Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai tim penyusun anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta tidak profesional. Ini lantaran tim tersebut memasukkan anggaran pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari-Blok M senilai Rp 10 miliar dalam APBD DKI 2014.
Padahal, JLNT tersebut telah rampung di awal 2013 lalu. “Tim penyusun anggarannya memang tidak profesional,” ujar pria yang akrab disapa Ahok ini di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (23/4).
Ahok mengaku pihaknya saat ini tengah menyelidiki letak kesalahan penyusunan APBD 2014 tersebut. Pasalnya, duplikasi dan penggelembungan anggaran ditemukan hampir di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI tersebut. “Kita sedang cari tahu kesalahannya di mana,” kata Ahok.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjajanti mengatakan bila SKPD tidak memiliki perancangan yang baik dalam menyusun anggaran. Akibatnya sering terjadi duplikasi anggaran di internal audit.
Tak hanya di Dinas PU, lanjut dia, duplikasi anggaran juga terjadi di unit kerja serumpun. Seperti Dinas Pelayanan Pajak (DPP), Dinas Pekerjaan Umum (PU) serumpun dengan Dinas Perumahan Gedung Pemerintah, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang dan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B). Pada kegiatan tertentu yang sudah dialokasikan oleh satu bidang, ternyata juga didapatkan di SKPD lainnya.
“Terkadang pembelian alat tulis kantor seperti kertas tetap dilakukan. Padahal di masing-masing gudang SKPD barang tersebut masih terdapat dalam jumlah yang sangat besar,” kata Endang. [Merdeka.com]
Seingat saya, APBD toh sudah didouble cek oleh DPRD sampai2 terlambat pengesahannya.
Saya sebagai orang awan jadi bingung apa saja yang dikerjakan oleh Tim penyusun, DPRD dan Kemendagri??? Cuma tanda tangan dan mengharapkan ada “uang lelah”???
nah itu dia, bingung kan? sudah dicek dinas, sudah disusun oleh penyusun anggaran, sudah di cek ke dprd, sudah dicek ke mendagri, sudah itu double dech , terpaksa dicek lagi dinas daerah & BPKD, di konci lah itu anggaran double, jadilah silpa, jadi lah heboh si ucok 🙂
aneh kalau bisa double double anggaran gitu emang gak serius pegawai pemprov dki,coba kalau duitnya sendiri .gak care!!coba mereka suruh usaha sendiri dapet untung mikir duit di keluarin buat apa ,keenakan pegawai negeri itu .kerjanya mungutin pajak rakyat ,seenak udel aja buat buat anggaran,pecat saja pak ahok pegawai nya yang melakukan kesalahan fatal seperti itu ,itu tuh duit bukan daun
Kebobrokan ternyata kronis, ini sisa produk lama yg harus di cek kembali, masih bermanfaat buat masyarakat DKI Jakarta, atau diamputasi, dibuang aja….
dua opsi
ngadali
apa nggapleki
tanya jagoan IT
access n profile siji
perlu ditantingi
en dipliliki
aja ndrawasi
kan transparansi
ihik
njur endi
sing nglamisi
perlu dijing-jing saiki
apa amputasi
sarane ninja hattori
Dear pak Ahok
Rakyat Jakarta sudah muak dg kinerja pejabat dan PNS bawaan rezim pak Kumis gub DKI sebelumnya.
99% dari pejabat dan PNS bawaan rezim pak Kumis hanya setia dan loyal terhadap pak Kumis tapi tidak terhadap pak Jokowi dan pak Ahok.
Jadi saran kami sebagai warga Jakarta tolong pak Jokowi dan pak Ahok ganti semua pejabat dan PNS bawaan rezim pak Kumis sebab mereka semua hanya menggunakan sistem ABS (Asal Bapak Senang) dan doyan banget sama KORUPSI.
Selain itu jumlah pejabat dan PNS juga sudah kebanyakan alias kegemukan karena banyak tumpang tindih jabatan dan pekerjaan, ini hanya pemborosan APBD dan APBN.
Kalo kurus, ramping dan sedikit jumlah pejabat dan PNS di DKI akan lebih mudah untuk handle mereka.
