Ahok.Org – Dokumen APBD 2015 dikembalikan oleh Kemendagri lantaran formatnya tidak sesuai dengan PP No 58 Tahun 2005. Bagaimana tanggapan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok)?
“Nggak apa-apa dulu juga gitu,” ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2015).
Alasan pengembalian itu dikarenakan struktur pengisian APBD yang tidak sesuai. Pemprov DKI mengatakan hal tersebut dikarenakan penerapan sistem e-budgeting. Namun tidak demikian menurut pandangan Ahok.
“Ini persoalan oknum DPRD ngomong atau kirim surat ke kemendagri bahwa yang dikirim dari kita nggak sah tapi harus dari mereka. Kita mau nggak versinya mereka lagi ditukar-tukar? Nggak fair kan,” lanjutnya.
“Makanya saya harap Mendagri ikutin yang kita kirim, bukan dari DPRD. Kan sudah ketok palu. Kalau dari DPRD lagi dia ganti-ganti lagi. Mau buka-bukaan nggak saya bilang,” sambung suami Veronica Tan tersebut.
Lantas bagaimana tindak lanjut mantan Bupati Belitung Timur itu? Relakah Pemprov DKI tidak menerima gaji selama 6 bulan sesuai dengan sanksi yang diterapkan Kemendagri?
“Tetap e-budgeting. Nggak boleh di-print out keluar. Kalau itu curi duit rakyat saya bilang. Nah kalau alasan itu kita nggak mau dikasih APBD, ya sudah nggak usah. Nggak usah!” tegas Ahok.
“Orang Jakarta nggak butuh APBD kok. Lu percaya sama saya. Orang Jakarta yang penting urusin sampah, transportasi terus nggak banjir. Sudah itu saja!” pungkasnya.
Kementerian Dalam Negeri sudah menerima RAPBD 2015 Pemprov DKI pada tanggal 5 Februari lalu. Saat itu, dokumen itu sudah dilengkapi surat persetujuan bersama dari DPRD DKI. Namun, masalah datang dari adanya berkas lampiran yang disebut tak sesuai aturan.. [Detikcom]
Pak Gubernur Yth:
Setuju
Ke 1.
Ajak buka bukaan, biar Rakyat tahu kalau ada yg dirubah rubah oleh Oknum DPRD
Bahwa Data yang diberikan oleh DKI akan berbeda dengan yg diberikan oleh “OKNUM DPRD”
Ke2.
Tolong Pak,sampaikan ke Presiden Jokowi
Pemerintah Baru pakai Dirjen Dirjen baru dan manager manager baru.
Lain Lubuk lain ikannya
Kl pakai yg lama soulnya tidak dapat
apalagi kalau itu masih ex anak buahnya Gamawan Fauzi, yg dari dulu sering “Menyerang Bapak”
Ke3.
Tolong Pak sampaikan ke Presiden Jokowi ,Menteri tidak bisa dilepas begitu saja ,harus dibantu team satgasus untuk reformasi birokrasi ,dirjen2 dan sampai tingkatanmanager terbawah diseluruh departemen agar profesional secara cepat ditambah team intelijen lengkap yg juga mellibatkan PPATK
AGAR SOULNYA DAPAT SEJALAN DENGAN CITA CITA PEMERINTAHAN BARU.
Kalau tidak akan selalu diganjal halus dengan melakukan alasan penerapan UU,PP .Permen secara mutlak dan interprestasinya .
Mungkin lebih baik DPR, MPR, DPRD, DPD dan beberapa lembaga negara dihapus saja sekarang juga karena perannya tidak signifikan buat kemajuan negara Indonesia dan hanya buang2 uang ratusan trilyun rupiah untuk menggaji dan biaya operasional.
Jangan mundur untuk urusan ini…. Rakyat dibelakangmu. untuk itulah kejadian banjir Kali ini ngak boleh terulang kembali. semua masalah external harus diantisipasi termasuk soal listrik. PLN punya valid concern, you can not blame them. Memangnya tunggu orang mati dulu ? It is your administration mistake do not calculate the risk…. now you know you should not depend on PLN to supply electricity for waduk pluit pumps. Only 2 working when electricity off then something wrong in design.
Setuju sama pendapat @Al. Jangan tergantung sama PLN atau pihak2 eksternal lainnya. Seharusnya ada Power Supply cadangan sbg substitusi listrik seperti genset untuk hidupkan pompa dll. Atau tindakan pencegahan atas risiko yg bakal terjadi karena ketergantungan kpd pihak eksteranl spt PLN misalnya. Jauh-jauh hari diperhitungkan dlm perencanaan. Contoh gedung2, RS, dll kalau listrik tiba2 peett… mati… otomatis genset jalan. Planning budget untuk pengadaannya…kalau masih bermasalah juga di lapangan berarti human resourcesnya yg bermasalah, pecat aja solusinya krn mereka makan gaji buta dan ga tanggung jawab sm tugasnya.
SETUJU SEKALI NIH…
liat siapa yg lebih butuh duit ….
sikat