Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan kajian revisi UU Pilkada agar pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurut Basuki, Kementerian Dalam Negeri, sebagai pihak pengusul, serta partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih yang menyepakati usulan tersebut tidak prorakyat.
Mereka beralasan, penyelenggaraan pilkada melalui anggota Dewan tidak memerlukan biaya yang mahal.
“Mereka yang mengusulkan itu adalah orang-orang yang bukan berjiwa rakyat. Tolong yang mengusulkan itu jangan munafik, jangan hanya alasan biaya mahal, memang lebih murah nyogok anggota Dewan, itu mah bukan negarawan dan pikirannya pengecut,” kata mantan anggota Komisi II DPR RI itu, di Balaikota Jakarta, Senin (8/9/2014).
Kader Partai Gerindra itu menjelaskan, alasan penyelenggaraan pilkada yang dipilih anggota DPRD itu tidak masuk akal. Apabila calon kepala daerah itu memiliki rekam jejak yang bagus maka tidak akan keluar uang untuk memberi uang kepada warga.
Menurut Basuki, rencana itu hanya akan membuka peluang korupsi antara eksekutif dan legislatif semakin besar. Terlebih nantinya pihak eksekutif hanya akan menjadi “sapi perah” para legislatif dan sering “berkongkalikong”.
Sebab, kata dia, legislatif berkuasa penuh memilih serta memberhentikan kepala daerah. Gubernur, wali kota, dan bupati tidak lagi memikirkan kepentingan rakyat, tetapi hanya memikirkan kepentingan anggota Dewan.
“Sekarang reformasi sudah terjadi. Alasannya biaya mahal ya karena mesti nyogok rakyat, lo aja bego mau nyogok rakyat. Jokowi-Ahok kagak nyogok, bisa kepilih jadi gubernur dan wagub di Jakarta,” kata Basuki.
Meski nantinya rencana pemilihan kepala daerah oleh DPRD jadi direalisasikan, Basuki berharap setiap calon pejabat melakukan pembuktian harta terbalik. Harta kekayaan tidak hanya dicocokkan dengan sertifikat, tetapi juga diperiksa berasal dari mana harta yang didapatkan itu.
Kemudian, dicocokkan dengan pajak-pajak yang telah dibayar. Pernyataan Basuki itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi.
Dalam peraturan itu disebutkan, jika harta seorang pejabat publik tidak sesuai dengan biaya hidup dan pajak yang dibayar maka hartanya akan disita negara dan dia dinyatakan sebagai seorang koruptor.
Saat ini, usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD tengah dibahas oleh Panja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dengan Kementerian Dalam Negeri.
Parpol Koalisi Merah Putih berubah sikap setelah berakhirnya proses pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi. Berdasar catatan Kompas, pada pembahasan Mei 2014, tidak ada fraksi di DPR yang memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPR.
Namun, sikap parpol Koalisi Merah Putih berubah pada 3 September 2014. Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, PKS, dan Partai Demokrat memilih mekanisme pemilihan gubernur, bupati, serta wali kota oleh DPRD.
Awalnya, hanya Partai Demokrat dan PKB yang memilih mekanisme dipilih oleh DPRD pada pembahasan Mei 2014. Sikap fraksi lalu berubah pada September 2014. Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, dan Demokrat juga memilih mekanisme kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Johan mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah langsung oleh masyarakat menimbulkan banyak persoalan. Menurut dia, pemerintahan menjadi tidak efektif karena kurang koordinasi antara gubernur, bupati, dan wali kota.
Agar ada koordinasi, Kemendagri merancang RUU Pilkada yang sedang digodok bersama Komisi II DPR RI. “Mau efektivitas yang kami pentingkan untuk kesejahteraan rakyat, atau demokrasi tetapi efektivitasnya tidak ada? Makanya, pemerintah mengusulkan review aturan. Bupati dan wali kota pemilihan langsung itu ongkosnya mahal,” kata Johan. [Kompas.com]
Efektivitas apanya? Supaya efektif kalian masing bisa beli lamborghini bodong lagi??? Rakyat ingin demokrasi… bukan pembodohan!!!
Setuju dah…salam…GO..JB
Kalau memang mau biaya murah, ya seharusnya yang memilih gubernur dan bupati itu presiden. Agar semua program dari pusat bisa berjalan dengan lancar, dilelang saja jabatan bupati dan gubernurnya.
INI YAMG PALING BAGUS BIAYA YANG PALING MURAH ,ADA KEBIJAKAN DARI PRESIDEN PASTI NYAMPE KE KEPALA DAERAH.
Yang saat ini paling getol/vokal menyetujui RUU itu,salah satunya Nurul,temen boz juga?Bagaimana tuh?
Kalau rakyat memilih para anggota DPR/DPRD/DPD tapi slalu berprasangka buruk pada pilihan2 wakil rakyat yang dipilihnya sendiri, ya sudah… hapus saja DPR/DPRD. Hapus saja partai politik di Indonesia. Biarkan rakyat suka2nya bertindak biar terjadi kekacauan besar di negara ini. Hukum rimba berlaku. Premanisme merajalela.
