Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan akan terus melakukan reformasi birokrasi jika masih ada pegawai yang tidak bekerja dengan baik.
Setelah merombak ribuan pejabat Pemprov DKI, Basuki bakal merombak jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI khususnya Direktur Utama (Dirut). Hal ini disampaikan Basuki saat menjadi pembicara Rapat Pimpinan (Rapim) Bank DKI Tahun 2015, di Candi Bentar, Putri Duyung, Jakarta, Sabtu (31/1/2015).
“Banyak (pegawai) yang berharap saya jangan lama-lama jadi Gubernur, bisa repot, saya juga menyadari hal itu. Tapi penderitaan bapak dan ibu masih berlanjut sampai Oktober 2017 dan pasti ada foto saya di Balaikota. Syukur-syukur yang masih ingin saya jadi Gubernur itu jumlahnya 50 persen plus 1, jadi penderitaan bapak ibu bertambah sampai 2022,” kata Basuki yang mengundang gelak tawa para peserta rapim.
Ia menjelaskan, reformasi birokrasi membuat para pegawai merasa tidak menjadi seorang senior yang terlalu lama menjabat jabatan tertentu. Basuki tidak ingin adanya kesenjangan antara pegawai baru dengan para pejabatnya di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sebab, lanjut dia, para staf bisa diangkat menjadi pejabat dan pejabat bisa dengan mudah distafkan olehnya.
“Pada 2 Januari kemarin saya banyak memotong jabatan. Saya tidak lagi bicara evaluasi tiga bulan, kalau minggu depan saya dengar hal-hal yang tidak enak, langsung saya stafkan pejabatnya. Saya lebih baik buat kebijakan salah menstafkan pejabat daripada warga DKI menderita selama lima tahun,” kata Basuki.
Lebih lanjut ia berharap para jajaran direksi BUMD maupun pejabat DKI untuk meninggalkan kebiasaan lama dengan “bermain” proyek maupun anggaran. “Siapapun yang malas, saya keluarkan, tidak ada toleransi,” kata Basuki.
Sebagai informasi, dalam acara itu turut hadir Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad, Dirut Bank DKI Eko Budiwiyono, Asisten Perekonomian DKI Franky Mangatas, Kepala Biro Perekonomian DKI Adi Ariantara, dan lainnya. [Kompas.com]
Guburner DKI Reformasi Birokrasi , Menteri merusak Reformasi birokrasi, Revolusi Mental pak Jokowi kgk jalan, contohnya gk bisa ngurus tikus impor, bilang Kemendag: Pakai Baju Bekas Impor, Bisa Kena Penyakit Saluran Kelamin
contoh nya gk bisa ngurus miras, gk boleh jualan miras di supermarket, di toko2 kecil silakan oplos terus 🙂 yg penting yang gak terawasi langsung di larang selesai masalah soal mo mafia, mo jualan diam2 itu bkn urusan menteri
http://news.detik.com/read/2015/01/31/175759/2820088/10/hati-hati-masih-ada-lubang-jalan-di-gunung-sahari-jakarta-utara?n991103605
semoga diperbaiki
kurangin deh wacana erp sana sini, ERP sudirman aja belom ada sdh wacana erp jalur tj dan tol. buktikan dulu ERP sudirman-thamrin. buktikan dulu penambahan bus transjakarta, yg ada lama kelamaan malah OMDO. dulu bilangnya penambahan bus akhir tahun 2014 terus wacana lagi awal tahun 2015 sekarang undur lagi juni 2015. sampe kapan tuh bus nambah? 2016? 2017?