Ahok.Org – Penerapan kebijakan pembatasan kendaraan melalui Electronic Road Pricing(ERP) dinilai dapat membantu Polda Metro Jaya dalam mengurai kemacetan di Jakarta.
Paling tidak, sebanyak 4.300 polisi lalu lintas (polentas) dapat diefiensikan dalam menjalankan tugasnya. Mereka tidak perlu lagi turun ke jalan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta.
Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadirlantas) Polda Metro Jaya AKBP Bakhrudiin Muhammad Syah mengatakan dalam penerapan ERP, pihaknya akan mendukung dengan pembuatan Electronic Registration and Indentification (ERI).
“ERI merupakan database untuk penerapan ERP. Di dalamnya terdapat data kendaraan bermotor. Hanya saja sampai saat ini, Samsat belum dapat mensinkronkan data kendaraan bermotor. Mestinya database ini bisa disinkronkan untuk memudahkan ERI,” kata Bakharuddin di dalam diskusi publik DTKJ di Hotel Oria, Jakarta Pusat, Selasa (3/6).
Mengapa penerapan ERP ini sangat penting, dia menegaskan, karena ERI dapat membantu Polda Metro Jaya menerapkan sistem penegakan hukum secara elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
Bila ERP dan ETLE dapat diterapkan bersamaan, maka sekitar 4.300 personil polentas dapat dialihkan tugasnya untuk menangani kemacetan lalu lintas di ruas jalan yang tidak diberlakukan ERP.
“Jadi dengan adanya ERP dan ETLE ini, nantinya 4.300 personil Polantas di Polda Metro Jaya dapat diefesienkan tugasnya. Kalau sekarang, kan personil kami kerepotan mengatasi kemacetan lalu lintas dan penegakan hukum terhadap pelanggar aturan,” ujarnya.
Diungkapkannya, setiap hari Ditlantas Polda Metro Jaya mengeluarkan nomor plat kendaraan pribadi baru sebanyak 6.000-7.000 unit, yang terdiri dari 1000-1.500 untuk mobil dan sisanya sepeda motor.
Sementara jumlah kendaraan bermotor di Jakarta per 2013 mencapai 16 juta unit. Semua terdiri dari sepeda motor sebanyak 11 juta unit, mobil tiga juta unit, bus 360 ribu unit, 617 ribu unit mobil barang, 133 ribu unit kendaraan khusus.
Pengamat transportasi Universitas Indonesia (UI) Ellen Tangkudung mendukung kebijakan ERP segera diterapkan di Ibu Kota. Menurutnya, saat ini masyarakat sudah mulai jenuh dengan kondisi kemacetan lalu lintas yang semakin parah.
“Banyak masyarakat yang sangat mendukung kebijakan ini, karena mereka sudah sangat jenuh dan jengah dengan kemacetan. Sekarang tinggal niat baik dari Pemprov DKI untuk segera menerapkannya,” tegas Ellen. [Beritasatu.com]
Sebenarnya ERP tidak diperlukan oleh Indonesia cukup dg peraturan bahwa 5 mobil pribadi harus digandeng menjadi satu dan dibuatkan pool untuk menjadi angkutan umum dan revenue dibagi 2, 50% untuk pemprov dan 50% untuk pemilik mobil.
Sedangkan motor hanya boleh beroperasi di DKI mulai pukul 24:00 – 06:00
om sak ada pengikut setia yang aneh 🙂
woooo makin males aja ni polisi..enak dah..hoohoh yg penting mobil makin berkurang lah…dengan adanya ERP..orang2 mikir pake mobil..mahaallll…lanjutkan pak JokowiAhok..
Setoran tidak resminya berkurang juga dunk
tiap sore di seberang mal Central Park Jakarta Barat, ada jalan layang masuk ke tol Tangerang, Truk Besar dilarang naik, rambu larangan ada, kecelakaan fatal pun pernah terjadi, rem blong, nyungsep nimpa mobil dan korban meninggal. Bodohnya kenapa tidak dipasang portal atas saja, jadi truk besar yg tinggi gak bisa lewat.
Kenapa harus tiap pagi, siang sore, ada 2-3 polantas harus jagain disono, cuman ngusir2 truk besar yg sengaja di jalur kanan, kalo ga ada petugas, ya naik ke jalan layang, ini juga bikin macet!
Pasang portal, beres! 2-3 petugas, suruh ngatur di roxy, cideng!
Ini baru 1 lokasi, 1 contoh, banyak inefisiensi petugas di lapangan. Lalu perbanyak petugas berpakaian sipil, yg bisa tiba2 menangkap atau mendenda pelanggar! Bikin pelanggar paranoid spt dulu, liat rambu verbodden saja, gak ada yg berani masuk. PATUH!
Lama2 kebutuhan petugas jg semakin sedikit. Revolusi mental ya pak jokowi.
Setuju banget!
Siapa bilang PS tegas? Tuh lihat hampir semua pengikutnya penjahat dan koruptor kelas kakap.
Database Polisi lalulintas yg amburadul…atau sengaja ga mau dibikin transparan…
Maaf mau sedikit memberi saran. Entah didengar atau tidak. Tetapi sangat pnting tuk solusi macet ibukota.
Erp hanya akan menunda. Banyak pemilik kendaraan roda 4 yg memang menggunakannya untuk menempuh jarak jauh, membawa orang, membawa barang, atau lainnya yg memerlukan mobil akan kesulitan angkutan, sebagian akan berpindah ke motor jika bisa. Akibatnya sama saja macet lagi. Contoh pemilik grandmax yg membuka usaha kurir ekspedisi.
Solusi yg benar adalah :
Membatasi kepemilikan kendaraan, caranya ?
Syaratkan mempunyai garasi 1 per setiap kendaraan jenis apapun, karena lama kelamaan parkir di lingkungan rumah2 membuat jalan makin sempit. Pembatasan kepemilikan juga agar orang kaya dan mampu wajib punya garasi untuk berapapun yg mampu dibeli kendaraan itu. Kejadian sekarang pemiliknya 1 keluarga 7 mobil 3 parkir, sehingga jumlah kendaraan lebih banyak dari jumlah rumah.
Parkir dijalan manapun di tarif per jam 6rb. Di gedung 3rb saja.
Tiap pinggir kota jakarta diberikan parkir vertical agar penduduk yg kerja di jakarta bisa meneruskan menggunakan kendaraan umum.
Bebaskan trotoar dari tiang listrik , pkl, asongan, bengkel liar kios liar, parkir motor liar, tanaman2, bangunan liar, bila bisa tuk rapi skaligus membangun subway semuanya dipindah bawah tanah.
masih banyak lagi solusi yg rendah biaya bahkan tidak ada biaya, dan menuntaskan kemacetan