Ahok.Org – Pelaksanaan electronic budgeting(e-budgeting) telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014. Banyak pandangan yang menyatakan pelaksanaan e-budgeting rawan kebocoran karena memungkinkan terjadinya kerja sama antar birokrat.
Mendengar isu tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjamin pelaksanaan e-budgeting dalam APBD DKI 2014 tidak rawan kebocoran. Karena pelaksanaannya akan diawasi secara ketat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI.
“Kan, yang pegang kita juga. Tetapi kita bisa kasih lihat masyarakat juga. Dengan e-budgeting kan tidak akan bisa ada yang nambah program atau ganti program seenaknya, karena sudah kita kunci,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (27/1).
Memang diakuinya, sebagus apa pun sistem yang diterapkan dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah, pasti akan ada celah untuk mencari kelemahan sistem tersebut. Namun, dia akan bertindak tegas kepada pejabat atau pegawai negeri sipil (PNS) DKI yang ketahuan melakukan kecurangan, maka akan langsung dipecat.
“Semuanya memungkinkanlah kalau ada kongkalikong birokrat. Kalau maling selalu cari lubang. Tetapi kalau ketahuan, ya kita pecat saja,” kata Ahok.
Tindakan pemecatan, menurutnya, merupakan langkah yang efektif untuk menimbulkan efek jera baik bagi pejabat maupun PNS di jajaran Pemprov DKI. Sehingga tidak akan ada lagi yang berani untuk melakukan kecurangan atau penyelewengan dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan daerah.
“Mesti ada yang dipecat. DKI ini belum ada yang dipecat. Kalau ada yang dipecat, pasti takut. Dipecat kan sama saja dipidanain. Itu saja solusinya. Biar ada efek jera,” tegasnya.
Pandangan berbeda diungkapkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana. Justru dia mempertanyakan sistem pengawasan yang diterapkan eksekutif melalui sistem e-budgeting. Karena kunci pengawasannya hanya dipegang oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Hal itu dinilainya tidak kredibel.
“Kalau mereka adalah pihak yang mengusulkan anggaran, masa mereka juga yang mengawasi. Kan mereka juga penyelenggara pengelolaan keuangan daerah. Bagaimana bisa menjamin tidak adanya kebocoran atau kecurangan,” kata pria yang akrab disapa Sani ini.
Dia menyarankan, lebih baik pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah DKI diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga auditor pemerintahan resmi. “Lebih baik libatkan BPK saja untuk pengawasannya. Mereka badan auditor resmi,” ujar Ahok. [Beritasatu.com]
Di lembaga DPRD Dki Jakarta, sebaiknya juga melibatkan KPK dan BPK ketika membahas anggaran…ini lebih krusial..
Setuju, dana hibah dan bansos naik jadi 5T karena ulah anggota DPRD??? Cek dan recheck. Kalau perlu diperiksa yang sudah dikeluarkan untuk tahun 2013.
Selama ada laporan pemakaian saya rasa e-budgeting selalu dapat dipantau setiap saat oleh KPK ataupun BPK, malah lebih mudah karena berupa data elektronik dan setahu saya hal ini diperbolehkan oleh Jokowi & Ahok. Dikunci bukan berarti tidak dapat dilihat ‘kan. Jika mencurigakan bisa langsung di follow up tidak tunggu sampai dananya habis.
Jadi pandangan DPRD rasanya tidak tepat dan mengada-ada. Takut dana hibah dikunci???
Saya setuju dengan dadang. Lrbih mending elektronik yang error daripada human error.
Kalo diawasi oleh BPK kan juga pengawasan manual oleh manusia. Yah manusia kan bisa di sogok.
Ah Pak Wagub. e-budgeting jelas2 lah bikin orang sulit untuk melakukan tindak korupsi walau tidak menutup kemungkinan masih ada celah2 yang bisa disusupin. tapi setidaknya, ngerampok uang negara itu harus lebih super canggih lagi hehehe… siip pak Ahok. ide briliant itu pak ! 🙂
Betul… nah otak anggota2 dprd DKI kita ada nga levelnya se brilliant gitu? Disangsikan, wong pikirannya yg ada cuma korupsi
Yg mengusulkan pengawasan e budgeting diserahkan ke BPK , ahok atau sani?. Agak membingungkan alinea terakhir..
Bisa saja diserahkan ke selain Gub n wagub, tetapi dia harus punya rekam jejak, berani membuka seluruh harta dan asal usul hartanya..
Kenapa ya saya pribadi lebih setuju jika pengawasan dilakukan oleh jokowi ahok, dibandingankan di serahkan ke BPK (instansi resmi)
Namanya E-budgeting,suatu sistem komputerisasi yang semuanya pasti tersimpan dalam database. Siapapun yang merubah, menambah atau mengurangi pasti akan diketahui. Apalagi yang pegang kendali cuma Gubernur dan Wagub dan kalau memang sesuatu hal yang terjadi malah lebih mudah diminta pertanggungjawabannya.
Buktinya bisa dijalankan di Surabaya.
DPRD DKI JAKARTA cuma mencari alasan saja, alasan Tidak Masuk Akal.
saya setuju dengan menggunakan e-budgeting karena langsug bisa di kontrol, disamping itu kpk dan bpk langsung juga mengontrol setiap anggaran yang digunakan harus tepat sasaran sesuai dengan program dan perencanaan yang sudah disusun.