Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (ahok) meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) untuk dapat mendukung kinerja camat dan lurah.
Pasalnya, camat dan lurah merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, sehingga mereka diharapkan mengetahui seluruh seluk-beluk perwilayahan dan mampu melayani keluhan warga. Dengan beban seperti itu, maka para SKPD/UKPD perlu mendukung kinerja para camat dan lurah itu.
“Camat dan lurah kepala pelayanan, harusnya tahu semua. Jadi SKPD harus mendukung. Kalau ada apa-apa camat lapor saya,” kata Ahok di Balai Kota, Senin (2/6) usai menyaksikan Penetapan Kinerja SKPD/UKPD Pemprov DKI Jakarta.
Jika nantinya camat tersebut ingin mengembangkan pelayanan terbaik kepada lurahnya, Ahok sangat mempersilakannya. Para lurah dan camat pun bisa langsung melapor kepada SKPD/UKPD dari apa yang ditemukan di lapangan.
“SKPD harus berpikir untuk layani mereka, mendukung pelayanan masyarakat oleh camat lurah. Sekarang mereka (camat-lurah) sendiri, gampangnya bekingnya saya,” katanya.
Ahok juga tidak memungkiri nantinya beban camat dan lurah akan lebih tinggi. Namun anggaran untuk mereka akan ditingkatkan dan mereka akan mendapatkan intensif yang lebih besar. Sebab, katanya, hal ini juga merupakan pengabdian kepada masyarakat. [Beritasatu.com]
gusur terus raja raja kecil dibawah…plong kan akses ke atas agar tidak ada yang merasa susah melapor ke atas jika ada penyimpangan
Pak Ahok, harap perhatikan, kelurahan Tanah Sereal, warga sdh keluhkan tdk ada tindakan berarti, pak Ahok tinjau saja, lewati saja jl Tanah Sereal raya, awalnya bgs rapi, krn memang daridulu rapi, begitu lewat penampungan sampah, telusuri kali, tampaklah semrawutnya, bajaj rusak, puluhan seenaknya parkir disisi kali dan depan rmh orang seenaknya!! Taxi juga demikian, ngebengkel, lalu warga buka usaha seenaknya di tepi kali, dan sampah berserakan di kali! Di dekat pasar gang kancil, PKL juga cukup banyak, sdh mulai ditertibkan, tetapi sptnya hanya sementara!
Tidak ada tukang sampah yg masuk ke rmh warga di gang gang kecil, jd mrk buang ke kali.
Jika semua urusan dapat diselesaikan di satu pintu…jadi apa beda antara camat dan lurah?
Lha terus APA kerja Walikota??? Klo ga berfungsi, hapus saja!!! Ngirit anggaran
Pak Basuki Jokowi
Mungkin perlu dipikirkan untuk merestruktirasi struktur organisasi Pemda
Misal:
1.Setwan adanya di DPRD
2.
Semua Badan pengawas Kodya dihapuskan ,langsung semua dipusatkan di Pusat,sehingga audit akan dilakukan berkala dan hubungannya tidak terus menerus yg kadangkala akhirnya malah fungsinya kurang efektif.
krn dianggap sudah standby terus ada di Kodya
3.
Suku Dinas di Kodya semua dihapuskan
sehingga tidak ada hub Suku Dinas Pusat dengan susku dinas kodya
yg ada hubungan antra suku dinas pusat dengan para walikota
4.
Lembaga teknis kodya semua dihapuskan
Yg ada hub kepala Lembaga teknis Propinsi langsung dengan para Walikota.
Sehingga dengan demikian:
1.Tidak over lapping
2.Lebih cepat mengambil keputusan dan pelaksanaannya bagi para walikota
3.Menghilangkan grey area pelaksanaan tugas
4.Dr segi pengawasan juga baik karena pengawasan nantinya tidak ada hub langsung dengan yg diawasi melalui unit pengawasan kodya secara konstan ,sehingga sifatnya spt independent auditor
5.
setwan juga dikembalikan ke DPRD
Kalau disebabkan perlu anggran dr propinsi maka dibuatkan saja aturannya ,tapi setwan adanya di dprd
Pak Basuki Jokowi
Dengan demikian Pengawasan di setiap Kelurahan adalah Tg jawab walikota
sehingga kl ada masalah:
1,jalan Rusak
2.Kesehatan
3.Pendidikan
dll di setiap Kelurahan tinggal tegor para walikota.
Intinya semua tugas diserahkan ke Walikota ,terkecuali yg tidak bisa diserap