Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengadukan permasalahan pembangunan monorel oleh PT Jakarta Monorail kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Basuki menjelaskan, Presiden Jokowi sepaham dengannya perihal penolakan pembangunan depo di atas tempat penampungan air.
“Saya sudah lapor Presiden tadi. Presiden juga mengatakan kalau nasihat dari Kementerian Pekerjaan Umum, tidak mungkin PT JM membangun depo monorel di atas Waduk Setiabudi,” kata Basuki, di Balaikota, Jumat (9/1/2015).
Menurut Basuki, pembangunan depo di atas tempat penampungan air sangat berbahaya. Bahkan, lanjut dia, jebolnya tanggul Latuharhari dan menyebabkan banjir di Jalan MH Thamrin-Jenderal Sudirman bisa terulang kembali jika depo itu jadi dibangun.
Selain itu, PT JM juga meminta izin Pemprov DKI untuk membangun depo di Tanah Abang. PT JM, lanjut dia, meminta pembangunan depo Tanah Abang di satu ruas jalan.
“Saya enggak setuju kalau seperti itu caranya. Berarti Jakarta Monorail mesti kita tolak dong pembangunannya, kalau kamu ngotot deponya di atas Waduk Setiabudi. Saya sudah laporkan tadi semuanya ke Presiden,” kata Basuki.
Apabila PT JM tetap bersikeras membangun depo monorel di dua lokasi tersebut, Pemprov DKI akan menolaknya. Sementara apabila PT JM tetap ingin membangun monorel di Jakarta, harus mencari lokasi lain pembangunan depo. Selain itu apabila pembangunan depo sudah berbeda dari rencana awal, PT JM juga harus ikut lelang tender bersama perusahaan lainnya yang ingin membangun monorel.
“Anda (PT JM) sudah enggak punya hak lagi. Kami sudah dapat rekomendasi dari Kementerian PU, minggu depan kami kirim surat ke PT JM,” kata Basuki. [Kompas.com]
Pak Ahok
Saya binggung dan kecewa kok DKI dari dulu masih mau urusan sama owner/Presdir Edward Soejadjaya ??? itu org engga bisa kerja . Neko 2, dari anak oom William ini yg paling useless
bro, jangan salah paham, sejauh apapun useless seseorang, toch dia wni. adalah kewajiban negara ini utk perlakukannya dng propper, jangan hilangkan hak-2 nya.
.
sebagai pengingat : club narkoba, penggarong penilep duit rakyat, pedagang kebenaran, ilusionis politik, magician perundangan/peraturan pun tidak dihilangkan hak-hak nya, bahkan faktanya sering-2 diberi keistimewaan hak/kedudukan terhormat, alih-2 di bedah boroknya, n disuruh mempertanggung-jabawkan perilakunya, iya kan?! jadi kaya apa daftar prioritas kita??
.
salam,
Ide yg ga ideal, cuma mau wujudkan keinginan sepihak, terlalu lama bertele-tele, batalkan saja beres!