Ahok.Org – Banyak keluhan yang diadukan warga ternyata belum direspons secara baik oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta. Melihat kondisi itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama berencana akan melakukan evaluasi kinerja SKPD tersebut.
“Banyak SKPD yang tidak merespons. Pelaporan dari warga tidak diketahui ada atau tidak tindaklanjutnya di lapangan,” ujar Basuki, Jumat (10/1).
Ia mengatakan, berbagai persoalan warga yang diadukan ke Balaikota ditindaklanjuti ke setiap SKPD yang terkait. Namun, Basuki tidak mengetahui tindak lanjut penanganan dari SKPD yang menerima pengaduan masyarakat tersebut.
“Habis itu SKPD bilang, cuma iya gitu doang, enggak ada yang ngikutin. Iya sampai di mana enggak ada yang tahu,” ucapnya.
Ke depan, Basuki berencana mengubah sistem pelayanan pengaduan di Balaikota. Nantinya, sistem itu bisa langsung merespons masalah yang dikeluhkan warga.
“Saya mau bikin sistem yang beda, mau bikin satu tim per-SKPD. Misalnya khusus tim untuk SPKD Pekerjaan Umum (PU), jadi kerjanya merespons masalah PU. Jadi dia bisa tekan, habis lapor itu dikerjakan apa belum,” tuturnya.
Ia menjelaskan, perubahan sistem di sentral pengaduan masyarakat di Balaikota tidak membutuhkan personel tambahan.
“Pegawai yang ada sudah cukup, tidak memerlukan penambahan. Segera kita lakukan karena sudah dirapatkan,” jelas mantan Bupati Belitung Timur tersebut.[Beritajakarta]
–
DKI Bentuk Tim Respons Aduan Warga di Tiap SKPD
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk satu tim respons di tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pembentukan tim itu untuk cepat menanggapi berbagai keluhan masyarakat.
“Misalnya, tim khusus Dinas Pekerjaan Umum yang tugasnya merespons masalah PU,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (10/1/2014).
Tim itu tidak beranggotakan pegawai negeri sipil (PNS) dari instansi bersangkutan, tetapi dari tim evaluasi pengaduan masyarakat DKI Jakarta. Selama ini, mereka berkantor di lantai 3, Blok F, Balaikota Jakarta. Masyarakat dapat langsung mengadu ke dinas terkait maupun ke Lapor! oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Nantinya, pengaduan di UKP4 akan dilanjutkan kepada masing-masing SKPD.
Tim respons SKPD ini akan mengawasi tindak lanjut pelaporan pengaduan kepada Basuki. Menurutnya, tak sedikit SKPD yang mengklaim telah menindaklanjuti pengaduan. Namun, faktanya pengaduan masyarakat tidak ditindaklanjuti.
“SKPD bilang, ‘ya’. Tapi ya-nya, ya, gitu doang, enggak ada yang mengawasi. Ya-nya dia sampai di mana enggak ada yang tahu,” kata Basuki.
Program Lapor! merupakan sistem pengaduan dengan interaksi dua arah. Sistem ini dapat membantu pemantauan program pembangunan, media aspirasi, dan pengaduan masyarakat. Sistem ini dapat digunakan oleh semua warga Indonesia dan langsung diintegrasikan pada UKP4 untuk selanjutnya diintegrasikan pada instansi, pemerintah daerah, atau kementerian terkait. Warga dapat mengadukan melalui website http://lapor.ukp.go.id, Twitter @lapor_ukp4, SMS di nomor 1708 dan 9949; dan applikasi Blackberry dan Android. [Kompas.com]
Tindak lanjut di web lapor.ukp.go.id belum memuaskan.
Pdhal masyarakat banyak jg yg memberi masukkan bagi solusi ya, dan cukup masuk akal….tp tdk ada tindak lanjut yg jelas.
moga terealisasi pak ahok,,,banyak kasus laporan proses nya lambat dan masuk laci alias sudah di suap..hingga tidak dilaksanakan..itulah hukum di indonesia..sudah jadi budaya korupsi dan disuap bagi pejabat pemerintahan..
