Ahok.Org – Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengunjungi KPK. Ahok berharap KPK menempatkan petugasnya di inspektorat DKI untuk memantau langsung kinerja pegawai.
“Kita minta ke KPK, kita pengen taruh orang KPK di inspektoratnya DKI. Jadi bisa langsung memonitor semua kegiatan apa langsung di DKI,” kata Ahok di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2014).
Selain KPK, Ahok juga berencana melibatkan Ombudsman untuk memantau kinerja anak buahnya. Hingga akhirnya DKI Jakarta memiliki sistem pencegahan korupsi yang mumpuni.
“Kita harap tahun depan, DKI itu betul betul ada satu sistem untuk mencegah korupsi,” ujarnya.
Ahok berharap tahun depan di lingkungan Pemda DKI benar-benar akan diterapkan aturan transaksi tarik tunai maksimal Rp 25 juta. Semua transaksi harus digunakan dengan e-money.
“Jadi kita bisa monitor orang pake uang ke mana. Jadi bisa keliatan ini gaya hidup, uang, jadi kita harapkan dengan transparan kayak gini korupsi ditekan,” ujar mantan politisi Gerindra itu.
Semua pejabat struktural di lingkungan Pemprov DKI lanjut Ahok, wajib melaporkan harta kekayannya. Jika tidak maka ancaman pemecatan ada di depan mata.
“Kalau tidak mau melaporkan kita pecat jadi staf, dia tidak boleh duduk di eselon,” tambahnya. [Detikcom]
Semoga tidak hanya dijakarta semua daerah bisa menerapkannya
Komplotan PEMBERONTAK KMP bisa buat UUD bru dan bisa ubah UUD,kapan akan ada UUD tentang Langsung Hukum mati dihadapan publik bgi para Koruptor,yg jelas mereka Smua yg merancang UUD dan menandatangani UUD adalah KORUPTOR
Ahok Ingin KPK Tempatkan Petugas Pantau Kinerja Inspektorat DKI
Posted by sak on October 31, 2014
#busyet! rontaan-terakhir-menjelang-ajal nya para garong di dki bakalan semakin kenceng and nggak aturan nih!!
.
tapi, jangan sekalipun melonggarkan tekanan, karena alasan cengeng, misalnya kasihan, manusiawi, agamis dst. bahkan harus diper-extra-kencangkan upaya nyapunya. juga pemberian kesempatan kedua harus dengan saringan yg super ketat, karena dalam hal ini, disaat ini, adalah lebih positif bagi rakyat jelata, bila salah tidak meloloskan orang bertobat, daripada salah meloloskan garong. karena derita rakyat akibat para garong itu sudah nggak terukur, selama kurang lebih 31+14 tahun lagi. “prestasi” ini selayaknya masuk ke guinness book of world record lho.
.
agar “etalage” bagi indonesia baru di dki benar benar benar yahud.
,
salam,
Pak Gubernur
Saran
Ambil cara cepat
1.Inspektorat sudah waktunya diganti
2.Diganti dengan orang dari KPK kan beres
komunikasi dengan KPK akan lancar
3.Hasil kerja dijamin 99 % Makyus
Karena akan bisa dilakukan live auditing
karena selama ini auditnya proyek sudah selesai
jadi terlambat
kalau live maka bisa ngikuti tender dan dimonitor terus,yg mencurigakan bisa langsung dilapor ke KPK
jadi sebelum Negara Rugi ,Koruptornya bisa ditangkepin
Semoga cepat direalisasikan. 🙂
mantap Pak Gubernur
Surat laporan temuan dugaan KKN di SKPD Prov DKI Jakarta biasanya dilaporkan oleh masyarakat ke Gubernur dan Gubernur mendisposisikan ke Inspektorat untuk ditindaklanjuti.. namun Inspektorat tidak pernah menginformasikan sejauh mana tindaklanjut yang dilakukannya dengan alasan aturan bahwa Inspektorat hanya melaporkan pada SEKDA atas tindak lanjut semua laporan masyarakat.. artinya percuma saja temuan masyarakat dilaporkan pada Gubernur dan ditindak lanjuti oleh Inspektorat jika masyarakat tidak boleh mengetahui hasil tindak lanjut laporannya. akhirnya pejabat SKPPD DKI Jakarta 99,9% kaya raya karena Korupsi dilindungi Inspektorat.