Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah menginstruksikan Sekretaris Daerah Provinsi DKI selaku Ketua Tim Penyusunan Anggaran Daerah (TPAD) untuk menyiapkan revisi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Ahok mengaku punya misi yang lebih mulia daripada membiarkan margin anggaran siluman dikerat oknum tak bertanggung jawab.
“Saya sudah perintahkan. Tidak ada kompromi satu sen pun untuk memasukkan program yang Rp 12,1 triliun. Itu program enggak guna. Kita masih mau bangun sekolah lebih baik,” ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jumat (6/3/2015).
Mantan Bupati Belitung Timur itu meyakini bahwa RAPBD usulan eksekutif yang diajukan ke Mendagri dapat dikabulkan. Sebab, Ahok menilai anggaran siluman yang muncul tidak memberi dampak positif bagi pembangunan di Ibu Kota.
“Kita tinggal menunggu surat Mendagri. Tanggal 13 Maret masuk, kami punya waktu tujuh hari untuk bahas lagi dengan Banggar (Badan Anggaran),” kata eks anggota DPR RI tersebut.
Lalu bagaimana seandainya DPRD DKI tetap menolak?
“Kami akan menyusun sendiri dengan jumlah nominal seperti APBD 2014. Kami ajukan pergub ke Mendagri. Nanti Mendagri akan menyeleksi langsung, bagus atau enggak, sesuai atau enggak. Begitu diketok, jalan seperti biasa,” ujarnya. [Kompas.com]
Emil menegaskan, penyimpangan dana APBD Kota Bandung bisa dicegah berkat jalinan komunikasi baik antara eksekutif dan legislatif. “Di Bandung itu kepada anggota DPRD (Kota Bandung) kita sudah memberikan ruang. Jadi satu anggota DPRD saya kasih ruang, mau apa konstituennya serta aspirasinya. Nanti kita masukan ke SKPD,” tutur Emil.
“Ruang DPRD punya dana aspirasi itu kalau di Bandung ada. Kalau di Jakarta sepertinya enggak ada,” ucap Emil menambahkan.
Pak ahok mesti bilang juga dana aspirasi di Jkt berbentuk UPS dll sebesar 12T lebih biar gak ribut ^_^
Pengamat Hermawan Sulistyo (ILC 3 Maret 2015), mengatakan bahwa menjadi Anggota Dewan itu adalah Pengabdian untuk rakyat bukan utk cari kerja dan proyek, tp kenyataannya DPR dan DPRD malah sebaliknya.
kini, di zaman jokowi memerintah ini, para eksekutif harus berpikir ulang sebelum memutuskan sesuatu; kita memang dibesarkan dizaman ela-elo (bingung-membingungkan), jadi kalau kita agak ela-elo dalam bersikap, yah masih ada ruang utk ditoleransi, tapi masuk ke zaman jokowi-ahok, ruang itu menjadi semakin sempit n akhirnya akan hilang !!!
ini adalah titian wajib sejarah. yg tak terhindarkan !!
.
komen utk : ruang yg diberikan ke legislatif bagi konstituennya, sebagai berikut :
eksekutif kan hanya bersumpah utk baik bagi rakyatnya, tidak kepada partai apapun or sesiapapun !!!
legislatif akan sudah berbuat penuh utk kebaikan konstituennya, apabila mereka bisa mengawal eksekutif berbuat maksimal utk rakyat. jadi ruang apa lagi yang diperlukan anggota legislatif utk konstituennya !!!!
.
setelah nulis komen ini, saya jadi bingung sendiri, n curiga apakah aku ini sudah sedemikian kopyor otakku, sampai-2 urusan “ruwet” n “high class politic manners” seperti diatas, saya lihat sebagai sesuatu yang mudah, simpel, gamblang n tak rumit sedikitpun !!! aduh biyung, sdr-2 bantu aku dong, agar aku kembali/”kembali” jadi waras . . . .
.
salam,
anggota dprd DKI itu sudah diberikan jatah untuk dana aspirasi sebesar 4 T. Cuman karena anggota dprd kemaruk, mungkin tidak cukup duit 4 T untuk 106 anggota dprd ( @ 37.7 M ). Coba cari cari lagi infonya Om.
Gue setuju #SAVEAHOK