Seharusnya DKI punya semacam CRM (Customer Relationship Management) yang mencatat mulai dari laporan diterima (siapa, jam, lokasi, masalah) dan perkembangannya (siapa, jam, tindakan yang dilakukan). Jika semua sudah dicatat tinggal tugas siapa yang mengawasi apakah pelaporan sudah benar dan berapa lama ditindak-lanjuti dan berapa lama diselesaikannya.
Dikategori dan evaluasi setiap bulan apakah tindakannya selama ini sudah benar, efisien, terkoordinasi dstnya.
Jika hanya lisan sulit mengelola/mengawasinya.
Sudah ada mas Dadang cuma pejabatnya aja yang ogah menjalankan perintah Gubenur dan Wagub jadi cocoknya itu pejabat dicopot aja atau dimutasi jaga jalan raya.
Mas Hendro, terimakasih untuk infonya. Kesan saya dari posting di atas koq kaya masih manual. Karena PNS tidak dapat diberhentikan, usulan Anda memang yang paling tepat.
Ayo, Jakarta Baru, tinggal 4 tahun kurang.
UKP LAPOR sdh, juga di adukan sms ke pak Ahok juga sudah dilakukan kami masyarakat warga Sekolah SDN Grogol 01 Pagi Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan JakBar mengeluhkan bangunan rumah tinggal bukan rumah dinas yg berdiri di depan halaman sekolah SDN Grogol 01 Pagi yg sdh puluhan tahun berdiri tanpa adanya penertiban oleh SUDIN P2B JAKBAR laporan sdh di lakukan sejak awal Desember 2013 tetapi sampai hari ini bangunan rumah itu masih tetap berdiri di Januari 2014, kemana aparat terkait tutup matakah atau pura-pura gak liat atau sdh terima suap sogok agar rumah liar di dalam halaman sekolah SDN Grogol 01 Pagi tidak di bongkar rata dengan tanah….aneh…aneh ada bangunan liar di dalam halaman depan sekolah lho ini semua orang pasti liat karena posisinya di dalam pagar halaman sekolahan SDN GROGOL 01 PAGI, terlebih penghuninya adh guru PNS bukan mengajar di SDN Grogol 01 Pagi tetapi mengajar di sekolahan lain, masyarakat juga mengeluhkan penghuni itu memelihara hewan anjing dimana kotoran anjing (tahi)itu sering terlihat di lapangan sekolah dan teras-teras keramik sekolahan, mohon pak Ahok turun tangan langsung saja lah utk perintahkan BONGKAR RATA TANAH bangunan rumah liar tersebut secepat-cepatnya dan dalam tempo yg sesingkat-singkatnya masyarakat sampai kapan harus menunggu…Di tunggu respon cepatnya
Beeuuhh bener bgt pak ahok, biar pns-pns itu gak bermalas-malasan lagi, pengalaman saya waktu berurusan dng dinas perumahan doc sudah bertahun-tahun tp ga ditindak lanjuti, untung aja ada pak ahok dan tim yang mau membantu saya. Terima kasih i love ahok
Seperti pencatatan kerja sebuah program di komputer kali yah?
.
Kalo ngga salah namanya, log-file.
.
Mungkin konsepnya :
a) skpd mencatat laporan tiap pekerjaannya (jenisnya, rutin, tambahan, dadakan, masih rencana) ke dalam logfile
.
Logfile ini kurang lebih mirip speedometer mobil, si penumpang tau kecepatan mobil secara real time. Penumpang mengetahui output mobil secara real time.
.
b) kemudian logfile ini diketahui team yang memudahkan team utk me-respon input warga
.
Team me-respon warga, entah akan, sudah, atau belum dikerjakan adalah urusan selanjutnya. Yang penting me-respon dulu.
.
Team juga punya pencatatan sendiri, untuk mengetahui, menelusuri, dan me-remind skpd kapan saja.
.
.
Dengan adanya logfile skpd ini, team mudah mengetahui jenis / kategori masukan / keluhan warga, dan me-respon sendiri dahulu, tanpa meng-interupsi konsentrasi kerja skpd terkait, misalnya, “Lobang di jalan Y sedang ditutup, hari sabtu ini selesai”, atau, “dana ABC akan turun 5 hari kemudian, Senin depan”, dst dst.
