Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan butuh tambahan tiga waduk di wilayah Jakarta Utara untuk menangani banjir Ibu Kota.
Lebarnya minimal setengah atau satu kali waduk Pluit yang memiliki luas 80 hektare untuk menampung saluran air sebelum dibuang ke laut.
Waduk tersebut layaknya sebuah baskom penampung air yang bisa disedot menggunakan pompa.
“Karena memang semua aliran dibuang ke utara, sedangkan utara di bawah laut sehingga perlu ada baskom-baskom yang perlu dikeringkan dengan pompa sehingga waktu air datang cukup ,” kata Ahok, Rabu (22/1/2014).
Penanganan seperti itu paling cepat membutuhkan waktu lima tahun. Kendala paling besar adalah membebaskan tanah yang secara otomatis bersinggungan langsung dengan masyarakat yang terkena proyek.
Tetapi kalau tidak melakukan pembangunan waduk, Jakarta tetap saja banjir.
Rencana pembangunan sodetan Ciliwung-Cisadane saja diperkirakan hanya mengurangi banjir Jakarta 40% artinya masih 60% banjir yang harus diselesaikan Pemprov DKI di wilayahnya sendiri. [Bisnis.com]
buat baskom bawah tanah aja
Saya sungguh heran pak Wagub. anda itu kan pemda. punya hak penuh untuk atur kiri kanan dengan segala pertimbangan masak. jadi warga2 yang tanahnya kena proyek tapi tidak setuju dibeli tanahnya, bisa selesaikan sekali untuk semuanya di pengadilan. atau sistem tukar guling tanah dsb. Atau, bikin baskom bawah tanah saja dengan pindahkan sementara para penduduk dengan uang sewa dari pemda. setelah waduk selesai, si pemilik tanah bisa balik lagi. atau, si pemilik jual tanahnya langsung ke pemda. Harusnya tidak makan waktu lebih dari 6 bulan ke 1 tahun maks. kecuali pemda DKI miskin jadi tidak punya duit. untuk kepentingan orang banyak, perlu gerak cepat pak. baiknya, ambil wilayah2 yang parah banjirnya pak untuk dibikin waduk.
sekarang ga bisa seperti itu mba grace.. kalau mau beli tanah di atas 1 ha harus ijin BPN, disinilah sumber masalahnya,, katanya ngurus nya aja butuh 260 hari,kecuali nyogok
Itukan kalo warga yang beli tanah warga lain mba Fanila. ini kan pemerintah langsung yang butuh. BPN dengan pemda kan sama. satu tubuh. masalahnya mau kerjakan atau tidak. Kalau pemerintah yang butuh, BPN pun dalam 1 minggu sudah beres kerja. sidang pengadilannya yang makan waktu karna harus dijadwal bila ada penolakan dari warga. makanya waktu 6 bulan s/d 1 tahun itu sudah maksimal sekali. Segalanya bisa beres dikerjakan asal serius nanganinya. Kalau perlu Presiden sendiri yang turun tangan perintahkan BPN & pengadilan untuk percepat segalanya dan monitor langsung 🙂
Atau pake beberapa (puluh? ratus?) reservoir plastik (sejenis gentong super gede biasanya warna biru)?
.
Diletakkan di atas tanah-tanah kosong milik pemda, (atau pinggiran sungai-sungai?) kemudian tiap-tiap gentong ini disambung pipa-pipa bawah tanah plus pompanya.
.
Jumlah gentong disesuaikan jumlah air di lokasi banjir.
.
Rasanya lebih mudah pengerjaan dan cepat, sambil mencari-cari pembebasan tanah-tanah untuk tempat tinggal si Madame Baskom 😆
Mau beresin banjir, mentak sana mentok sini..
.
Paling banter memaksimalkan sungai-sungai yang ada.
.
Misalnya, sebuah aliran sungai di dataran paling rendah, sepanjangnya dipasang tanggul-tanggul lebih tebal tinggi 2 meteran kemudian ditambah pintu air.
.
Kalo ada beberapa pintu air pintu air di sepanjang sungai-sungai mungkin bisa membantu.
.
Maksudnya air dari atas, “dipotong-potong” per pintu air pada beberapa sungai-sungai.
.
Kira-kira sebagai pengganti waduk deh cuma “waduk” ini di sungai.
.
Sambil mencari-cari lahan kosong untuk waduk-waduk tambahan. Atau kalo ada taman-taman milik pemda bisa difungsikan sebagai resepan air atau bikin kolam / waduk kecil di beberapa titik-titik rendah?
apa mungkin, dibawah taman2 jakarta,atau jalan2 jakarta yg memungkinkan dibuat box culvert yang dalam, yang dasarnya tetap tanah. lumayan untuk menampung air
Mengapa ide “deep tunnel” tidak dihidupkan lagi? Jika perlu bertahap. Pertama difungsikan sebagai penampung air saja. Tahap berikutnya baru dibuat fasilitas untuk jalan.
di tunggu pak ahok blusukan ke sekolah SMK 58 untuk memecat kepsek Ngatimin yang secara terang2an membuat peraturan pungli kepada peserta KJP sebesar 50 rebo yang katanya tidak wajib itu, kepsek semprul silakan diproses se segera mungkin
Ngomong memang gampang gan..
Teori memang gampang gan..
Coba terjun langsung gan..
Jangan komen doang gan..
salam Jakarta baru gan..
Normalisasi kali dan khusus Sodetan ke BKT sebaiknya proyeknya dibagikan ke beberapa kontaktor agar cepat selesai dlm 1 thn selesai,jgn tunggu banjir thn depan lagi biaya banjir jauh lebih besar kerugiannya.
harus dipercepat prosesnya apapun itu kalo dihitung” tahun ketahun kerugian bisa jadi mungkin lebih besar daripada biaya proses yang seharusnya dijalankan.
Sepertiny banjir Jakarta sudah mulai teratasi, semoga kedepannya lebih baik lagi. Apresiasi buat Bapak Bas
Dan di daerah lain justru banyak yang terlanda banjir. Bukti bahwa risiko banjir bukan hanya di Jakarta
salam tim relawan http://act.id/