Ahok.Org – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan rapat umum dengan pemegang saham (RUPS) PT Food Station Tjipinang Jaya. BUMD DKI Jakarta yang mengurusi distribusi beras ini rencananya akan mendapatkan suntikan modal sebesar Rp 100 miliar.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, pihaknya tahun ini belum menganggarkan penyuntikan modal untuk PT Food Station Tjipinang Jaya. Sebab anggaran tersebut kemungkinan akan dimasukkan dalam APBD Perubahan.
“Kami akan kasih suntikan modal sampai Rp 47 miliar sampai Rp 100 miliar juga bisa saya kasih. Enggak masalah,” kata Ahok di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (23/1).
Namun, untuk mendapatkan suntikan modal yang besar PT Food Station Tjipinang harus mengukuhkan posisinya sebagai pengontrol harga beras. Ahok mencontohkan, PD Dharma Jaya yang telah berhasil mengurusi distribusi daging sapi di Jakarta.
“Makanya kami lagi berpikir PT Food Station itu harus seperti PT Dharma Jaya. Kami mesti masuk sampai petani, membantu produksi petani, isi gudang juga. Jadi kalau kami mau menjaga kestabilan harga beras, itu kami harus bisa masuk sampai petani,” jelas mantan Bupati Belitung Timur ini.
Dengan menjaga ketersediaan beras, maka harga beras di Jakarta dapat dikendalikan. Ahok mengharapkan, PT Food Station Tjipinang Jaya mampu memberikan persediaan untuk kebutuhan warga Jakarta akan beras.
“Karena kalau dia lagi turun otomatis kan itu kan hukum dagang. Kalau permintaan lagi naik penawaran lebih sedikit, pasti naik. Nah, makanya kami pengen penawaran ini mesti banyak. Kami harus dorong,” tutupnya. [Merdeka.com]
wah om sak mesti jaga ketat pak ahok neh, besok bakalan lebih ramai neh demo antara kpk dan polri sampai ancam mo bakar2 spbu segala , jgn sampai ada yg nyusup ke dki 1 loh
bagaimana kalau dipropinsi/kabupaten tetangga, semisal di lampung (karena lahannya luas, yield per hektarnya hanya rata-rata nasional, 4-5 ton/ha/panen, ada masalah transportasi n akses ke pasar, dibanding jawa), diupayakan agar hasil per ha nya meningkat (kira-2 50% dari 4-5 ton/ha menjadi 6-8 ton/ha), dan dng satu or lain cara, hasilnya dibeli dki. karena volume meningkat, maka harga harus mau diatur, tidak semata-mata ikut hukum pasar.
.
bagaimana kalau ada kelompok yang bergerak dalam hal seperti ini, kapabel secara technis, siap secara mental n tanpa dibayar oleh pemerintah; hanya perlu dinaungi will political agar petani padi ketemu konsumen zonder via calo. toch ini hajad hidup orang banyak sekali, pemda ikut campur kan boleh.
.
salam,
tks .. pak ahok… dengan kepedulian stabilitas harga beras tp… dengan adanya operasi pasar beras BULOG malah makin naik harga beras, apa kendala nya msh di katakan stabil,, tlng pak ahok sidak kembali di pasar banyak mafia beras bulog yg ganti karung untuk menjual ke daerah di luar jakarta..