Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengklaim telah menghentikan kerja sama dengan swasta dalam pengelolaan sampah kelurahan dan kecamatan. Lurah dan camat harus terus mengetahui wilayah mana yang penuh dengan sampah.
Basuki mengatakan, lurah dan camat harus dapat melaporkan kepada wali kota tentang kondisi pengelolaan sampah setempat. Informasi itu kemudian diteruskan ke Dinas Kebersihan DKI. Menurut Basuki, setiap RW seharusnya memiliki satu tempat pembuangan sementara (TPS) dan banyak tong sampah.
“Pernah lihat tong sampah bagus enggak di DKI? Nah, itu barang sekarang pada ke mana? Jadi, terlalu banyak siluman yang harus dicari,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (20/2/2014).
Oleh karena itu, Basuki meminta kepada Kepala Dinas Kebersihan Ediningtyas Saptastri untuk mengkaji pengelolaan sampah di tiap kelurahan. Kajian itu meliputi perhitungan jumlah perjalanan truk untuk mengangkut semua sampah di kelurahan. Apabila jumlah truk sampah milik Pemprov DKI kurang, maka dapat menyewa dengan mengusulkan dalam e-catalogue dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
Penghentian kerja sama dengan swasta di tingkat kelurahan dan kecamatan ini dilakukan dengan melihat fakta masih banyak tumpukan sampah di Ibu Kota. Saat masih bekerja sama dengan swasta, di tiap kelurahan ada petugas kebersihan yang bersiaga.
“Waktu saya tanya, kok bisa banyak sampah menumpuk? Dinasnya bilang truk sampah kita kurang. Lho kalau truk sampah kurang, memang cleaning service-nya gimana? Makanya kita putuskan kerja sama dengan swasta,” kata Basuki.
Sejak Januari 2014, Pemprov DKI Jakarta telah menghentikan kerja sama pengangkutan sampah dengan swasta. Alasannya, selain merugikan keuangan Pemprov DKI, juga ada rencana untuk meremajakan 600-an kendaraan operasional angkutan sampah yang sudah tidak laik jalan.
Hingga saat ini Dinas Kebersihan baru berhasil meremajakan 107 kendaraan operasional angkutan sampah dari total sekitar 700 unit kendaraan yang sudah tua dan tak layak operasi, Pemprov DKI tetap akan memaksakan pengangkutan sampah dengan sistem swakelola.
Basuki mengatakan, banyak laporan dari warga melalui pesan singkat kepadanya tentang adanya penumpukan sampah. Laporan itu dilanjutkan kepada Kepala Dinas Kebersihan DKI Ediningtyas Saptastri dan Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji yang baru tujuh hari dilantik.
“Kalau sudah 2-3 bulan (sampah) masih menumpuk, pecat lagi saja kepala dinas sama wakilnya,” kata Basuki.
Meskipun Basuki menyatakan akan memutus semua rekanan swasta dalam pengangkutan sampah di Jakarta, Pemprov DKI tetap menganggarkan biaya pengangkutan sampah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014. Total anggaran yang dialokasikan untuk menangani sampah sebanyak Rp 447 miliar. Anggaran di 42 kecamatan tersebut bervariasi, mulai dari Rp 5 miliar hingga Rp 23 miliar. [Kompas.com]
Itu yg 51 Truck dari Perpit sdh diserahkan belum trucknya ?
ya blm la… kan soalnya msi dlm tahap pembuatan dr dealer.krg lbh makan waktu1-2 bln kl gak salah.seperti halnya kita beli mbl box aja. kita tdk bs main byr n lgs bawa pulang. kecuali situ mau bawa plg mbl/truk nya dalam keadaan cuma mesin n sasis. sebab tuk model dumptruk ato pun mbl box nya hrs di order di kasoseri. beda nya kl mbl box bs sgt cepat krn sudah distok bnyk. sdgkan tuk truk khusus yg muatannya bs bervariasi mk sgt kecil pd mau stok.
pak Ahok, kontrolnya harus yang kuat. Pengalaman pengadaan bus Cina karatan jangan sampai terulang lagi. Kerja itu yang serius dong pak Ahok. Malah jadi kacau begini pak Ahok. Mana daya kontrol pak Ahok seperti ketika marah-marah di DInas PU? Kalau begini sih, sama juga bluffing doang.
kalo tanggungjawab kerjaannya masing-masing ya susah. misalkan tong sampah yg tanggungjawab dinas kebersihan sedangkan lurah tidak mau ikut campur/bersinergi ya susah. lurah harus mau turun dan mengawasi juga. misalkan taman-taman kalo diserahkan ke dinas pertamanan ya sudah lurahnya juga gak mau tahu dan gak mau urusin ya gimana tamannya mau bagus karena mereka cuma mau taunya urusan mereka sendiri-sendiri.jadi mereka ya sudah sebatas kerjaan mereka aja dan gak ada inisiatif untuk bekerjasama dan itulah yg terjadi sekarang ini.
