Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo segera membenahi dan mengkoreksi sistem penerimaan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Hal ini menyusul adanya laporan Indonesia Coruption Watch (ICW) yang melansir 19,4 persen penerima KJP tidak tepat sasaran.
“Itu kan aturannya jelas, kalau penerima itu bukan haknya di cabut. Tapi kita belum dapat data dari ICW,” ujar Jokowi di Balaikota, Senin (7/4).
Dikatakan Jokowi, masyarakat pun bisa mengusulkan jika ada tetangga yang memerlukan KJP bisa mengajukan. Tetapi harus sesuai dengan kriteria dan mengikuti mekanisme yang ada.
“Kamu-kamu pun boleh mengusulkan KJP, kalau masuk kriteria bisa dapat. Jika tidak masuk dan kamu maksa-maksa, itu yang nggak benar dan tidak mengikuti mekanisme, itu yang keliru,” katanya.
Meski begitu, Jokowi memaklumi jika saat ini masih ada penerima KJP yang tepat sasaran. Meski begitu, dirinya menampik jika dikatakan bawahannya tidak bekerja dengan benar.
“Ya artinya itu lolos aja. Inspektorat mengawasi 57 ribu item pengguna anggaran, nggak mungkin mengawasi satu-satu, meskipun punya staf banyak,” tandasnya. [Beritajakarta]
Ini berarti masih ada anak buah anda yang malas2an kerja-nya.. Seperti pak jokowi datang dadakan ke kantor lurah pagi2, masih sepi..
Pak Jokowi coba dirikan saja kantor untuk melayani warga DKI Jakarta pak kantor khusus gitu kayak centre link di Australia jadi kebutuhan warga akan KJP dan KJS bisa terpenuhi bukan dari unsur parpol , sebaiknya ide ini diterapkan jadi kantornya di pisah dan karyawan di pemprov DKI kasih aja tuh kerjaan menumpuk di birokrasi Pemprov DKI kalo masih malas pecat saja.
Pasang data penerima KJP di sekolah, jadi check and recheck dari antar anak sekolah sendiri, apa benar mereka penerima KJP dari keluarga yg tidak mampu, atau sudah bisa kredit motor atau mobil murah…
Kalo penerima KJP itu orang luar negeri baru boleh deh dibilang gak tepat sasaran, tapi kalo masih WNI ya masih bisa dimaafkan lah. Toh orang Jakarta & orang Indonesia juga yg terima KJP-nya. Nanti klo udah ketauan orangnya, cabut aja KJP-nya… hmmm!
sebenernya saya ingin bantu dalam sistem dan mekanisme kerja dari program pak ahok dan jokowi tetapi mereka tidak mengundang masyarakat kelas bawah ( awam ) yang mungkin sebagian memiliki loyalitas dan keperdulian yang tinggi tetapi nasib mereka yang kurang beruntung.
saya seorang kurir yang di gaji hanya 500 ribu sebulan…tanpa ada jaminan apa2, dari pada tidak kerja dan tidak makan lebih baik terima aja…