp 700.000 per sekolah SD NEGERI ini sudah berlangsung sejak lama, apalagi tahun 2014 mau ada kenaikkan jatah pungli yg sdh kami denger-denger yaitu utk JATAH MONITORING Kasi Dikdas Kecamatan Tambora JakBar jadi Rp.1.000.000 per bulan jika uang BOS turun 2 bln yah bayar jd 2juta, kalo uang BOS turun 3 bulan bayar pungli di rapel jadi 3 juta ini sdh ancar-ancar di tahun 2014 jika uang BOS dan BOP akan turun (saat ini 2014 blm ada uang turun) Mohon pak Ahok berikan pembinaan kepada Kepala Seksi Dikdas Kecamatan seluruh Jakarta nasihati mereka itu masih suka pungut-pungut uang pungli agar bertobat undang saja mereka adakan Pertemuan di BALAIKOTA, menurut kepala sekolah dari kotamadya lain di JakTim, JakUt juga sama pak Ahok uang SD NEGERI sering kena pungli juga Kepala Seksi Dikdas Kecamatan nya. Mohon di tertibkan dan kalo perlu tangkap basah saja biar kapok jera tujuannya biar kedepannya pungli BOS dan BOP berhenti stop dari rongrongan Kasie Dikdas…demikiannya informasinya mohon di tindak lanjuti pak Wagub !
Memprihatinkan kalau diulang pak … kasihan juga dong sama mereka yang sudah mengorbankan pikiran dan waktunya ketika ikut lelang jabatan kepsek dan biaya yang telah dikeluarkan pemprov untuk kegiatan lelang ini …. yang perlu diulang itu kepala sekolah yang kata pak Basuki “kecurangan tersebut dibuktikan dengan adanya sejumlah kepala sekolah bersama oknum Dinas Pendidikan DKI menggelar diskusi bersama terkait soal tes lelang jabatan kepala sekolah. “Mereka terbukti kok belajar bareng, belajar soal. Terus dibatasi yang ikut ke tahap berikutnya siapa aja, sekian nilainya. Jadi mereka batasi, mereka yang lolos temen-temen dia juga. Inikan namanya ingin mempertahankan status quo” … menurut saya sama dengan pak Basuki, mereka itu jelas-jelas ingin mempertahankan status quo dan tak iklas jabatannya lepas … padahal jabatan itu kan amanah … tugas pokok dan fungsi ya tetap sebagai guru. GBU
gubraaakkkk , pendidikan kita sudah terkontaminasi , radioaktif dari jaman chernobyl sampai fukushima ,saya sudah alami walaupun bukan di DKI tepatnya diwilayah bogor ,penerimaan anak didik SMU pakai acara test penerimaan jelas2 tahun sebelumnya berdasarkan NEM ,dan hasilnya anak saya nggak lulus test ,tapi NEMnya rata2 9koma ,saya minta hasil jawaban test …. tidak diperkenankan , inilah modus salah satu cari uang di kalangan pendidik kita , trus bagaimana moral para pendidik kita? bagaimana peserta didik kita ? ampun dah ! Wahai para pendidik jangan meperkosa moral kalian!!!!!