@gunawan: pengadaan bus karatan cina itu tanggung jawab siapa? Jangan bilang tanggun jawab kepala dina perhubungan. Ingat! Pengadaan bus-bus tersebut merupakan bagian dari kampanye pilkada jokowi ahok di tahun 2012.
Jadi, jangan lepas tangan begitu saja. Itu namanya, kalau ada prestasi, kredit buat jokowi ahok, kalau ada kesalahan, kredit buat bawahan. Nggak bisa begitu.
Jokowi-Ahok nyuruhnya beli bus yg sdh punya merk, trnyata yg dibeli bus bekas dari china, bgmana bisa begitu? Tentu akan diselidiki, dan anda jgn jadi orang bebal yg bisanya menebar kebencian/fitnah dikemas dgn kata2 spt kritikan, tunjukan niat baik, identitas jelas ke balai kota, ajukan tuduhan anda, dan siap tanggungjawab jk kagak benar….
Gak usah lu koar2, pak Jokowi – Ahok sdh sangat sadar apa jdnya jk mrk korup atau kagak bener.
Nyuruh saja itu jangan cuma pakai lisan. Periksa juga dokumen perjanjian dan pembelian. Semua aspek legal dicek. Jadi, bukan cuma sekedar suruh-suruh saja. Suruh bawahan secara lisan itu nggak ada kekuatan hukumnya. Hanya tulisan bermaterei bertanda tangan yang ada kekuatan hukumnya
Nungguin pengaspalan jalan aja sempat dan bisa, nungguin tukang ngecat tanah abang Blok G aja bisa, kenapa urusan pengadaan bus malah lepas, ini sangat konyol.
Setuju…tentu akan diselidiki, bus2 yg datang ini, atas dasar apa dipesan.
Sebenarnya bus2 yg lalu, sebelum mrk jadi gubernur dan wagub, buatan mana ya? dan apakah brg baru jg?
Penasaran juga sejarah nya bus TJ ini….
Pak Ahok, buat terobosan hukum, kerjasama dgn lembaga hukum, korupsi adalah kejahatan luarbiasa! Rumuskan hukum baru sbg dasar memaksa para siluman itu, harus menampakan diri….karena korupsi itu tetaplah kejahatan yg meninggalkan jejak, bisa di trace.
Tinggal penegak hukum yg mau buang energi dan waktu menelusuri semua jejak siluman, atau duduk tenang membiarkn siluman siluman itu terpaksa muncul, dgn ultimatum tegas jk sampe kebongkar, langsung penalti….dead sentence kalo perlu…..
korupsi bukan hanya mark up anggaran, tetapi penurunan kualitas juga termasuk korupsi
kl tuk mark up si setuju tu. tp kl tuk penurun kualitas sgt tdk bs de. soalnya itu kan tergantung suplay n demam nya. jd hrs pinter2 dlm memilih brg. jadi yg hrs nya patokan adalah jaminan purna jual n garansi yg diberikan. apa lagi yg jenis elektroknik atopun yg mengandung mesin, tak ada yg bs menjamin 100% bagus. bahkan sampe merk terkenal aja bs kena. mk nya after sales n garansi yg hrs di perhatikan.
cth plg sederhana aja ya handphone. 1merk yg sama tp bed garansi aja bs beda harga. jd apa kah itu bs di kategorikan penurunan kwalitas n sebuah tindakan korupsi..? kan tdk.jd ya semua di balikin ke konsumen.
hehehe… bung Edy. sebenarnya, mark up anggaran dan penurunan kualitas barang tidak beda sama sekali. kalau korupsi mark up = harga pembeliaan diatas harga pasar. tapi penurunan kwalitas barang = kwalitas barang yang dijual dikasih harga yang sama dengan kwalitas barang merek2 bermutu yang terkenal, tetapi pasar tidak berminat untuk membeli di harga tsb kecuali hanya pemprov DKI saja satu2nya yang jadi konsumen pembeli di harga tsb. Kalau pasar tidak berminat, maka harga barang harusnya jatuh terjun bebas alias produk gagal. jual obral. nah, kenapa pemprov DKI harus bayar mahal di harga tinggi bila bisa beli dengan harga obral ? Tidak beda kan… sama2 kategori korupsi. 😀
Point-nya disini adalah pemprov DKI melakukan pembelian memakai uang negara, bukan uang pribadi karna pemprov DKI musti minta ijin dahulu kepada negara. Kalau pakai dana CSR bukan dari APBD untuk membelinya, tidak akan disebut tindak korupsi tapi kebodohan saja karna bisa ditipu mentah2.
saya kasi saran saja.kalau mau beli mobil langsung pesan sama pabrik saja .panggil orang perusahan datang dan bicara sama dia.jangan lewat pihak ketiga.saya pasti pasti tidak kecewa.