Ahok.Org – Seperti sudah menjadi rutinitas tahunan, menjelang bulan suci Ramadhan, diperkirakan ribuan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) akan menyerbu masuk Jakarta. Kedatangan mereka, yang umumnya berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah ini, biasanya untuk mengharapkan sedekah dari warga ibu kota yang tengah menjalankan ibadah puasa.
Terkait masalah PMKS ini, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berencana menerapkan sistem baru yang lebih manusiawi untuk menanganinya. Menurutnya, PMKS yang terjaring dalam razia akan diminta mengisi formulir berisi perjanjian tidak akan kembali ke ibu kota. Namun, Pemprov DKI bakal mengenakan sanksi pidana kepada PMKS yang kembali tertangkap oleh petugas gabungan.
“Kita sudah tangani, di Dinas Sosial sudah buat satu formulir baru. Kalau kita tangkap, kan dikembalikan. Waktu kembali ke kampung kita suruh buat perjanjian. Isi perjanjiannya itu menyatakan, tidak akan kembali lagi, sehingga kalau dia kembali lagi berarti dia menipu kami, melanggar KUHP hukum pidana,” kata Basuki di Balaikota, Selasa (17/6).
Mantan Bupati Belitung Timur ini menuturkan, Pemprov DKI telah berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan agar permasalahan PMKS dapat terselesaikan. Selain itu, pihaknya juga akan berupaya untuk membersihkan seluruh kawasan kumuh di ibu kota.
“Kawasan Tanah Abang yang bongkaran sudah kita sikat. Jadi semua sungai, bawah jembatan semua harus bersih, sehingga orang-orang yang datang ini tidak bisa menumpang di rumah-rumah sewa yang Rp 5.000 sampai Rp 10.000,” ujar mantan anggota Komisi II DPR ini.
Menurut Basuki, penertiban kawasan kumuh dilakukan agar penanganan PMKS di ibu kota lebih mudah. Sebab, nantinya para PMKS akan memilih tempat-tempat, seperti teras toko atau ruko sebagai tempat tinggal sementara di ibu kota.
Alhasil, petugas gabungan dengan mudah merazia para PMKS yang tidur di emperan toko dan ruko untuk dipulangkan ke kampung halamannya.
“Saya juga tidak mau lagi razia kejar-kejar PSK dan anak jalanan. Kamu (Dinsos) mesti tanya sama mereka, masalahnya dimana? Tinggal dimana? Bukan dikejar-kejar, beroperasi lalu dapat duit. Kejar lagi lepas lagi, saya tidak mau lagi. Harusnya kayak teman. Ini pasti terjadi pada anak, jalanan sehingga biar bisa dibina,” paparnya. [Beritajakarta]
betul tuh tugasin 1 satpol pp setiap x penertiban di rekam dari jarak jauh dgn metode zoom , kasih handycam yang bagus kualitasnya paling gak sampai 10 jt tu handycam, jadi bisa sebagai bukti siapa yang salah, siapa yang provokator, dan kalau bisa pak ahok cari celah hukumnya buat melarang asosiasi atau perkumpulan atau forum atau apa tuh yang tak beres dan isi nya cmn preman tak berguna bagi masyarakat umum, cuman berguna bagi segelintir orang , itu cari celah hukum but di larang di Jakarta kalau bisa di seluruh Indonesia aja sekalian, terlalu banyak perkumpulan cuman dibuat sebagai penggalang massa anarkis
diancam tanda tangan formulir dan diusir kok dibilang manusiawi. berarti itu orang gak boleh ke jakarta selamanya? ckckckck. manusiawi?
Pak Ahok musti bangun pintu gerbang perbatasan kota Jakarta dan pasang CCTV yang banyak dan berlakukan VISA untuk bisa datang berkunjung ke Jakarta lalu Pemprov DKI beli tanah di beberapa pulau kecil di dekat pulau Papua untuk lahan transmigrasi.
Nantinya orang-orang miskin yang ga punya rumah, orang-orang yang berpenghasilan kecil, orang-orang yang tidak punya pekerjaan, ribuan PKL, orang-orang yang punya kendaraan lebih dari 2, orang-orang yang punya rumah lebih dari 2, orang-orang yang suka mencuri listrik, ribuan preman bisa ditransmigrasikan ke pulau-pulau terpecil tsb di dekat pulau Papua agar mereka semua dapat memulai hidupnya yang baru di pulau-pulau kecil dekat Papua.
mas, iyalah diusir mesti kaya gitu kalo dateng cuma ngemis khan dia juga melakukan hal yang nggak manusiawi juga. kalomau ngemis selamanya gak boleh masuk jakarta kalo besoknya dateng cuma ke ancol berwisata ya kagak bakalan dirazia donk ah…jgn pura pura bego donk. apa memang bego??