Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI, Basuki T Purnama mengingatkan kepada jajaran di Dinas Pendidikan (Disdik) DKI agar tidak terpengaruh rayuan partai politik (parpol) yang ingin memanfaatkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk kepentingan kampanye. Pasalnya, penyaluran KJP harus bebas dari unsur parpol. Terlebih, kriteria yang berhak menerima KJP bukan ditentukaan oleh parpol melainkan tugas pihak sekolah.
“Kalau ke depannya menemukan yang tidak sesuai dan ada embel-embel parpol, ya cuekin saja. Penerima KJP harus ada seleksi. Jangan mau ngeladenin parpol, termasuk parpol saya saja jangan diladenin,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (7/4).
Ia mengaku telah menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun untuk segera menindaklanjuti perihal campur tangan parpol dalam pembagian KJP.
“Silakan seleksi, siswa yang layak menerima dan tidak perlu bawa embel-embel parpol. Kalau tidak lolos, tapi tetap dikasih sama dengan penyimpangan seperti temuan ICW dan laporkan temuan itu ke pihak berwenang,” pintanya.
Ia menambahkan, pihak sekolah seharusnya bekerja sama dengan komite sekolah untuk mengumumkan siapa saja siswa yang berhak menerima KJP. Dengan begitu, akan lebih jelas siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak.
“Biar tidak terulang lagi, ke depannya komite dilibatkan dan memutuskan seorang anak wajib dapat KJP atau enggak, gitu lho,” jelasnya.
Sekadar diketahui kuota siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMA 76 Jakarta diduga diserobot oknum anggota partai politik. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar, karena yang berhak mengajukan nama penerima KJP adalah sekolah tempat siswa yang terdaftar menuntut ilmu.
Kepala Sekolah SMA 76 Jakarta, Retno Listyarti mengaku, kaget atas adanya nama-nama siswa sekolahnya yang diajukan oknum parpol. Sebab, kewenangan menyodorkan nama siswa penerima KJP ada di pihak sekolah. Pihak sekolah pun melakukan seleksi ketat agar penerima KJP adalah siswa yang benar-benar membutuhkan.
Sebelumnya, Retno mendapatkan 28 nama siswa calon penerima KJP di sekolahnya. Namun, yang membuatnya terkejut jatah penerima KJP kini hanya tersisa 11 siswa. Sedangkan 17 nama siswa lainnya telah diajukan oknum anggota parpol. [Beritajakarta]
Banyak yang senonoh kelakuan na.. Ayuk JOKOWI AHOK, buat JAKARTA lebih BAIK..
Pokoknya kritik membangun apalagi mereka/LSM yg memberikan solusi untuk bersih KKN dan KORUPSI, harusnya Gubernur/Wagub segera usut dan selesaikan masalahnya…pidanakan dan copot PNS bawahan yg berani menyimpang…oknum partai-partai sialan itu jgn ditanggapi….
Pak Ahok , gini aja lo sistemnya, kenapa bapak ga mendirikan semacam kantor khusus untuk melayani warga tapi sistem pelayanannya sistem bank pak . jadi penggunannya bisa itu warga yang membutuhkan KJS atau KJP atau bahkan kedepannya kantor ini bisa di buat lebih maju dalam melayani warga Pemprov DKI Jakarta. ga susah kan pak. Kata bapak kan kas DKI banyak , coba manfaatin untuk mendirikan kantor yang saya maksud . kalo di Australia itu namanya centrelink pak. Pak Ahok juga kasih tiket ke siswa2 pelajar dalam bentuk kartu tiket conssession jadi mereka bisa dapat tiket transportasi lebih murah pak.