Ahok.Org – 30 Januari 2015 Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki T. Purnama menerima Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
Ahok.Org – 30 Januari 2015 Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki T. Purnama menerima Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
Sedihnya melihat keadaan ini… sebaiknya memang koruptor dihukum mati, atau setidaknya dihukum penjara sampai tua dan mati di penjara tanpa remisi satu haripun agar negra ini menjadi lebih makmur merata. Menteri Jonan ke mana? Presiden yang dulu mau memajukan Jakarta sekarang ke mana? Dari dulu kalian melanggar undang2 demi korupsi, kenapa sekarang berlagak suci dan taat aturan? Mohon maaf… maaf sekali… semua yang berseragam putih di video ini… apakah punya hati seputih baju kalian?
Giliran metromini, kopaja,aturan kir langsung tanda tangan,gebleke sakpore!
Tuh lihat tronton di Sunter parkir dipinggir jalan semua!kenain ongkos parkir, jalanan rusak semua belum macetnya!
setuju
Wkt sy di Jerman, kata org Jerman : kalian di Indo jagonya membuat peraturan titipan, jd kl ada vendor yg mau nge-golkan produknya, dibuatlah peraturan yg menyetujui produknya, jd produk lain, meskipun lebih bagus kualitasnya, nga bakalan menang. PP yg dibuat Kemenhub inilah salah satu buktinya. Si Udar dan sales Wei-Chai (oabrik truk) sdh men-setting buat filter penangkal. Benar Pak Ahok, semua ini MAFIA. Harta Udar saja 27M…….ini baru yg ketahuan…… jd dia harap bisa nyogok org2nya Pak Ahok, dikiranya Bos Ahok bodoh, lupa dia bhw Pak Ahok ex pengusaha jujur
Sangat setuju…!!!
Pak Menteri Jonan saya harap bisa selesaikan masalah bus tingkat Mercedes ini yang sangat dibutuhkan masyarakat, jangan sampai PP berstandar ganda. Bila bus ini tidak lolos karena melanggar pp, maka semua bus yg beredar di DKI harus dilarang beroperasi. Atau segera PP diganti disesuaikan dengan speks internasional agar bus Mercy ini bisa beroperasi. Ini demi nama bangsa, jangan sampai seluruh dunia memandang rendah bangsa kita, karena dianggap sok pintar bahwa speks dari produsen bus setingkat Mercedes yang dipakai oleh banyak negara dianggap tidak memenuhi standar.
minta kejaksaan selidikin semua pejabat kemenhub aja Pa Ahok termasuk dirjennya.bukannya membantu malah mempersulit rakyat.
Tolong KPK periksa semua harta pejabat tinggi di kementerian perhubungan. Masa orang nyumbang bus untuk rakyat DKI malah dipersulit dan dihambat oleh Dirjen Hub. Darat.