Ahok.Org – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta menolak permintaan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dan DPRD Bekasi untuk menaikkan tiping feeTempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.
Menurutnya, permintaan tersebut tidak masuk akal. Selain sudah menaikkan tiping fee sesuai kontrak dengan PT Godang Jaya Tua (GTJ) selaku pengelola TPST Bantargebang, juga tanah TPST Bantargebang adalah milik Pemprov DKI.
“Kenapa sih harus bayar tiping fee sama swasta (PT Godang Tua Jaya, red). Kenapa harus bayar tiping fee ke Pemkot Bekasi? Saya juga tanya, kan aneh, tanah saya, kenapa saya buang sampah harus kasih duit ke swasta? Padahal dia enggak ngerjain apa pun,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (4/7).
Mantan Bupati Belitung Timur ini menegaskan tidak akan menambah uang tiping fee yang sudah dinaikkan 8% per dua tahun. Tiping fee yang dibayarkan saat ini sudah mencapai Rp 123.000 per ton dari awalnya sebesar Rp 114.000 per ton.
Menurut dia, lebih baik uang tiping fee tersebut dihibahkan untuk membuat sekolah, membangun rumah sakit, rumah bagi warga miskin atau perbaikan jalan di wilayah Bekasi.
“Kita enggak mungkin nambah dong, lha bayarnya saja sudah nyekek Rp 400 miliar setahun. Mendingan beli tanah 100 hektare di Bekasi. Kan enggak masuk akal. Lebih baik kita hibah ke Bekasi. Bikin sekolah, bikin RS atau rumah atau jalan,” ujarnya.
Justru mantan anggota DPR RI ini menilai kerja sama dengan PT GTJ merugikan Pemprov DKI. Karena itu, pihaknya sedang mempelajari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menyatakan ada indikasi kerugian daerah sebesar Rp 180 miliar dalam kontrak kerja sama dengan PT GTJ. Bahkan BPK meminta PT GTJ mengembalikan uang tersebut kepada Pemprov DKI.
“Kita lagi pelajari. kita mau serahkan ke KPK supaya diteliti, karena BPK sudah ada temuan Rp 180 miliar lebih,” tukasnya.
Seperti yang diberitakan, Pemerintah Kota Bekasi berharap, ada kenaikan tipping fee dalam pengolahan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi. Sementara di lain pihak, Dinas Kebersihan Pemprov DKI masih mempertimbangkan kenaikan tersebut.
Pihak Dinas Kebersihan Pemprov DKI mengatakan telah melakukan beberapa kali kenaikan tipping fee. Mulai dari Rp 90.000 per ton, meningkat menjadi Rp 114.000 per ton hingga saat ini menjadi Rp 123.000 per ton sampah.
Menurut dia, penghitungan tipping fee didasarkan penghitungan pengeluaran dan pendapatan dari pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.
Pemkot Bekasi menyampaikan lima permintaan yaitu, adanya standardisasi truk pengangkut sampah, pengawasan terhadap timbangan volume sampah, menaikan tipping fee, pengendalian jadwal pengangkutan sampah, serta pengawasan terhadap rute pengangkutan sampah. [Beritasatu.com]
TPA Sampah, andai dikelola dgn baik, banyak yg diuntungkan. Bisa menghasilkan gas, dan listrik berbiaya murah!
Sikat tegas pak Ahok! Kalo perlu, infokan ke warga Bekasi, di media nasional, bahwa ada dana yg seharusnya bisa Pemda/DPRD mereka gunakan untuk kebaikan warga nya, tetapi malah ingin diberikan ke swasta!!!!
Jalan2 disana jelek, layanan kesehatan dan pendidikan juga! Biar warga mengetahui dgn jelas!
Mang tukang malak itu swasta yg mengatasnamakan pemkot bekasi, sebaiknya pemda bekasi klarifikasi soal tiping fee. Pak Ahok, sebaiknya kalo mampu,DKI bikin sendiri tempat pembakaran sampah di DKI misalnya sekitar cakung atau cilincing. ๏[-ิ_•ิ]๏
PAK BASUKI:
MUNGKIN DULU KAN JUMLAH SAMPAH ASAL SAJA NGITUNGNYA
MISAL 1.000 T SEHARI TULIS 1.500
SEKARANG KL 1.000 T YA TULIS 1.000 TON
JADI KAN GAK BISA NGEMBAT 500 TON NYA
MINTA KPK MASUK SAJA DIAM DIAM
ATAU KEJAKSAAN ATAU POLRI
SEPERTINYA 100 % KETANGKAP KORUPSINYA
SEPERTINYA MAU DI POLITISIR
NANATI KL GAK MAU DINAIKAN DIGANGGU SAMA PEMPROV BEKASI
TRUKNYA GAK BOLEH MASUK DSBNYA
MENDINGAN BUANG SAMPAHNYA UNTUK DIBUAT PULAU SAJA.
ATAU CEPAT CR TANAH KE BANTEN
PAK BASUKI
KALAU NEGERI MASIH BANYAK KURAWA ATAU DORNANYA SUSAH PAK.
APA SAJA GAK MASUK AKAL.
beli kapal sampah aja trus salah satu pulau di p 1000 jadiin sebagai TPA yang canggih ajak swasta kerja sama bila tak punya duit masa sih gak ada yang mau kalau jelas pendapatannya dan peraturannya daripada ke propinsi lain , emang aneh aja ini negara diatur pejabat yang juga aneh
^^^setuju pendapat yg diatas ane , dipulau sekalian sampah dibetdayakan menjadi energi listrik, di Jerman, mesinnya sudah ada tersedia…biar swasta tanam modal dipulau…
lebih baik buat PLT Sampah, perhatikan: biaya landfill semakin tinggi. Swedia & Norwegia program Waste to Energy-nya berhasil, sampai-sampai impor sampah dari negara lain (dan mereka dibayar karena impor)…buat mereka sampah adalah “cheap fuel”…
Pak Ahok
Tolong bapak adakan pembangkit listrik tenaga sampah
Biar listrik Jakarta ga byar pet lagi…