Ahok.Org – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak mempermasalahkan belum rampungnya proses pendataan kendaraan bermotor secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan Electronic Registration and Identification (ERI) oleh Polda Metro Jaya.
Basuki optimis, proses tersebut akan rampung bersamaan dengan penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Selain itu, ia yakin, setiap perusahaan peserta uji coba ERP telah memiliki database. Jadi, siapapun pemenang tender ERP, maka ia harus menyerahkan database tersebut ke pihak kepolisian.
“Nanti kalau bangun ERP, otomatis ada ERI. Tidak mungkin dong kalau tidak ada register Anda bisa nge-charge ERP. Kemarin saya sudah ketemu Direktur Lalu Lintas Polda. Jadi begitu ERP sudah beres, akan kita serahkan datanya. Jadi polisi tinggal pakai karena semuanya sudah terkoneksi, seperti pembayaran pajak dan lain-lain,” katanya di Balaikota Jakarta, Selasa (3/6/2014).
Basuki justru berujar, ada potensi masalah jika proses ERI sudah beres, namun ERP belum berjalan. “Tapi kalau sudah ada ERP, pasti punya ERI. Kalau Anda sudah punya ERI dan ERP, nanti penerapan ELE (Eletronic Law Enforcement/penegakan hukum secara elektronik) akan lebih gampang,” tukasnya.
Rencananya, uji coba pelaksanaan ERP akan dilakukan pada Juli 2014 mendatang. Sebanyak 30-50 kendaraan akan diberikan alat OBU secara acak. Adapun, mobil yang dipilih adalah yang sering beraktivitas di Jalan Sudirman dan Thamrin.
Sejauh ini, ada perusahaan yang sangat berminat mengikuti uji coba proyek ERP, yakni Q-Free (Norwegia) dan Kapsch (Swedia) yang bekerja sama dengan salah satu perusahaan lokal, PT Toba Sejahtera. [Kompas.com]
Sebenarnya ERP tidak diperlukan di Indonesia.
Begini aja solusinya untuk mengatasi kemacetan.
Setiap mobil pribadi dan sepeda motor pribadi hanya boleh beroperasi di jalanan satu kali dalam satu minggu.
Jadi setiap kendaraan pribadi dikasih label hari misal senin, ya kendaraan tsb hanya bisa jalan setiap hari senin saja. Kalo berani jalan di hari selain senin kendaraan akan disita untuk negara.
Simple kan pak…
idenya bagus pak. simple. gak kebayang berhasil, tapi simple
Bagaimana ERP mendeteksi kendaraan yang memakai no polisi palsu..? Berbahaya sekali bila ERP tidak bisa mendeteksinya karena akan banyak pengendara yang akan menggunakan no polisi palsu?Karena di Indonesia ini barang palsu/bajakan lebih halal daripada yang asli.
ERP itu bkn menyelesaikan masalah malah sebaliknya,sebaiknya pengoptimalan petugas(SatpolPP,Dishub,Lurah,Camat,Walkot dan Polisi)dgn tegas dan tangung jawab wilayah tugasnya masing2 khususnya Badan jalan bebas dari Parkir,sampah,gerobak PKL,ngetem , dan pengaturan TL sesuai volume lalin,tugas tsb dijadikan indek kinerja utama setiap petugas di beri sanksi yg tdk mampu.
sebenarnya ERP adalah salah satu cara untuk mengurangi kemacetan. memperbanyak bus Transjakarta juga merupakan solusi hanya sampai saat ini jumlah bus yg sudah terealisasi baru berapa ya ? masyarakatpun ingin tahu misalnya masalah sumbangan bus yg 30 unit kemarin progressnya belum diketahui apakah sudah dipergunakan atau belum. Cara yg lain bisa juga diterapkan misalnya tarif parkir gedung /kantor di daerah Thamrin sudirman untuk mobil dinaikkan dan perlahan-lahan diperluas sampai ke daerah lainnya di jakarta. pasti mobil dijalanan akan berkurang. PNS DKI pun seharusnya sudah mulai memberi contoh terlebih dahulu dengan tidak membawa mobil ke kantor.
pak ahok, jakarta kan tidak bisa mencegah mobil murah krn kebijakan pusat. kenapa DKI tidak buat aturan aja misal: untuk bisa memiliki mobil di DKI harus memiliki ijin/sertifikat mulai dari 25-100jt biayanya. kedua, untuk bisa beli mobil harus ada parkiran dirumahnya.
pak ahok, segera buat MRT barat-timur dong, saya yakin ini sangat bisa mengurangi kemacetan jakarta asal buat linenya seperti ini. Lippo Karawaci-Gading Serpong-Alam Sutera-Cipondoh-Karang Tengah-Kembangan-Kemanggisan-Tanah Abang-Bunderan HI, harusnya MRT itu masuk ke kawasan properti besar, kerjasama lah dgn developer atau bikin konsorsium. mereka pasti akan sangat membantu