Rusun Pemprov Diincar karena Apartemen Mahal

5
217

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga, banyaknya warga kelas menengah atas menempati rumah susun milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena harga apartemen terlalu mahal. Belum lagi biaya pelayanan yang minimal mencapai Rp 1 juta per bulan.

Hal itu dikatakannya menanggapi laporan sejumlah penghuni ilegal rusun Pinus Elok, Cakung, Jakarta Timur, membayar Rp 80 juta kepada pengelola sehingga bisa yang bisa mendapatkan unit rusun.

“Sekarang harga apartemen di Jakarta paling murah Rp 300-500 juta. Belum lagi biaya service charge paling murah sebulan Rp 1 juta. Dibandingkan rusun pemerintah yang sudah disubsidi, jelas jauh. Rusun kita cuma ratusan ribu, ya jelas lebih mau rusun kita,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (6/5/2014).

Selain itu, pria yang akrab disapa Ahok ini menduga, rusun nantinya akan dimodifikasi oleh warga penghuni ilegal dengan membuat tampilan layaknya apartemen. Misalnya dengan memasang pendingin ruangan, dan hiasan dinding. “Pasang AC 1 PK, pasang wallpaper, jadi itu apartemen,” ucapnya.

Sebelumnya, Basuki mengaku tak akan memproses laporan sejumlah warga penghuni ilegal rusun yang yang terancam diusir pada akhir pekan ini. Padahal, mereka mengaku telah membayar uang sebesar Rp 80 juta kepada oknum pengelola rusun.

Menurut Basuki, hal itu dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada warga menengah ke atas agar tidak mencoba-coba menempati rusun yang peruntukannya ditujukan untuk warga bantaran kali dan waduk itu.

Basuki juga mengaku tak akan menindak jika ada anak buahnya yang terlibat. Namun ia mempersilakan kepada warga yang menjadi korban penipuan, jika ingin membawanya ke ranah hukum.

“Biarin mereka yang tuntut. Jangan nyuruh gue, enak aja, susahnya nyari gua. Waktu enak, diam-diam. Padahal saya sudah suruh jangan beli rusun,” ujarnya. [Kompas.com]

5 COMMENTS

    • apa gerangan sih “hebat”nya jabatan dki (mungkin maksudnya dki-1 n 2), sampai-sampai “berhasil selesaikan dki, jadi presiden sangat mudah”? (emangnya selesaikan daerah lain/jabatan-2 lain tidak berefek sama? tegasnya kan track-record/t-r; t-r baik, semua jalan terbuka, t-r ambles, semua jalan buntu);
      .
      kalau memang demikian, maka “selesaikan dki” bisa-bisa jadi filter utama jabatan ri-1/2(?), kalau jawabannya iya, maka ini terobosan baru yg luar biasa; n saat ini yg ada ya cuman bang foke, bang supriyanto n bang yos!! simplifikasi yg wah!!
      .
      ini kesimpulan saya dengan menuruti alur logika bro doko.
      .
      rasanya kok tidak pas ya, lantas saya yang naif, or logika yang saya ikuti yang aneh? bingung saya, bapak-2, ibu-2, sdr-2 tolong saya dong.
      .
      salam,

    • Secara etika dan komitmen yang sudah disampaikan oleh pak Jokowi di Tennis Indoor Senayan dengan menyatakan bahwa pak Jokowi akan membenahi jakarta dalam 5 tahun, maka tentu saja harus menuruti janjinya. Tidak asal umbar janji terus dilanggar begitu saja. Pak Jokowi itu gubernur jakarta 1 periode full 5 tahun, bukan gubernur kutu loncat jadi nyapres.

  1. Situasi dan kondisi terakhir yg menentukan pak Jokowi mau selesaikan persoalan bangsa lewat DKI-1 atau RI-1, itu pilihan sulit yg hrs diambil!
    Sebaiknya warga mendukung apa yg terbaik pilihan pak Jokowi, jgn hiraukan pendapat partai-partai…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here