BTP Cari Tahu Soal Uang Tip Konsultan Kampung Deret

6
246

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purmama mengaku belum mengetahui perihal uang tip jasa konsultan di Kampung Deret Pisangan Timur, Jakarta Timur. Namun, ia berjanji akan segera mengecek informasi tersebut untuk segera ditindaklanjuti.

“Aku belum tahu, mesti cek dulu itu. Mungkin pakai konsultan lebih cepat kan, makanya kita mau selidiki dulu,” katanya di Balaikota Jakarta, Senin (10/3/2014).

Basuki menerangkan, selama ini Pemerintah Provinsi DKI tidak pernah terlibat langsung dalam proses pembangunan, termasuk menyediakan jasa konsultan.

Hal itu sesuai dengan mekanisme pembangunan kampung deret yang diterapkan selama ini, yakni uang pembangunan disalurkan langsung melalui seorang warga yang ditunjuk sebagai koordinator. Kemudian, uang tersebut dikelola sendiri oleh masyarakat.

“Jasa konsultan tidak dibayar Pemprov karena kan hibah. Tapi saya mesti cek dulu. Selama ini kan kita hibahkan ke masyarakat, masyarakat yang kelola bareng-bareng. Mungkin mereka butuh konsultan, mereka patungan bareng. Tapi ini musti dicek,” tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah warga penerima program kampung deret di RW 015 Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakart Timur, diminta membayar tip untuk konsultan kampung deret sebesar dua persen dari uang renovasi rumah yang diterima.

Umumnya warga yang takut dana renovasi rumah tak cair memberikan tip itu. Namun, ada pula yang menolak. Akan tetapi, dengan alasan tenggang rasa dan faktor intimidasi, umumnya warga enggan mengungkapkan secara terbuka soal kutipan.

Hanya beberapa warga yang bersedia mengungkapkannya karena dana renovasi rumah yang diterima juga sangat terbatas.

Warga menyebutkan bahwa sekelompok orang yang meminta bayaran tip itu adalah dari konsultan kampung deret di Kelurahan Pisangan Timur, yaitu PT Ambara Puspita. Hanya saja, sekelompok orang itu turut dibantu ketua kelompok koordinator kampung deret yang juga warga setempat. [Kompas.com]

6 COMMENTS

  1. Dear pak Jokowi dan pak Ahok,
    Saya lihat bahwa Bpk2 ini sungguh2 sudah dipermalukan oleh bawahan-bawahan anda, menurut saya ini karena tidak ada ketegasan untuk memecat langsung oknum2 yang bermasalah dan dibiarkan terus menerus sehingga masyarakat akan melihat omongan2 dan harapan2 Bpk tidak pernah terwujud sehingga integritas Bpk2 dipertaruhkan, Ayo pak sikat bawahan2 seperti itu, ini sudah sangat kronis jadi musti ada shock therapy yang kuat agar bisa berubah. Salam Jakarta Baru

  2. kalau cuma sekedar patungan utk nyewa jasa konsultan dan dikenai tip 2 persen asal warga pd setuju ya nggk masalah toh dana kampung deret udh dihibahkan semua ke warga lewat koordinator dr warga sendiri tp jd masalah klo ada warga yg nggk mau pk konsultan atau cuma sekedar mempertanyakan peran konsultan ttp dipaksa patungan atau diintimidasi itu yg nggk beres disini klo ada apa2 sama duit yg udh dihibahkan sm warga koordinatornya yg musti pertama kali dimintai pertanggung jawaban nggk menutup kemungkinan juga unsur preman ikut masuk menggoroti dana hibahnya yg jelas koordinatornya yg punya tanggung jwb terbesar krn ini menyangkut uang,ingat korupsi/maling dana bisa terjadi jg pd oknum masyarakat harus terus diaudit itu

  3. 2% dari uang renovasi yang diterima adalah sangat kecil jumlahnya untuk jasa konsultan. kan tujuannya baik supaya smuanya teratur baik dan fungsi maksimal. tapi kalau warganya begitu pelit dan cuman mau untung sendiri, tidak tahu terima kasih, ya sudah. ngapain diurusin orang kayak gitu Pak Ahok. suruh saja tuntut ke pengadilan bila nga suka 🙂

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here