Ahok.Org – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan apresiasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI terkait peningkatan pendapatan pajak dalam beberapa tahun terakhir ini. Saat ini DKI dinilai berhasil mendongkrak pendapatan negara dalam sektor pajak sebesar 40 persen.
Menteri Keuangan RI, Chatib Basri mengatakan, beberapa tahun terakhir ini pendapatan negara dari sektor pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kenaikan tersebut berangkat dari angka 30 persen menjadi 72 persen dari sektor penerimaan pajak migas dan non migas.
“Dalam beberapa tahun ini Pemprov DKI berhasil meningkatkan penerimaan pendapatan sektor pajak empat puluh persen. Terutama selama masa Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta”, ujar Chatib Basri di Balaikota, Senin (17/3).
Namun, ia mengatakan kenaikan angka tersebut masih jauh dari target yang diharapkan, karena masih banyaknya potensi pajak di DKI yang belum dioptimalisasikan.
Sektor-sektor yang belum optimal, lanjutnya, antara lain ialah pada wajib pajak Pribadi dan badan terutama dalam hal pajak atas properti, tanah, dan pembelian mobil-mobil mewah. Chatib menambahkan, pendapatan pajak tidak lagi bisa bertumpu kepada komoditi pertanian dan pertambangan yang notabene dijadikan sebagai sektor andalan dalam penerimaan pajak.
Ia juga mengakui dalam penarikan pajak pihaknya kekurangan tenaga profesional pemungutan pajak. Saat ini pihaknya hanya mempunyai 33.000 ribu tenaga profesional dari 66.000 yang dibutuhkan.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, optimis ke depan DKI akan berhasil mencapai angka 100 persen dalam menarik pajak di ibu kota. “Nanti kita akan tekankan pajak bagi para wajib pajak dengan cara menyesuaikan data yang kita peroleh dengan data yang diperoleh Ditjen Pajak,” tandasnya. [Beritajakarta]
Yth pak Gubernur & Wagub,sayapembayar pajak yang taat sesuai dengan peraturan dan pendapatan.Namun mengurus surat akta pribadi di DKI ini sangat sulit bila tidak ada uang pelicinnya dan saya sedang mengurus surat akta pribadi yang mana sampai saat ini tidak ada kejelasan kapan waktu selesainya padahal pada website pemprov DKI jelas tertulis lamanya waktu penyelesaiannya.Saya sebagai pembayar pajak sangat kecewa dengan pelayanan pemprov DKI dan mau sampai kapan kami warga DKI menunggu perubahan kinerja pegawai pemprov DKI yang dibawah pimpinan pak GUB & Wagub.Mungkin sebagian warga DKI sudah muak dengan kinerja mereka dan malah mereka tidak ada rasa takutnya untuk tetap memungut uang pungli,justru bagi mereka sangat tidak wajar bila ada pelayanan publik yang gratis dari pungli dan kecenderungannya mereka menolak bila memberi pelayanan yang gratis sesuai peraturan.(Apa yang saya sampaikan sesuai dengan pengalaman pribadi yang mana sampai saat ini belum ada kejelasan kapan selesainya surat akta pribadi tsb)
Padahal kami sebagai pembayar pajak BERHAK menerima pelayan publik yang prima dan maksimal sesuai ketentuan UU.Kami berharap ada pemecatan langsung terhadap PNS pemprov DKI yang kedapatan meminta pungli dan bagi yang tidak melayani sesuai peraturan yang berlaku.
Beli hidden camera, rekam perilaku oknumnya, laporkan…
Atau menurut saya, bawa berkas2nya ke balai kota, adukan…disana kan ada tempat mengadu…
Yg spt ini, oknum2 yg tdk mau berubah, merusak tatanan pegawai yg lain, dgn gaya hidup yg lbh mewah dgn uang haram pastinya, bisa menyeret pegawai yg ingin kerja benar ke perilaku konsumtif dan tdk benar! Harus ditendang dari system PNS.
Negara/Pemda tidak hanya melulu berpikiran memungut pajak saja dari rakyat tetapi harus juga ada insentif/feedback yg bisa diberikan kepada pembayar pajak. misalnya fasilitas kesehatan/pendidikan yg murah dan kesejahteraan bagi pembayar pajak misalnya berapa persen dari pajak yg dibayar disisihkan juga utk asuransi kesehatan dll bagi wajib pajak. hasil pajak yg dipungut juga tidak dikorupsi. jadi pemerintah juga harus membuat bagaimana caranya rakyat mau bayar pajak tapi tidak dengan harus selalu ditekan ataupun dipaksa dan dicari-cari kesalahannya. dan sebagai sumber penerimaan negara harusnya negara juga dapat memaksimalkan penerimaan seperti sumber daya alam kita yg masih banyak dikuasai oleh pihak asing.
Bhajingan ya… di pimpim setahun aja bisa naik begitu banyak… triliun lagi….emang bhajingannnn sekalii gubernur2 yang dulu…cocok sekali kalo Indonesia di pimpin Jokowi, ibukotanya dipimpin BTP….. Istimewa
amit-amit jabang bayi….padahal senengane mik blusukan tiba’e nggawa pajak gerobakan…
woo Jokowi pancen mbetha-wi
awak sikil uga unda-undi hi3x