Pak Ahok yang terhormat…
Sistem tender 1 atap LPSE yang berpusat di balaikota sangat bagus.
Tapi tolong pak… Panitia nya mulai bermain dengan meminta personil inti yang mengada ngada.
Kami perusahaan gred 3 dan gred 2 diminta personil inti sampai 11 ska/skt.
Bagaimana caranya kami bisa memenuhi itu semua pak??? biaya untu membuat itu semua sampai 30 jt, belum lagi membayar gaji tenaga personil inti tersebut.
Proyek yang di tender 300 – 500 jt? apa masuk akal pak??
Tolong bapak kaji ulang mengenai persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh bawahan bapak.
Tolong pak… kami perusahaan kecil ini sedang dibinasakan pak dengan aturan yang dibuat bawahan bapak. trims
Bapak ingin DKI ini bersih dan transparan…
saya orang yang paling pertama kali mendukung bapak, termasuk mendukung bapak Ahok dan bapak Jokowi menjadi wakil Gubernur dan Gubernur.
Mohon lah pak, bapak buat satu institusi yang independen untuk mengontrol dan mengawasi sistem tender di LPSE Balaikota. Karena bawahan bapak sudah mulai membuat aturan2 yang tidak masuk akal dan logika, serta terkesan aturan tersebut sengaja diada-adakan untuk memonopoli pemenang tender tersebut. Jesus Love You
kalau yg dikeluhkan bro dorman benar adanya, saya pikir, bro dorman dapat diangkat menjadi anggota team apapun namanya, yg bertugas memantau jalannya team lpse agar berjalan selayaknya, sesuai dng niat yg menjiwainya : b.t.p. (tentu setelah pembuktian hartanya adalah legal/bukan anggota koalisi “garong” misalnya).
.
harap diingat : masyarakat melihat warna sebuah institusi (misalnya), dari perilaku petugas yg kontak langsung dng masyarakat; yang umumnya adalah aparat cukup bawah.
.
salam,
Kalo bisa pak, segera di lihat persyaratan di sudin perumahan 5 wilayah di dki jakarta ini pak. terus terang perumahan barat, utara dan timur tidak bisa ikut serta dalam tender karena persyaratan personil yang mengada-ngada (saya perusahaan kecil tidak mampu memenuhi itu semua pak. sekarang perumahan pusat juga ikut2an pakai jurus yang sama bahkan makin memberatkan. Jika aanwijing (rapat penjelasan) panitia tidak pernah langsung menjawab pertanyaan kami pak, setelah waktu selesai baru menjawabnya dengan bahasa tingkat dewa pak.. “SESUAI LDP” dan “sesuai ldp”. (terkesan adanya praktek KKN/monopoli proyek kepada 1/2/3 rekanan saja pak).
NB : sekarang tgl 3-10-2014(hari Jumat), pemasukan sph tgl 6-10-2014 (hari senen) tapi Bill Of Quantity belum juga di unggah… lalu bagaimana ada rekanan yang bisa memasukan sph hari senen tgl 6-10-2014 jika bukan sudah dikasih bocoran pak (rekanan/teman panitia). Tolong dibantu pak, DEMI JAKARTA YANG BERSIH DAN TRANSPARAN.
Mungkin Jakarta (Indonesia) ini tidak akan bisa Makmur, Adil dan Sejahtera. Jika kualitas manusianya langsung cepat terbang jika punya power/kekuasaan. (lupa Kalo kakinya masih menginjak tanah). Seakan akan dana untuk tender di DKI ini memakai uang mereka (panitia). Terkesan Jika tak ada mereka (Paniti Lelang) maka tidak akan ada yang namanya pembangunan infrastruktur di negeri ini. Sudah saat nya REVOLUSI MENTAL…
Pak Ahok yang terhormat…
Sistem tender 1 atap LPSE yang berpusat di balaikota sangat bagus.
Tapi tolong pak… Panitia nya mulai bermain dengan meminta personil inti yang mengada ngada.
Kami perusahaan gred 3 dan gred 2 diminta personil inti sampai 11 ska/skt.
Bagaimana caranya kami bisa memenuhi itu semua pak??? biaya untu membuat itu semua sampai 30 jt, belum lagi membayar gaji tenaga personil inti tersebut.
Proyek yang di tender 300 – 500 jt? apa masuk akal pak??
Tolong bapak kaji ulang mengenai persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh bawahan bapak.
Tolong pak… kami perusahaan kecil ini sedang dibinasakan pak dengan aturan yang dibuat bawahan bapak. trims
Bapak ingin DKI ini bersih dan transparan…
saya orang yang paling pertama kali mendukung bapak, termasuk mendukung bapak Ahok dan bapak Jokowi menjadi wakil Gubernur dan Gubernur.
Mohon lah pak, bapak buat satu institusi yang independen untuk mengontrol dan mengawasi sistem tender di LPSE Balaikota. Karena bawahan bapak sudah mulai membuat aturan2 yang tidak masuk akal dan logika, serta terkesan aturan tersebut sengaja diada-adakan untuk memonopoli pemenang tender tersebut. Jesus Love You
kalau yg dikeluhkan bro dorman benar adanya, saya pikir, bro dorman dapat diangkat menjadi anggota team apapun namanya, yg bertugas memantau jalannya team lpse agar berjalan selayaknya, sesuai dng niat yg menjiwainya : b.t.p. (tentu setelah pembuktian hartanya adalah legal/bukan anggota koalisi “garong” misalnya).
.
harap diingat : masyarakat melihat warna sebuah institusi (misalnya), dari perilaku petugas yg kontak langsung dng masyarakat; yang umumnya adalah aparat cukup bawah.
.
salam,
Pak Ahok mantap…, Sip…, dan terima kasih
Kalo bisa pak, segera di lihat persyaratan di sudin perumahan 5 wilayah di dki jakarta ini pak. terus terang perumahan barat, utara dan timur tidak bisa ikut serta dalam tender karena persyaratan personil yang mengada-ngada (saya perusahaan kecil tidak mampu memenuhi itu semua pak. sekarang perumahan pusat juga ikut2an pakai jurus yang sama bahkan makin memberatkan. Jika aanwijing (rapat penjelasan) panitia tidak pernah langsung menjawab pertanyaan kami pak, setelah waktu selesai baru menjawabnya dengan bahasa tingkat dewa pak.. “SESUAI LDP” dan “sesuai ldp”. (terkesan adanya praktek KKN/monopoli proyek kepada 1/2/3 rekanan saja pak).
NB : sekarang tgl 3-10-2014(hari Jumat), pemasukan sph tgl 6-10-2014 (hari senen) tapi Bill Of Quantity belum juga di unggah… lalu bagaimana ada rekanan yang bisa memasukan sph hari senen tgl 6-10-2014 jika bukan sudah dikasih bocoran pak (rekanan/teman panitia). Tolong dibantu pak, DEMI JAKARTA YANG BERSIH DAN TRANSPARAN.
Mungkin Jakarta (Indonesia) ini tidak akan bisa Makmur, Adil dan Sejahtera. Jika kualitas manusianya langsung cepat terbang jika punya power/kekuasaan. (lupa Kalo kakinya masih menginjak tanah). Seakan akan dana untuk tender di DKI ini memakai uang mereka (panitia). Terkesan Jika tak ada mereka (Paniti Lelang) maka tidak akan ada yang namanya pembangunan infrastruktur di negeri ini. Sudah saat nya REVOLUSI MENTAL…