Saya dan Djarot Satu Tipe

Ahok.Org – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok punya waktu tidak sampai tiga tahun membenahi Jakarta. Ditinggal Joko Widodo-sebagai presiden-Ahok mengaku butuh sekondan setara agar bisa kompak ngebut memandu pembangunan Jakarta.

Dilantik sebulan lalu, Gubernur Jakarta ini sebetulnya sudah setahun melirik Djarot Saiful Hidayat sebagai wakilnya-tepatnya, sejak Jokowi menyiapkan diri sebagai presiden, lahir di Gorontalo pada 1955, Djarot adalah Walikota Blitar, Jawa Timur, selama dua periode (2000-2010). Pada 2012, politiku PDI Perjuangan ini menjadi orang di belakang layar yang giat menduetkan Ahok dengan Jokowi untuk memimpin Jakarta.

Tak mudah meminta Djarot ke PDI Pejuangan, Ahok butuh cara melingkar, termasuk membujuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawari Soekarnoputri. Rabu pekan lalu, saat berkunjung ke Kantor Tempo di Kebayoran, Ahok menjelaskan soal sejumlah targetnya selama memimpin ibukota-dan menjadian Djarot sebagai pasangan duetnya.

Mengapa akhirnya memilih Djarot?

Masa kerja saya tinggal tiga tahun lagi dan saya engga mau risiko mencari orang yang belum teruji. Djarot pernah sepuluh tahun menjadi walikota Blitar. Tentu dia paham mengatur kota dan bisa menjadi sparring partner.

Blitar kan cuma kota kecil?

Saya cuma Bupati Belitung Timur, beberapa tahun pula. Djarot waikota, terpilih dua periode.

Anda sampaikan hal itu ke Megawati?

Saya sampaikan mau saya. Djarot itu mirip Jokowi, tapi kurang terekspos. Konsekuensi dari pilihan ini adalah saya bisa kalah populer dari Djarot dan terancam tak maju pada 2017. Tapi saya rela supaya perubahan Jakarta ini segera dituntaskan.

Jadi sudah cocok?

Cocok itu relatif. Contoh, menurut Anda, saya dengan Jokowi cocok? Ya, kagak-lah. Kami itu beda gaya. Jokowi rocker, saya dangdut. Kalau toh kami ketemu, itu karena sama-sama punya niat tulus menolong orang. Jakarta tak perlu orang pinter, tapi pemimpin yang jujur dan tidak korup.

Sudah sejak lama kenal Djarot?

Sejak 2006. Kami berdua pernah diundang pergi sebagai kepala daerah ke Tiongkok. Dari situ, saya tahu kami satu tipe, sama-sama pejabat kere, hahaha….Habis acara, semua pergi belanja. Kami berdua ngobrol, lalu tidur. Nah, pada 2012. kami ketemu lagi. Dia ketua DPD PDIP DKI yang meneken pencalonan Jokowi dan Ahok di pemilihan Gubernur.

Seperti apa pembangian tugas anda dengan wakil gubernur?

Engga ada pembangian. Saya pinginnya wakil gubernur berlaku seperti gubernur yang membuat program pembangunan. Yang penting, kami berdua bisa berdiskusi karena tanda tangan kuputusan tetap di gue. Jadi, kami nanti mengandu ilmu. Kalau itu ide wagub, gue akan bilang itu ide dia. Mending berante di belakang layar dan tidak berantem di media: (misalnya) saya bilang A dia bilang B.

Apa yang mendesak dibenahi dalam tiga tahun ke depan?

Sungai di Jakarta. Ada 13 sungai terbentang dari selatan ke utara, tapi banyak yang tertutup rumah dan pertokoan. Fakta lain, permukaan tanah di Jakarta Utara itu 2,8 meter dibawah permukaan laut. Sekarang masalahnya bukan duit, tapi membongkar permukiman pada di atas sungai. Itu enggak gampang. Maka saya pikir kayak sungai di Yangtse Cina. Jadi 13 sungai itu, selain dikeruk akan dipecah menjadi 480 saluran lagi. Aliran sungai diatur, termasuk buka-tutup pintu Manggarai. Kami optimalkan pompa-pompa, terutama di Jakarta Utara.

Cukup untuk menekan laju banjir?

Bantaran sungai di selatan Jakarta meski dibereskan karena banyak turap dilubangi dan warga tinggal di sungai. Tidak ada toleransi lagi. Dulu kami menahan diri karena banyak LSM memprotes, tapi tak memberikan solusi. Kalau keberatan, tawarkan solusi dong…

Anda banyak dikritik soal penanganan korban banjir…..

