Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui sistem e-budgeting berpotensi membuat SILPA membengkak. Ahok, begitu dia biasa disapa, berujar hal itu sering dijadikan alasan oleh SKPD yang bandel untuk mendesak mengembalikan lelang pengadaan barang dikembalikan ke cara lama.
Tapi Ahok menduga ada motif ‘udang di balik batu’ alias maksud tersembunyi beberapa SKPD yang masih ngotot tak mau ikut sistem baru. “Yang jadi pertanyaan kita ini kan kenapa SKPD ini enggak mau, apa karena dulu ada yang namanya anggaran siluman? Sekarang dia bangun persepsi seolah-olah kami lebih buruk daripada pak Foke karena banyak SILPA,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2014).
Dia lantas menegaskan pihaknya akan tetap konsisten menerapkan sistem pengadaan satu pintu alias ULP (Unit Layanan Pengadaan) meskipun dari 750 SKPD dan UKPD di DKI, baru ada 67 yang mengusulkan kegiatan.
“Saya bilang kami tidak masalah kok banyak SILPA, daripada balik ke sistem lama. Dengan adanya ULP kan dari 50-an ribu pengadaan barang yang kita masukin ke budgeting, keluar tinggal 7 ribu, lebih mudah diawasin kan,” jelasnya.
Secara terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Endang Widjajanti menuturkan pengadaan lelang melalui ULP dan sistem e-budgeting yang digunakan pemprov saat ini dapat mendorong penyerapan anggaran alih-alih menghambat kegiatan SKPD dan UKPD.
“Sistem lelang melalui ULP ini justru memperlancar, tidak ada yang menghambat karena sistem, tetapi berkas kegiatan SKPD lah yang belum lengkap,” kata dia di Balai Kota.
Endang berujar e-budgeting juga akan memudahkan pengawasan kegiatan SKPD. Dia berharap seluruh SKPD bisa mengajukan lelang kegiatan hingga batas waktu 16 Mei agar dapat dipetakan oleh ULP. [Detikcom]
Pak Ahok harus terus memperbaiki e-budgeting krn bisa jadi koruptor di SPKD akan menyewa hacker utk merusak/memperlambat program tersebut. Benar, berbagai macam alasan akan disampaikan. Dasar otaknya ma rampok uang rakyat dn anggaran siluman, mereka yg maling semua bakal bilang: program ini nga bener, lalu bayar media murahan utk meng-goreng. Cepatkan regenerasi Pak, kalo sdh 45 thn keatas, mikirnya nilep uang saja…….wajar jg krn sdh mau pensiun. Uang pensiun beda jauh dgn gaji dan pungli selama menjabat
Kalau Pak Jokowi senang Wapres yg dibelakang meja, tahu hukum, org luar pulau …… kerucutnya ke Pak Mafmud atau Pak Abraham Samad. Cari yg tahu hukum, spy tdk terjadi pemakzulan oleh anggota DPR.
Sengaja itu pak Ahok serapannya dibuat rendah krn memang ada udang di balik batu. Mau coba2 kerjain lg tuh tikus2 skpd. Ketemu biangnya lgs aja satu2 dipecat, berani2nya sama atasan kurang ajar begitu. Dasar skpd bobrok mental korupsi, kerja emoh korupsi oke.
SKPD yang mau memakai cara lama dengan berbagai alasan mereka intinya cuma mau cari jalan buat NILEP anggaran Pemprov DKI. Pak Ahok Silpa tidak apa2, lebih baik digunakan tahun 2015.. kan Pak Ahok jadi Gubernur DKI dan ada bemper Pak Jokowi RI 1 yang akan mendukung sistem yang baik untuk Jakarta Baru.
Pak JB
Idea sharing
Ke1
Copot wae yg tdk mau ikut ,Tiru gaya Militer ,kl Sipil suka ngelalu sekarepe dewe
Ke2
Hire lawyers dan auditor
bentuk Badan sementara membantu ULP
semua kebutuhan mereka dan program mereka di take over diberesin oleh badan baru ini
100 % pasti beres
mereka disetrap suruh baca Koran saja
Ke3
Buat SKPD baru diisi oleh orang2 yg profesipnal
Ke4
Moratorium penerimaan PNS selama 3 thn
Ke5
Perbaiki system dan pengawasan serta Kesra
Sehingga jumlah PNS dapat dikurangi 50 %
Ke6
Ambil teknology2 dr Negara maju
Ke7
Sebagai tindakan simultan
dapat juga kepentingan SKPD didelegasikan ke setiap Kelurahan dan Kecamatan
sehingga Kelurahan dan Kecamatan dianggap sebagai SKPD Pengganti
Ke8
Untuk melakukan perubahan lebih baik
maka Jangan pernah mundur 1 Titikpun
Ke9
Untuk PNS2 yg mbalelo
ditawarkan saja pension Dini
ROMBAK TOTAL
COMPREHENSIVE
CEPAT
PROFESSIONAL
RAKYAT PASTI MENDUKUNG
Pak JB
Ranpingkan Dinas dan SKPD
Banyak yg dapat dirampingkan
Sebab kl kebanyakan cuma jadi Pos Pos Pengeluaran, Hasil kerjanya tidak significant.
Contoh:
-Dinas Pertamanan dihapus diserhakan ke masing masing walikota saja
-Dinas Perhubungan diserahkan ke masing masing Walikota
-Dinas UMKM
-Dinas Perikanan dsbnya , yg ada kan cuma jakut dan P seribu
-Dinas Sosial
–
Gd Luck
Pak JB
Mindset mereka sudah tersesat ,misalnya
1.Dianggap sudah biasa
2.Dianggap Lumrah
3.Dianggap Pembenaran
4.Dianggap kl mau lancar ya begitu
5.Dianggap kl gak begitu berarti sok suci
6.Dianggap Pemprov miliknya mereka
7.Dianggap DKI miliknya dia
Mengapa itu terjadi?
