Ini Yang Bikin Basuki Stres

2
128

Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ternyata bisa stres juga. Pangkal stresnya adalah kinerja para anak buahnya.

Dia mengaku kesal terhadap beberapa pejabat DKI. Semenjak ia memerintah Ibu Kota, banyak kebijakannya yang tidak dijalankan oleh jajaran di bawahnya.

“Saya ini orangnya tidak sabaran, kalau punya pekerjaan harus langsung diselesaikan. Kalau tidak, saya langsung stres,” kata Basuki dalam acara Talkshow Strategi Tata Kelola Anggaran, di Balai Kota DKI, Kamis (11/12/2014).
Bahkan, dia melanjutkan, tak sedikit pejabat DKI yang masih membangkang jika ia memberi instruksi. Salah satu pejabat yang disebutnya membangkang adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI I Made Karmayoga.

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengaku pernah menginstruksikan Made untuk melelang posisi pegawai Badan ULP DKI. Namun, Made bersikeras menginginkan pegawai Badan ULP DKI berasal dari pegawai pengadaan barang di tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Dia tidak mau, dia minta tiap SKPD kirim dua pegawainya untuk bekerja di ULP. Ini namanya teknik pembangkangan, sopan dan mengulur-ulur waktu,” kata Basuki kesal.

Akibatnya, kinerja ULP mengecewakan. Basuki pun mencopot jabatan tiga pejabat eselon IV ULP DKI, medio Oktober lalu. Mereka diketahui menghambat lelang pengadaan barang dan jasa.

Jika SKPD memberi sejumlah uang yang diminta, lelang baru dapat terlaksana. Oleh karena itu, ia berharap PNS mendapat tempat terbaik di posisinya dalam perombakan ribuan pekerja pada akhir Desember ini. [Kompas.com]

2 COMMENTS

  1. Sikat aja yg membangkang.
    Mafia proyek begini mah ga perlu dikasihani, ngerugiin pihak2 yg berhubungan dengan mereka…prinsip mereka UUD (Ujung Ujungnya Duit).
    Pengalaman saya 7 thn lalu :
    Mau buka gerai fried chicken di salah satu RSUD di Jakarta. Dirutnya ok, tapi karena BLUD ini milik pemprov DKI, harus persetujuan mereka dulu.
    Ada 3x rapat dng mereka selama 1 bulan proses. Yg hadir ada 8 dinas…gile banyak beeng (a.l. kesehatan, tata kota, ekonomi, dll sampe lupa). Tiap dinas ada 2 perwakilan, 1 kaur 1 staf. Yg kaur amplop 300rb, staf 150rb…ini tiap kali rapat. Konsumsi rapat mereka yg nyiapin, uang kita yg bayarin.
    Rapat di Balaikota…makan siang usulannya ke RM Bandar Jakarta Ancol.

    Hasilnya :
    *) dinas yg ono minta rekomendasi dinas yg ini, dinas yg ini mnt rekomendasi dinas yg itu… begitu terus muter2, sampe ujung2nya dinas tatakota ngeluarin surat ditolak sama si KUMIS c.q sekwilda karena peruntukan bangunan untuk lahan parkir ke depannya.

    Sialan ga tuh….
    knp ga dari awal bilang ga bisa. Kan cetak biru kalo memang mo dibuat lahan parkir dah ada di awal-2nya. Itulah mental birokrat penjahat sekaligus mafia berantai di pemprov DKI saat itu…sekarang pasti msh bnyk yg bercokol disana.
    Sejak itu, ga pernah lagi yg namanya keinginan buat buka usaha di wilayah yg dimiliki oleh si keparat-2 itu. Habis uang hanya untuk dikadalin.

    Makanya saya usul…sikat abissiisss yg membangkang kebijakan Bapak berdua. Ga bakal nyesel membuang orang-2 seperti itu karena menggerogoti tujuan pelayanan pemda DKI kpd masyarakat.

  2. Benar pak sikat aja… terlalu banyak mafia! Kementrian pun mafia semua. Contohnya pelayanan listrik. Ternyata PLN membeli listrik dari BUMN misal Indonesia Power. Nah ternyata Indonesia Power pun tidak gratis dalam menjalankan PLTA nya… Air di dalam waduk tsb harus dibayar I.P kepada kementrian pekerjaan umum per kubik… ya jelas harga listrik mahal… birokrasi bagi2 duit begini harus dipangkas supaya efisien…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here