Ahok.Org – Upaya Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) melakukan normalisasi Ciliwung saat ini berjalan lambat. Pasalnya, pekerjaan masih terkendala dengan keberadaan rumah-rumah warga di bantaran sungai. Karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk merelokasi warga di bantaran Sungai Ciliwung. Selama ini keberadaan warga tersebut membuat normalisasi sungai jadi terhambat. Bahkan, sejak dilakukan groundbreaking pada 23 Desember 2013 lalu, pekerjaan baru menyelesaikan 150-200 meter saja.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), T Iskandar mengatakan, pihaknya terus mendorong Pemprov DKI Jakarta segera melakukan relokasi warga di bantaran Sungai Ciliwung. “Kita sudah groundbreaking pada 23 Desember lalu, tapi memang masih ada warga yang harus direlokasi. Kita minta secepatnya direlokasi,” kata Iskandar, usai rapat di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (28/1).
Salah satu warga yang harus direlokasi yakni warga Kampung Pulo, Jakarta Timur. Pemprov diberi kewenangan untuk melakukan relokasi. Sementara untuk pekerjaan fisik dilakukan oleh Kementerian PU dalam hal ini BBWSCC. “Pemprov yang akan lakukan teknis relokasi. Kami hanya mengerjakan fisik saja,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi eksisting saat ini lebar sungai hanya 20-30 meter saja. Nantinya akan dilebarkan menjadi 50 meter, ditambah dengan jalan inspeksi di sisi kanan dan kiri selebar 7,5 meter. “Jadi totalnya akan selebar 65 meter, tapi sekarang masih banyak warganya, harus direlokasi dulu,” jelasnya.
Normalisasi akan dilakukan sepanjang 19 kilometer dari Tol TB Simatupang sampai dengan Manggarai. Sementara pekerjaan pengerukan dilakukan di titik yang tidak memerlukan pembebasan lahan, seperti di Condet. Selama satu bulan pekerjaan, ia menyebut baru 150-200 meter yang telah diturap.
“Kita sekarang lakukan pengerukan dan pembangunan turap di lokasi yang bisa dikerjakan dulu. Baru satu bulan pelaksanaan, di hulu Jembatan Casablanca sekitar 150-200 meter sudah dipasang turap. Kemudian lokasi lain yang sedang dikerjakan juga di sekitar belakang Rindam Condet,” ucapnya.
Selama banjir, pihaknya menghentikan proyek yang menelan anggaran hingga Rp 1,18 triliun tersebut. Sebab, tinggi muka air di Ciliwung tidak memungkinkan untuk dilakukan pekerjaan. Selain mempertimbangkan keselamatan petugas, alat berat juga harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. Dijadwalkan normalisasi Sungai Ciliwung ini rampung pada 2016 mendatang.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan, pihaknya telah meminta Walikota Jakarta Timur, HR Krisdianto, untuk melakukan pendataan dan sosialisasi kepada warga. Sehingga relokasi bisa segera dilakukan. Terlebih rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk warga telah siap di tiga lokasi yakni, di Cipinang Besar Selatan (Cibesel), Komarudin, dan Jatinegara Kaum.
“Sekarang sudah kita instruksikan agar dilakukan pendataan. Nanti dari situ baru kelihatan berapa warga yang akan direlokasi. Kalau rusunnya sudah siap semua, ada di Cibesel, Komarudin, dan Jatinegara,” kata Jokowi. [Beritajakarta]
Pemda DKI sebaiknya memilah penghuni bantaran kali dan waduk sebab banyak warga (pegawai)tsb sdh mampu untuk beli/kontak rumah dan bahkan sdh punya rumah diluar bantaran kali/waduk,bagi warga tsb langsung digusur saja,jgn diberikan tempat/relokasi rusun,apalagi raja2 kontrakan bantaran kali/waduk diseret saja ke pengadilan.Bravo Ahok
Heran apa saja yg dilakukan GUBERNUR2 yang lalu ya?JAKARTA kaya, kok gak dr dulu2 bikinin RUSUN u/ warganya? Kok lemah takut gusur warga krn takut dibilang melanggar HAM gitu?Klo membiarkan warga kebanjiran tiap tahun apa itu tdk lebih kejam dari pelanggaran HAM? Itu lagi Pak YOS, kok bisa2nya ngeluarin izin mendirikan bangunan di jalur hijau hanya u/ meningkatkan income daerah?Yang penting sekarang kelihatan siapa yang kerja siapa yg tidak.Jadi yg koar2 ngejelekin Pak JOKOWI dan Pak AHOK sdh kelihatan orangnya spt apa.
Karena tiap tahun banjir dianggap bencana, pdhal mereka yg dibantaran kali yg cari masalah sendiri…berani tinggal disitu ya..jgn teriak-teriak minta bantuan…
Saya cuma mau tanya…”Kapan Jokowi-Ahok normalisasi kali sunter yg berada di sekitar cempaka mas arah kekemayoran..Seperti diketahui kali ini adalah pembatas jakarta pusat dengan jakarta utara akan tetapi saat ini hanya d wilayah jakarta utara saja yg terdapat jalan sementara d wilayah jakarta pusat tidak ada;yg ada hanya rumah2 tanpa ijin jelas berdiri dan menjadi penyebab kesemberawutan kota..Jalan yg saat ini hanya 1 diwilayah jakarta utara jg tidak lagi mampu menampung kendaraan yg lewat dan sering membuat macet..
sekian,terima kasih