Ini serba salah. Mereka tahunan tinggal dikawasan yang tak seharusnya ditempati karena banjir. Semua orang berharap ada tunjungan hari banjir. Lalu tiap tahun, saat evaluasi, kami menemukan warga membuang nasi bungkus sumbangan karena lauknya tak cocok. Ada juga yang minta susu bermerek tertentu, papers atau apa saja, yang ujungnya tak dipakai, tapi dijual. Mereka jadikan banjir ajang cari untung.

Maksudnya?

Ini harus distop. Engga ada lagi bagi-bagi sumbangan nasi bungkus atau apapun. Kami kasih kartu elektronik yang isi nominalnya tertentu oleh Dinas Sosia DKI Jakarta. Warga menentukan barang yang akan dibeli dengan cara belanja kebutuhan di gerai yang dikelola PMI, jadi enga ada yang mubazir lagi.

Bagaimana dengan reformasi birokrasi?

Desember ini saya mulai program sembelih birokrasi. PNS akan disaring penempatannya sesuai dengan kompetensi. Kami mulai menerapkan sistem poin. Mulai 2015, mereka bisa memilih lokasi kerja yang dekat dengan tempat tinggal. Terutama perempuan, biar waktu mereka tak habis di jalan serta bisa lebih fokus melayani kerja dan mengurusi keluarga. Atasam tak boleh menghalangi. Saya ingin urusan pelayanan terpadu satu pintu dan cepat kayak bank terealisasi semua.

Sistem kerja poin apa efeknya?

Ini cara mudah memaksa PNS bekerja. Yang selama ini butuk dan tak memenuhi target akan menjadi baik dengan gaji dan tunjungan penuh. Nanti PNS di Jakarta bisa bergaji Rp 12 juta karena tunjangan kinerja saya pecah dua: statis dan dinamis. Kalau kerja baik, otomatis tak cuma mendapat tunjangan statis Rp 7 juta sebulan, tapi juga ada tunjangan dinamis akibat poin prestasi kerja. Kalau malas, gaji kecil dan terancam dicopot. Enggak ada lagi orang duduk ayun kaki. Negara membayar mereka.

 Tiga tahun cukup membereskan itu?

Enam bulan juga bisa. Desember mulai saya sikat, Maret evaluasi. Akan saya awasi sendiri, termasuk mengurusi lurah dan camat. Ukurannya gampang, prestasi dilihat dari berkurangnya titik banjir dan macet, juga kecepatan perizinan.

Bagaimana cara Anda mengurangi anggaran rapat?

Kamis hapus pos-pos honor dan ongkos rapat di hotel,simposium, sosialisasi, sampai honor ambil air. Ketemulah angka Rp 2,3 triliun setahun.

Soal macet dan transportasi masih menjadi prioritas?

Masih dan tak ada pilihan lain: sebelum mass rapid transit kelar, harus menambah bus. Kami mau beli bus melalui e-catalog dan tanpa tender. Tiket busway sudah mulai pakai elektronik. Ini memudahkan kami mengetahui pola dan penyebaran penumpang, sehingga bisa diatur perbaikannya. Kami juga bangun light rail transit seperti di Chicago. Jakarta  itu sama dengan Chicago. Tata klota dan moda transportasinya ruwet. Kalau disetujui DPRD, kami mau membangun sendiri tanpa melibatkan pengembang.

Anda rencana khusus untuk program kesehatan?

Kesehatan sudah jalan, hanya ganjalannya orang kelas menengah yang tak mau menerima fasilitas sesuai dengan ketentuan. Mereka langsung ke rumah sakit tanpa minta rujukan ke puskesmas, lalu lapor ke LSM dan ramai. Soal tarif kami akui belum mencukupi karena kami tak membangun rumah sakit umum daerah sejak tiga tahun lalu. Mulai tahun depan akan ada 18 puskesmas yang statusnya ditingkatkan menjadi RSUD tipe D untuk memenuhi kebutuhan publik.

Masih suka terima pengaduan warga?

Tiap hari jumlahnya ratusan dan macam-macam. Dari soal banjir, jalan rusak, sampai urusan suami selingkuh, lapor ke gubernur. Ya, itu cara berkomunikasi dengan warga dan kami tangani, yaitu diteruskan ke SKPD.

Perlu berapa lama sampai bisa ditangani?

Tergantung masalah, paling lama lima hari. [Majalah Tempo Senin 8/12]