-Kemungkinan mereka bermain politik
-Tidak professional
-Malas
Now on hire yang professional dan suruh tarung terbuka dalam prestasi kerja
weleh-weleh, mau Masyarakat Ekonomi ASEAN, AFTA, APEC, de-el-el…….ternyata……
Jokowi-Ahok, undang lagi donk sesama pemerintahan ibukota ASEAN…..kita ada dimana……
yg nga mau ikut, “ditinggal” aja Pak.
Halo pak Ahok
Tolong bapak rampingkan jumlah pejabat dan PNS di Jakarta agar mereka semua bisa besinergi dg bapak sebab di Indonesia terlalu banyak jabatan yang tidak diperlukan dan banyak terjadi tumpang tindih kebijakan.
Solusi :
#1) Hapus jabatan 5 walikota
#2) Hapus jabatan semua kepala dinas
#3) Hapus jabatan sekda dan plt sekda
#4) Hapus jabatan semua deputi gubernur
#5) Hapus jabatan semua lurah, camat, rt, rw
#6) Pastikan bahwa semua PNS yang ada di DKI hanya berstatus pegawai biasa tanpa jabatan dan kewenangan apapun
#7) Copot PNS yang kinerjanya tidak signifikan
#8) Rampingkan jumlah PNS di DKI karena terlalu banyak jumlahnya jadi tidak efektif dan efisien… hanya buang2 anggaran untuk menggaji mereka semua
#9) Instruksikan kepada semua PNS di DKI untuk mendukung semua program pak Jokowi dan pak Ahok dg sepenuh hati atau mereka akan dicopot
Nah pak Ahok harus menggunakan motto : “Make Everything Simplest and Fastest”
– Bangun penjara
– Bikin landasan hukum buat aparat pemda yg kena 3x SP dari gub/wagub, bisa dipecat tdk hormat, dan pidana masuk penjara. Penjara ini dikelola pemda dan POLRI, sangat ketat. Yg masuk, kena kerja sosial, melayani masyarakat, bersih2 sarana umum, wc umum, bersih got2, dan bisa dipake jg buat pelanggaran ringan. masuk busway dll.
– Tertangkap lebih dari 3x Berlakukan hukum cambuk.
– Rekrut kalangan profesional.
– Kerjasama dgn POLRI dan TNI, jk ada orang pemda yg diback up premanisme/ormas, sikat bersih!
– Walikota mutlak blusukan, sdh diberi contoh pak Gub lebih dari setahun, kagak nyadar juga…masalah di kelurahan dibenahi dgn target waktu. Lurah nya harus sanggup selesaikan, jk tidak, laporkan kendala dimana? Premanisme/Ormas backingan? kerjasama dgn TNI/Polri, dan rakyat. Naik ke kecamatan, dst nya sampe tuntas..
Doa seluruh bangsa menyertai pemimpin yg berniat membenahi bangsa ini! Amin.
KALO SISTEM INI SAYA SETUJU SAMA PAK AHOK, ITU BAGUS SANGAT SETUJU SEGERA JALAN KAN SAJA, KALO YG TIDAK MAU IKUT KERETA SAMA PAK AHOK PAK JOKOWI SIHLAKAN MUNDUR ATAU PECAT SAJA
Buat PNS di SKPD jangan sampai terlambat, menyesalpun tidak berguna….tunggu Pak Ahok sampai dpt full mandat Gubernur lsg diberesi..pensiun dini atau penjara
Pak Ahok… saya baca di tribun news bahwa kata pak Made Karmayoga – Kepala Badan Kepegawaian Daearah (BKD) DKI, pak Ahok hanya akan berstatus sebagai Plh (Pelaksana harian)Gubernur BUKAN PLT (Pelaksana tugas). jadi Pak Ahok ini tidak dapat mengambil kebijakan strategis. DIjelaskan Made, jabatan Plt diemban jika pejabat definitifnya berhalangan secara permanen.
.
“Tapi kalau sementara ya menjadi Plh, menggantikan jabatan sesuai jadwal yang ada dan tidak permanen,” kata Made, saat ditemui wartawan, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (7/5/2014).
.
Made mengatakan, sistem pemerintahan di Pemprov DKI tidak akan terganggu ketika ibukota tidak memiliki Gubernur. Dikatakan Made, Jokowi bersama Basuki akan terus saling berkomunikasi Made menjelaskan, BKD DKI telah memproses surat cuti kampanye Jokowi.
–
Ini artinya, sejak hari kesatu Pak Jokowi cuti s/d hari beliau kembali berdinas (entah kapan)maka tidak ada kebijakan2 baru, disiplin pegawai, dsb. Pak Ahok boleh istilahnya ” makan gaji buta ” selama pak Jokowi cuti.
–
Tapi sekali lagi, tergantung pada pak Presiden SBY, apakah pak Jokowi diijinkan untuk menjadi capres dalam pilpres 2014. Belum ada lampu hijau dari istana. Akan luar biasa sekali bila DKI selama beberapa bulan ke depan tidak menelurkan kebijakan2 baru dan pelaksanaan program karna tidak ada yang dapat menegur bawahan bila tidak menjalankan tugasnya. Mudah2an pak SBY menolak memberikan ijin tsb mengingat sumpah jabatan Gubernur – yang telah diambil dari Pak Jokowi dengan memakai kitab suci – telah dilanggar.
–
Yach… mudah2an yang terbaik saja yang terjadi nantinya ya 🙂 salam.
Ini berita dari Tribun news-nya.
–
http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/07/jokowi-cuti-panjang-ahok-jadi-plh-gubernur-dki