Penggantinya ga perlu harus dari PNS tapi dari orang awam aja ga masalah yang penting mereka sangat ahli dan punya keinginan untuk melayani masyarakat
Solusi untuk merekrut pengganti 95% pejabat & PNS bawaan rezim pak Kumis :
-> Pak Jokowi dan Pak Ahok kerjasama dg TV Swasta Nasional misal Kompas TV / RCTI / SCTV / Trans 7 / Trans TV / MetroTV
-> Peserta boleh siapa aja yg penting punya keahlian teknis dan punya keinginan untuk melayani masyarakat, peserta harus sudah punya tempat tinggal di Jakarta dan harus bersepeda ontel untuk pulang pergi dari dan ke tempat kerja
-> Dipilih dg cara beauty contest seperti layaknya pemilihan Miss World atau Miss Universe
-> Jurinya hanya 2 yaitu Pak Jokowi dan Pak Ahok
-> Kasih remunerasi yg tinggi bagi yang berprestasi biar kerjanya semangat
Dear Mas Muhammad pemecatan PNS Jakarta bukan solusi yang bijaksana, yang benar harusnya penyusunan APBD dari awal juga harus pakai E-budgeting jadi kalo draft yang sama akan langsung ketahuan, makanya Pak Ahok saya mau saran tolong deh kerjaan anggota itu diawasin yang bener tuh oknum penggarong atau yang pikiran korup masih banyak, BPKD perlu dipress kalo gak sanggup copot aja
segituu..pejabat diskominfonya sdh di ganti ya pak Ahok..apa perlu tim bpkd nya yg urus bid.anggaran di mutasi jg? tim nya pak Ahok lah yg paling tau isi perut lini tsb
@Henda_wongso: E-budgeting sejak kapan-kapan ga selesai-selesai dibuat apa mesti disetujui DPRD dulu…halah..mereka yg bikin rusuh program..
Saya mau menyoroti untuk penghematan dana APBD yg berkaitan dengan DINAS TATA KOTA, sepertinya Rawan KORUPSI, yaitu penataan TROTOAR jalan & Taman kota Jakarta seperti di sepanjang jalan Mampang sampai Ragunan & jalan Pancoran sampai Pasar Minggu & di daerah lainnya. Kalau mau Hemat Dana seharusnya gunakan GORONG GORONG (utk saluran kabel dll) yg dibangun di tengah jalan pd jam 12-4 malam setiap 10-20M dengan cara BTS (Bongkar,Tutup,Semalam)tanpa meninggalkan kendaraan berat dilokasi,agar pagi harinya jalan dpt digunakan lagi. Tapi yg terjadi malah sebaliknya, Pemborosan dana, TROTOAR dibongkar dirapikan, dibongkar lg hanya utk menanam kabel2 perusahaan telepon & listrik itu. Bukan digunakan utk kenyamanan pejalan kaki & keindahan jalan kota. Sungguh ironis sekali, Jakarta ini kota paling modern & berTekhnologi seIndonesia tapi juga menjadi kota yg paling kumuh karena ulah ORANG2 Tersebut. Semoga Pak Ahok bisa Membenahi & memperbaiki Tata Kota Jakarta! Amin
brengsek tu dinas”,,tikus korupsi…
Setahu saya, perencanaan kerja datang dari atas ke bawah, bukan bawah ke atas. begitulah prosedur standard pembuatan budget yang dilakukan di perusahaan2 asing. kenapa ini malah anak buah yang usulin ini itu ke atasan ???? aneh sekali. kecuali Gubernur dan Wagub tidak pernah bikin agenda kerjanya sendiri dan budget plan-nya mereka sendiri. pantas saja semua SKPD kerjanya amburadul. autopilot juga DKI. Pemimpin-nya cuman sibuk pencitraan diri dan cuap2 ke media, jadi anak buah selalu dijadikan kambing hitam. whew…. penampilan klasik dari para pejabat negara di Indonesia.
–
Baru Bu Risma, yang jadi pejabat sepertinya benar2 cinta warga dan sangat perduli. Gubernur dan Wagub DKI bisa meneladani kepemimpinan Bu Risma ketimbang slalu berkeluh kesah dan kerja serabutan mulu. hasil-nya NOL.
grace ini manusia Sampah, hanya asal komentar saja. tolong nama kamu ga cocok dengan perilaku kamu. Kalo kmu Pintar, dan tau ya daftar saja jadi pejabat PNS. Komentar tanpa Solusi, hanyalah SAMPAH.
biarlah hukum alam yang membuka… yang benar akan menang… yang jujur akan menang kejujuran dan kebenaran adalah jalan tuhan….kita beragama namun tidak sadar juga tidak bertuhan…..
rezim bawaan pejabat yang banyak juga ada di badan usaha milk daerah (BUMD) lg meraja pak ahok perhatikan.. untuk gaji juga tidak sesuai dengan rezim bawaan pejabat daerah sangat di spesialkan dan di bebaskan untuk memperkaya sendiri sesuaikan kerja dengan fungsi nya pak ahok jgn mentang mentang bawaan pejabat daerah..