.
Kerja team sebagai buffer (penampung) antara warga dan skpd. Ada waktu tunggu dan respon.
.
Waktu tunggu, berguna bagi skpd supaya lebih konsen dalam bekerja.
Respon, berguna bagi warga utk mudah mengetahui informasi cepat.
.
Team juga menyerhanakan input-input warga, meng-kategorikan, menyusun berdasar skala prioritas misalnya normal, penting, segera, genting — normal = maksimum 30 hari kerja selesai, penting = maksimum 14 hari kerja selesai, segera = max 3 hari selesai, genting = sekarang diselesaikan — utk kemudahan bagi skpd terkait langsung mengetahui. Dan begitu juga jawaban kepada warga. Singkat jelas yang bukan jenis “curhat”.
.
.
Cuma konsep, ngga tau apa bener .. 😆 😀
http://travel.kompas.com/read/2013/12/26/1943052/Negeri.Ini.Sungguh.Punyamu.Nak
Negeri ini sungguh punya kita pak ahok. jutaan orang Indonesia percaya bahwa pak jokowi & pak ahok lah yang bisa menjadikan mimpi2 kami & anak-cucu kita jadi kenyataan.
Pak Ahok, pak Jokowi ini sepertinya ketipu 2 kali sama dinas PU, terlihat sebelum Gubernur melakukan peresmian normalisasi waduk Melati, jalan disekitar situ banyak yang rusak, begitu ada rencana peresmian langsung dikerjakan perbaikan siang malam hingga jadi mulus, padahal sbelumnya jalan itu nggak pernah mulus. Yang ke dua, waktu peresmian normalisasi, semua alat berat dikerahkan di waduk,kelihatan kerja,begitu Jokowi beringsut dari situ, semua alat di tarik lagi, sampai sekarang pun nggak ada tanda tanda dikerjakan…nggak tahu mana yang nipu ini…..
jika terbukti, sepertinya harus dilaporkan langsung ke Pak Jokowi Ahok.. kalo perlu direkam..untuk bukti.. jadi ketahuan nipunya dinas PU/Kontraktor?
Direkaaam broo…jangan hanya tulisan, harap maklum, jaman Fitnah gila gilaan saat ini….
pak Ahok, rupanya pak jokowi itu ke tipu sama Din PU, lihat saja, jalan di belakang Grand Indonesia itu sebelumnya nggak pernah mulus, banyak lubang, tetapi begitu dengar ada Jokowi meresmikan mulainya normalisasi waduk Melati, di kebut siang malam jadi mulus, dan Jokowi senang lihat jalan rapi mulus. yang kedua saat Gubernur launching normalisasi, waduk melati penuh dengan alat berat dan aktivitas, begitu Jokowi beringsut dari waduk melati,alat berat di tarik lagi…sampai sekarang tanpa aktivitas apapun…ini akibatnya tidak jelas siapa yang nipu atau siapa ketipu …
Ini contoh Lurah yang tidak blusukan sama sekali, Lurah Rawamangun.
Pak Ahok, tolong dibantu masalah yang ada di https://lapor.ukp.go.id/pengaduan/1177798/lingkungan-hidup-dan-penanganan-bencana/permasalahan-di-jl.rawamangun-muka-barat-yang-dijadikan-tps-sejak-des-2013.html
Pak Ahok, kenapa https://lapor.ukp.go.id dan http://www.jakarta.go.id/web/info-dari-warga sama sekali tidak ada tindak lanjutnya, semua laporan masyarakat hanya didisposisi dan terima kasih (sesudah itu diabaikan dan tidak ada tindak lanjut). Tolong dikontrol Pak Ahok.
Mengenai masalah yang ada diatas, saya sudah lapor ke lapor.ukp.go.id, jakarta.go.id, kirim e-mail ke ahokbtp@gmail.com, gubdki@gmail.com, tapi tetap tidak ada tindak lanjut. Ini bagaimana pak? bisa dibantu? Lurah yang jelas2 tidak kerja????