Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa ada peraturan daerah yang mengatur bahwa kendaraan umum, kendaraan dinas, dan kendaraan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak diharuskan menggunaan bahan bakar gas (BBG). Tetapi yang lebih penting, kata dia, bahan bakar yang digunakan adalah bahan bakar yang ramah lingkungan.
“Ya kan ada Perda transportasi yang baru disahkan 30 Desember yang lalu mengatakan berbahan bakar ramah lingkungan, jadi tidak harus gas,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (2/4/2014). Karena itu, Basuki menilai sudah selayaknya peraturan penggunaan kendaraan umum, kendaraan dinas, dan kendaraan operasional, mengacu pada Perda tersebut.
Pasalnya, selain masih terbatasnya jumlah SPBG di Jakarta, saat ini sudah banyak bahan bakar non-gas yang ramah lingkungan, salah satunya adalah solar yang telah lulus Euro.III. Karena itu, ia heran apabila Plt Sekretaris Daerah DKI DKI Wiriyatmoko masih bersikukuh menggunakan Perda 2005 yang harus mewajibkan penggunaan gas.
“Masalahnya memang ada di Perda yang satu lagi itu. Jadi, yang berkuasa tuh siapa? Sekda lho. Makanya aku desak Plt Sekda diganti sajalah,” tukasnya.
Seperti diberitakan, Basuki menyesalkan sikap Wiriyatmoko yang dinilainya telah menghambat proses penyerahan bus pemberian swasta. Moko (panggilan Wiriyatmoko) sendiri berdalih, bus-bus pemberian pihak swasta tidak menggunakan bahan bakar gas.
Sementara itu, Basuki berujar, Moko tidak konsisten dalam menegakkan peraturan karena mobil dinasnya, termasuk mobil-mobil dinas pejabat Pemprov yang lain, masih menggunakan bahan bakar solar. [Kompas.com]
tumben dprd gak ngusulkan rapat buat merubah perda, pada sibuk kampanye atau pada muka tebal yah
Koq masih pake Perda 2005, sekarang sudah tahun 2014. Kapan bisa majunya kalo kayak begini.
Sebelum 2010, Pemerintah Perth Australia membeli gas bus dari Mercedes Benz. Dalam 5 tahun ada 15 bus terbakar dan Pemerintah lagi menuntut Mercedes Benz.
Tahun 2010, Pemerintah membeli Volvo bus – setengah dengan bahan bakar gas dan setengah dengan bahan bakar solar (diesel).
Tahun 2013, Pemerintah beralih ke Volvo hybrid bus(solar+electric).
Di setiap bus depot ada pengisian bahan bakar dan service maintenance. Jadi intinya lebih efficient.
Pak JB
Tolong disosialisaikan ke Teman Teman
Kl lain kali buat PERDA jgn pakai asumsi kalau yg menyangkut kepentingan banyak Publik
seperti Bus Trasn Jakarta dll
Saya baca di mass media mudah mudahan gak salah ,ada anggota wakil rakyat bilang karena dulu kita ASUMSI kan BBG tersedia
Sayang juga ya sekolah tinggi tinggi ,ngomong asal ngomong, terkecuali emang KakeK Nenek nya sudah punya statsiun BBG .
Tahun 2014 akan menjadi tahun untuk mengatakan “Say good bye” to orang orang yg jelimet dan Hypocrate
NKRI pasti akan maju pesat.
LEBIH BAIK PERDA NO 2 TH 2005 ITU DIBATALKAN SAJA, KARENA SDH TERBUKTI SAMPAI 9 TH PEMERINTAH PUSAT TDK SANGGUP MENYEDIAKAN SPBG YG CUKUP DI DKI. TERBITKAN LAGI PERDA BARU TH 2014 YG MEMBOLEHKAN KENDARAAN UMUM DAN OPERASIONAL PEMDA DKI MEMAKAI BBM, GAS, LISTRIK DEMI ASAS MANFAAT RAKYAT BANYAK.
Bila perda 2005 yg mau diubah, DPRD nya sudah expired, kenapa pak Jokowi menggantung putusan mencopot PNS bawahan yg ga ada manfaat buat rakyat…jangan sampai kebiasaan menggantung putusan mengamputasi penyakut kronis…berlanjut dijenjang keoresidenan…
DPRD kan kerjanya tugasnya mensahkan atau menolak segala rencana yang diajukan Gubernur DKI. Tanggung jawab Gubernur DKI untuk memastikan tidak ada perda yang tumpang tindih seperti perda no.2/2005 tidak dibatalkan saat membuat perda transportasi tgl. 30 desember kemarin. apakah perdanya bicara hal yang sama atau beda topik bahasan, yang jelas itu kelalaian dan ketidakprofesionalan kerja dari pak Gubernur DKI dan staff-nya.
–
Maklum… ikutan kampanye sih jadi pikiran dan prioritas terpecah2. error mulu deh.
Harusnya wewenang untuk memecat PNS juga dimiliki oleh Wagub jadi kalo Gub berhalangan karena kampanye Wagub bisa tetap memecat PNS Nakal
Dear pak Ahok tolong minta pak Jokowi pecat pak Wiriyatmoko dan pak Muhammad Akbar kadishub yang baru
Oya pak , tolong buatkan aja sistem prabayar rp150.000 – rp200.000 unlimited pergi pulang untuk bus TJ, kopaja, metro mini, mikrolet, Kereta Api, Kapal Laut.
Tolong tambah koridor BusWay TJ. Hingga kini baru ada 12 koridor BusWay TJ dari 15 koridor yang direncanakan.
Tolong pak Jokowi dan pak Ahok perintahkan 5 walikota Jakarta untuk kebut pengerjaan 3 koridor BusWay TJ.
5 walikota Jakarta ga ada tajinya… payah… masak semuanya ditekel sama Gubernur dan Wakil Gubernur…. kalo begitu pecat aja 5 walikota Jakarta dan rekrut penggantinya dg kalangan profesional aja
Pak Ahok tolong lobi produsen monorel asal Jerman IntaminWorldwide dotcom untuk gantikan pemenang tender monorel DKI