Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, perbaikan Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, yang ambles serta gorong-gorong di bawahnya menggunakan anggaran sewaktu-waktu dari Dinas Pekerjaan Umum Jakarta. “Pada dinas strategis, ada namanya anggaran sewaktu-waktu. Yang TB Simatupang, ya, pakai itu,” kata Jokowi ketika meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara, Rabu (15/1/2014) pagi.
Ruas Jalan TB Sumatupang ambles di saat proses pengesahan Rancangan APBD DKI 2014 masuk dalam tahap pembahasan akhir di DPRD DKI. Dengan demikian, sudah tidak mungkin lagi memasukkan dana perbaikan jalan tersebut ke dalam RAPBD yang tengah dalam pembahasan itu.
Jokowi akhirnya memutuskan untuk menggunakan dana sewaktu-waktu. Menurut Jokowi, anggaran sewaktu-waktu berbeda dari mata anggaran tak terduga. Anggaran tak terduga digunakan pada saat yang tak terduga, misalnya bencana alam. Adapun dana sewaktu-waktu adalah anggaran yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang tak terduga.
“Dana sewaktu-waktu ini, misalnya, ada jalan berlubang. Daripada nunggu tender lagi, langsung ditambal pakai anggaran ini,” ujarnya.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi, mengatakan anggaran sewaktu-waktu yang diistilahkan dengan dana swadaya infrastruktur tersebut sebesar Rp 20 miliar per suku dinas dan Rp 300 miliar di Dinas PU. Anggaran ini memang dapat digunakan untuk keperluan pembangunan infrastruktur yang mendesak.
“Anggaran sewaktu-waktu cuma ada di Dinas PU, dinas lainnya enggak punya. Karena, kan dinas tersebut strategis dalam urusan pembangunan,” ujar politikus Partai Gerindra tersebut.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan mengatakan masih berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum soal perbaikan jalan tersebut. Koordinasi dengan kementerian dilakukan karena jalan tersebut berada di bawah wewenang pemerintah pusat. Manggas belum dapat memprediksi berapa anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan tersebut.
Begitu mengetahui bahwa ruas jalan di seberang utara Gedung Nestle ambles hingga 50 cm, Senin (13/1/2014) malam, Jokowi langsung meninjau kondisi jalan itu pada Selasa keesokan harinya. Jokowi juga memerintahkan perbaikan jalan tersebut meskipun wewenang pemeliharaan berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. Jokowi juga menginginkan perbaikan gorong-gorong dan peninggian ruas jalan tersebut.
Puing-puing reruntuhan jalan menutupi gorong-gorong di bawah jalan. Aliran air dari permukiman di Kebagusan pun tidak dapat mengalir ke Kali Baru. Air meluap di jalan serta menutup arus lalu lintas.
Kini kendaraan dari Pasar Rebo menuju Pondok Indah dialihkan melalui Tol TB Simatupang dan jalan permukiman akibat banjir di jalan. Adapun kendaraan yang melintas di sisi seberang hanya diberlakukan satu kendaraan sehingga macet. [Kompas.com]
Wadduhh .. Kerjaan apaan sampe gorong-gorong bisa ambruk? Untung ngga terjadi kecelakaan..
.
.
Masukan kepada orang PU,
.
mumpung ambruk, mending bikin baru yang lebih kuat dan lebih lebar. Jangan tambal sulam lagi.
.
Kerjaan tambal sulam cuma untuk kondisi darurat dan kurang cocok untuk jangka panjangnya, yang tidak lama akan ambruk lagi.
.
Bongkar dan tarik baru kalo perlu.
.
Ambil alih aja kerjaan kalo lama dikerjakan sama-sama pusat. Koordinasi-koordinasi sampe kapan baru cepet dikerjakan?
.
Inisiatif aja, berani dikit, maju dulu, hitung-hitungan belakangan. Yang penting urusan besar ini cepet dikerjakan. Urusan PU di dki mesti pake sistem semi-koboy (darurat). Kasihan orang-orang kena melulu.
.
.
Juga rasanya gorong-gorong di seluruh dki perlu dicek fungsi dan kemampuan alirannya. Apakah sudah sempit, tersumbat, atau rusak. Sungai-sungai di depan mata aja sudah puluhan tahunan tidak pernah dikeruk, apalagi gorong-gorong di bawah tanah.
.
.
Kerjaan sebagai PU di jaman sekarang memang bikin stress, stress berat, karena warisan-warisan kerjaan masa lampau yang kurang beres. Oleh sebab itu, inisiatif aja, agresif dikit, maju dulu, hitungan belakangan, sebagai salah satu strategi untuk mengurangi stress. Orang-orang tidak tau kalo ada infrastruktur rusak pastinya akan menunjuk ke orang PU, mau PU pusat mau PU pemprov, sama-sama pake nama “PU”, orang tidak peduli. Yang pastinya lebih ke arah PU pemprov sih. Orang PU pusat begitu jauh sekali mana keliatan di depan mata..
.
.
Cuma masukan.. no hard feeling.. 😀 😀