–
Tujuan dibentuk adanya DPR/DPRD dan parpol2 kan supaya tertib dan teratur. Kalau rakyat sudah milih tapi tidak percaya pada orang2 pilihan yang duduk di kursi2 wakil rakyat itu sama saja dengan maling teriak maling 🙂
Rakyat memilih bisa karena no option. Memilih salah, tdk memilih salah. Saya setuju dengan pendapat pak ahok.. apapun mekanismenya. Pembuktian harta terbalik dan rekam jejak dipublish secara transparant
berdasarkan rekam jejak anggota dpr/dprd selama ini memang gitu. wajar bnyk yg berprasangka buruk. warga memilih apakah tau rekam jejak masing2 anggota dpr/dprd ? kebanyakkan mereka asal milih aja karna gak kenal. karna bagi mereka selama ini rekam jejak anggota dpr/dprd memang gitu jika terpilih pasti sama aja. gak semua dpr/dprd itu buruk pasti ada yg baik(30%) juga.
Berharap 2bulan pertama,Presiden Jokowi membenahi Kepolisian, Kejagung dan KemenkumHam dan lebih maksimalkan KPK, start pemerintahan JokowiJK 2015 pertimbangkan runyamnya pemerintah daerah akibat kontroversi pengajuan RUU Pilkada oleh Kemendagri dipenghujung pem.SBY
Ayo kita pemilu utk menentukan apakah kepala daerah dipilih oleh rakyat atau wakil rakyat.. jika UU tersebut dibuat oleh wakil rakyat. Ada kemungkinan menguntungkan wakil rakyat. Bingung juga jika rakyat tidak sejalan dengan wakil rakyat
Djohermansyah Johan itu apaan, antek Orba ya? Sebentar lagi boss eloe juga bubaran. Emangnya pengen balik jaman Orba? Ada pepatah, “Kuda bagus tidak akan makan rumput yg ada dibelakangnya”…
efektif kalau presiden memilih semua kepala daerah agar program pusat lebih cepat seperti jaman orba tetapi rakyat harus memilih presiden yg betul betul merakyat dan bersih sehingga ketika dia mengangkat kepala daerah juga bersih.
Sebenarnya, akar permasalahannya adalah pada sistem parpol-nya di Indonesia. bila ada anggota DPR/DPRD dari satu parpol terbukti sebagai tersangka oleh KPK atau Hakim Pengadilan, ia kena sanksi dicopot dari jabatannya. penggantinya haruslah dipilih kembali oleh rakyat di wilayah yang ia wakilkan. Jadi, rakyat benar2 pegang kendali dalam pemilihan anggota DPR/DPRD-nya.
–
Parpol-pun harus kena sanksi bila anggotanya saat menjabat terbukti bersalah secara hukum, yaitu parpol tsb tidak boleh ikut dalam pileg dan pilpres berikutnya 1x. Dengan sanksi ini, maka baik rakyat maupun parpol ikut memonitor dan menjaga supaya wakil rakyat bersih hukum selama menjabat di DPR/DPRD.
–
Begitu juga bila rakyat di wilayah tertentu tidak suka dengan wakil rakyatnya, bisa membuat petisi dan memperkarakannya ke pengadilan. Jadi, kursi wakil rakyat itu benar2 kursi panas.
–
Dengan cara2 diatas, tentunya… seleksi anggota2 DPR/DPRD akan jauh lebih bermutu dan lebih melayani rakyat.
Yang dukung DPRD pilih kepala daerah itu mendukung penjahat jd pejabat. Wakil apaan tuh? Walau mmg msh ada anggota drpd yg baik tp mereka gk bs lakukan apa2 juga, apalg kl urusan voting. Sekarang lbh byk penjahatnya drpd malaikatnya di DPRD, kita hrs sadar itu.
Pak ahok keluar aja dari gerindra, sdh lari tuh visi misinya.
PEMILIHAN OLEH DPRD = ONANI POLITIK
KAGAK SEHAT, SIMBOL PENGECUT,,,,
INGAT BAIK2 PARPOL YANG MENDUKUNG JANGAN PERNAH DIPILIH LAGI
Halo Pak Ahok
Rakyat minta agar DPR, DPRD, DPD dan MPR segera dibubarkan karena suka foya-foya dan gemar merampok uang rakyat dan uang negara.
Nih sifat2 yg dibenci rakyat Indonesia
– Gila Uang
– Gila Kekuasaan
– Gila Hormat
– Gila Harta
– Gila Jabatan
Ane udah males ama yAng namanyA oknum DPR, udah gak puny nurani. Doa aja yang tulus dan sungguh sungguh semoga azab menimpa merekA dan keluarg yang sangAaaaattt mereka cintai….biar oknum DpR atau DPRD merasakan akibat dari perbuatan yangmereka lakukan. Sekecil apapun itu perbuataanya pasti akan mendapatkan pahala dan ganjaran setimpal.
Bagus pak Ahok !!
.
Terus suarakan ketidaksetujuan pilkada oleh dprd di media-media.
.
.
Thank You!
.
.
Sudah waktunya masyarakat luas makin terlibat dalam jalannya pemerintahan sebagai pengamat, kritisi, dan masukkan. Seperti para relawan yang masih terus diajak oleh pak Jokowi berjalan bersama pemerintahan kelak.
.
.
Ayo semua, suarakan terus ketidaksetujuan ini!
.
Harus! Terima kasih!
PANCASILA HARUS MENJADI SAKTI LAGI
Mungkin ini terlalu jauh…kenapa begitu kuatnya rencana pemilihan kepala daerah di lakukan dpr/dprd dan para pencetusnya semua orang parpol.sepertinya negara indonesia akan terjadi perubahan konsep dan bentuk negara atau para petinggi dan parpol sudah membaca peta perjalanan pak ahok.kalau ada yang bisa itung baut di tempat dpr/dprd sebanyak itulah akalnya untuk memeras uang rakyat dengan label UNTUK RAKYAT…