Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama menggunakan sistem e-Budgeting untuk APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk 2015 ini. Dalam menyusunnya, Ahok dibantu oleh sejumlah orang yang tergabung dalam tim ahli.
“Kita minta dari anak-anak pinter, anak Surabaya segala macem ngerancang karena nggak mungkin tender kan. Kalau kamu tender kan pusing. Kalau tender bikin program kan nggak bisa. Sama kayak smart city mana ada tendernya. (Mereka) kita tarik (untuk bantuk menyusun),” ungkap Ahok di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Selasa (17/2/2015).
Tim ahli Ahok ini sempat dipermasalahkan oleh DPRD. Sementara menurut suami Veronica Tan tersebut, pihak luar dilibatkan karena Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) tidak bisa membuat sistem program, padahal ia menginginkan sistem yang bisa dikunci sehingga tak ada yang bisa mengotak-atik. Namun ia memastikan, langkah yang diambilnya sudah sesuai aturan.
“Kan BPKD kita nggak ngerti (bikin program). Maunya kita bisa dilock (e-budgeting). Sekarang saya tanya sistem akuntansi komputer, BPKD yang bikin atau siapa? Bukan BPKD, sistem akuntansi berbasis. Aturan siapa yg bikin? BPKD? Bukan, (tapi) ya sistem,” jelas Ahok.
“Meniru sistem yang bener. Iya kan? Sama kayak kamu mau naik mobil, masa mobil mesti kamu yang bikin, nggak dong. Ada mobil bagus kita tinggal beli. (Sudah) sesuai aturan dong, selama Anda bayar honor (tim ahli), kayak kita bikin sistem rujukan RS, kita sudah sesuai kok,” sambung mantan Bupati Belitung Timur itu.
Polemik pengajuan APBD DKI ke Kemendagri masih menjadi polemik antara Ahok dengan DPRD DKI. Ahok tetap keukeuh mengajukan melalui e-budgeting itu, sementara DPRD meributkan teknis pengajuan yang sesuai aturan Kemendagri saat ini adalah dengan sistem manual pemberkasan.
DPRD DKI pun berencana akan mengajukan hak angket (investigasi) karena menganggap APBD yang diajukan Ahok tidak sesuai dengan yang telah disepakati bersama. [Detikcom]
