Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta para kepala sekolah bisa berperan besar dalam penentuan peserta Kartu Jakarta Pintar agar penggunaan dananya tidak meleset.
“Harusnya kepsek memutuskan siapa yang lebih layak,” katanya di Balai Kota, Kamis, 10 April 2014. Menurut dia, sekolah lebih mengetahui kondisi masing-masing siswanya ketimbang pihak luar. “Kalau sudah tahu yang layak, kami bisa tahu bantu siapa.” Ahok juga mengingatkan agar kepala sekolah tidak bermain dalam penentuan peserta Kartu Jakarta Pintar. “Kalau ada penipuan, ya, kami pidanakan.”
Menurut Ahok, pelaporan penggunaan dana Kartu Jakarta Pintar oleh orang tua siswa tidak perlu dilanjutkan. Sebab, pengawasan akan diberikan oleh pihak sekolah, yakni kepala sekolah dan guru. “Tinggal gurunya lihat saja siswanya bener beli baju apa enggak. Guru-guru ini ke mana? Masak kamu enggak tau murid kamu ganti baju baru atau tas sekolah,” katanya.
Indonesian Corruption Watch (ICW) hari ini bertemu dengan Ahok untuk membicarakan penerapan Kartu Jakarta Pintar tahun 2013. Hasil survei ICW menyatakan 19,4 persen penerima dana Kartu Jakarta Pintar tidak sesuai dengan sasaran. [Tempo.co]
Banyak kepsek dan guru2 yg bermental EGP, emangnya gua pusingin…
Untuk KJP dan KJS harusnya diserahkan aja ke KPK.
KPK kan lembaga paling anti korupsi.
Nah pak Ahok + pak Samad kerjasama dirikan 1 kantor untuk melayani pembuatan dan pendistribusian KJP dan KJS sehingga tepat sasaran dan efektif.
Oya pak Ahok…
Ini hukuman bagi penerima KJP dan KJS yang tidak berhak.
Mereka semua wajib diblacklist dan dideportasi ke pulau2 terpencil di luar pulau Jawa.
Gubernur dan Wakil Gubernur sudah punya niat baik membantu warga yang tidak mampu dalam sektor pendidikan dan kesehatan tetapi malah dikorupsi sama warga yang tidak berhak yang bekerjasama dg oknum2 PNS nakal.