Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, akan mempertimbangkan usulan atau pokok pemikiran (pokir) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun usulan itu, kata Basuki harus melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) sesuai dengan aturan yang ada.
“Usulan DPRD kita akan pertimbangkan, tapi kalau usulannya Rp12,1 triliun, untuk beli barang apa? Masa mau diterima? Kalau dia mengatakan yang punya kami tidak bahas dengan mereka, memang dari dulu DPRD tidak pernah bahas sama SKPD kok,” kata Basuki di Balai Kota, Senin (15/3).
Dari kisruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 ini, pihaknya sudah menyusun seluruh mata kegiatan dan anggaran. Menurut Basuki, sejumlah oknum dewan memotong 10 hingga 15 persen dari beberapa kegiatan yang disusun untuk memasukkan pokir-pokir yang mereka maksud.
“Dari tahun 2012, kami sudah cek yang dia masukan model seperti itu, ada Rp40 hampir Rp50 triliun lebih,” katanya.
Hal tersebut terlihat setelah sistem e-budgeting diterapkan oleh pihaknya sehingga sejak APBD tahun 2012 hingga 2015 setidaknya didapatkan Rp40 triliun dari usulan-usulan pokir yang dilakukan dewan tanpa melalui musrenbang.
“Makanya dengan sistem ini enak banget menyisirnya. Jadi tidak heran bisa naik Range Rover senilai Rp3-Rp4 miliar kalau mainnya puluhan triliun,” katanya.
Basuki pun menegaskan mulai saat ini pihaknya harus sudah menghentikan persoalan ini. Di dalam rapat pimpinan (rapim), pihaknya pun menegaskan supaya tidak ada satu sen pun oknum DPRD yang melakukan penitipan kepada SKPD.
“Kalau dia mau membahas itu biarkan anggota DPRD musrenbang di kelurahan, itu pun bukan menitipkan pokir lho, tapi sama-sama bahas dengan masyarakat mau butuh apa baru naik ke atas,” tegasnya.
Basuki juga merasa senang karena pihak SKPD pun sangat mendukung menyelesaikan persoalan ini yang sedikit demi sedikit sudah terungkap sehingga ia menegaskan tidak ada lagi kegiatan yang tiba-tiba masuk di tengah jalan. [Suara Pembaruan/Beritsatu.com]
mantap
managedki.net untuk melihat gimana caranya? katanya warga bisa melihat juga? ini kynya securenya gak canggih bisa di hack sama hacker hati2 pak gub di tanyakan kembali sama yg buat.
Memang harus melalui Musrenbang tapi maling2 itu lebih licik lagi, mereka buka jalan baru disebelahnya yaitu: Musyawarah perencanaan pembangunan kantong sendiri. aku mau tanya nich.. orang2 itu kalau naik haji ke Mekkah pakai uang yg halal nggak?
medingan bertobat aja deeee…
melik nggendong lali
akeh ing nde-ka-i
nora mung siji
saiki mbabar diri
lamising lati
manising ukara disaji
mung ngayemke ati
ning, agami njur lali
mula remen bilahi
bu pertiwi
arep nagih janji
….
Mantaaabbb!!!
Segera terapkan sistim e-budgeting, perkuat kualitas SDM di SKPD agar ke depannya culture tanggap teknologi menjadi standar kerja pemprov DKI. Yang teu balek bakal rontok dengan sendirinya. Paket remunerasi buat para PNS kemaren2 sdh anda dengung2kan pak Ahok. Jadi semua sdh “on the track”, Hak & Kewajiban skrg hrs transparan, sekarang tinggal jalan & pengawasan aja yg bener.
YG SERUNYA NIHHH….. DPRD periode sekarang kan bakal gigit jari, ga ada sabetan2 yg nilainya triliunan lagi sampe habis nanti masa jabatan mereka. Mereka masih mau kerja buat rakyat ga? Trus periode2 berikutnya..msh ada ga yg mau nyaleg jadi DPRD DKI? kan dah jelas ga bakal ada sabetan2 lg; pengen tau aja sih…
Support #SAVEAHOK